Jumat, 24 May 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Buang Limbah ke Sungai, The Mulia Resort and Villa Terancam Sanksi

03 November 2018, 10: 52: 42 WIB | editor : I Putu Suyatra

Buang Limbah ke Sungai, The Mulia Resort and Villa Terancam Sanksi

LIMBAH CAIR: Limbah cair yang keluar dari hasil pengolahan air tanah The Mulia Resort and Villa, Kamis (1/11). (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Sungai areal Pantai Geger di lingkungan Desa Peminge, Kuta Selatan tercemar limbah cair. Limbah berbau tak sedap tersebut rupanya berasal dari The Mulia Resort and Villa. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)  Badung pun menyiapkan sanksi administratif terhadap pelaku.

Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan, Jumat (2/11) menyatakan,  temuan tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan  pembuangan  limbah  yang  dilakukan  oleh  The  Mulia  Resort and Villa. Mendapat aduan tersebut, Tim  Penanganan  Pengaduan  DLHK  melakukan verifikasi ke lokasi  The Mulia Resort and Villa. Hasil verifikasi ditemukan sejumlah fakta,  yakni air  limbah  yang  mengalir  ke  media  lingkungan  berwarna  coklat kehitam-hitaman disebabkan karena pompa dalam sistem Swage Treatment Plant (STP) dalam keadaan  mati/off.  Pompa  sludge  yang  harus  mentransfer  ke  sludge  storage  dalam  keadaan  mati,  sehingga  terjadi  over  flow atau meluap  yang  disalurkan  langsung  ke  media lingkungan atau sungai.  "Terbukti  adanya  air  limbah  yang  berwarna  bening/jernih  yang dibuang  ke  media  lingkungan  melalui  saluran  drainase  yang melintas di lingkungan The Mulia Resort and Villa yang bermuara  ke  laut," ungkapnya.

 Menurut  keterangan  dari  chief  engineering  The  Mulia Resort  and  Villa, lanjut Eka Merthawan, air  tersebut  merupakan  air  limbah  dari  sistem Backrish Water Reverse Osmosis (BWRO). Pasalnya, The  Mulia  Resort  and  Villa  dalam  operasionalnya  menggunakan air  bawah  tanah  yang  diolah  dengan  sistem  BWRO,  yakni 60 persen  dimanfaatkan  sebagai  air  bersih, daan 40 persen sisanya dibuang  yang  merupakan  sisa pengolahan, dalam hal ini air limbah BWRO.

Pejabat asal  Sempidi tersebut melanjutkan, air  limbah  dari  sistem  BWRO  di  buang  langsung  ke  sungai bermuara di laut. Seharusnya, kata dia pihak hotel wajib  memiliki  SOP  tanggap  darurat dalam  pengelolaan  air  limbah  jika  kondisi  mesin  dalam  keadaan mati.  "Karena sampai saat ini The  Mulia  Resort  and  Villa  tidak  memiliki  standar operasional prosedur (SOP)  tanggap  darurat pengelolaan air limbah dalam keadaan mesin pompa STP mati," jelasnya.

 Atas  dasar  temuan  dan  fakta  –  fakta  tersebut, Eka Merthawan menyatakan pihaknya melalui Tim Verifikasi telah menyiapkan konsep SK sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap The Mulia Resort and Villa. The Mulia Resort and Villa diminta membuat  SOP  tanggap  darurat  dalam  hal  terjadinya kondisi darurat terkait masalah STP. Selanjutnya, diminta pula melakukan pengelolaan terhadap limbah hasil BWRO untuk di olah dengan  teknologi  yang  menghasilkan  limbah  cair  yang  tidak  pekat  salinitas  berdasarkan  Pergub  16  tahun  2016  tentang  baku mutu limbah cari yang bisa di buang ke media lingkungan. Tak hanya itu, The Mulia Resort and Villa disarankan membuat upacara Bendu Piduka,  mengingat limbahnya ke segera Geger (pantai Geger) yang dekat dengan Pura Geger Dalem Pemutih. “Pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah wajib dilaksanakan dalam satu bulan. Apabila  tidak menaati sanksi pertama, akan diberikan sanksi kedua yaitu  pembekuan izin operasional dan jika tidak mengindahkan sanksi kedua, kemudian akan diberikan sangsi keras yaitu pencabutan rekomendasi lingkungan yang dimiliki, ” tegasnya.

Sebelumnya, The Mulia Resort and Villa juga sempat dijatuhi  sanksi  administratif  teguran  tertulis  nomor:  660/777/dlhk/2017 tanggal 2 Juni 2017, karena ketidaktaatan pelaku  usaha/kegiatan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  antara  lain  pelaporan  UKL/UPL,  limbah  cair,  limbah  B3  dan  emisi  gas  buang  genset.  Berdasarkan  berita  acara  monitoring  dan  evaluasi  yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018, pihak The Mulia Resort and Villa  telah  taat  terhadap  seluruh  kewajibannya  sehingga  di  keluarkan  surat  keputusan  Bupati  Badung  nomor  : 660.42/1325/dlhk/2018  tanggal  11  Juli  2018  tentang  pencabutan sanksi  administratif  teguran  tertulis  kepada  The  Mulia  Resort and Villa.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia