Senin, 19 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Mantan Ketua LPD Kelan Divonis Dua Tahun, Ini Kasusnya

Rabu, 07 Nov 2018 09:14 | editor : I Putu Suyatra

Mantan Ketua LPD Kelan Divonis Dua Tahun, Ini Kasusnya

Ilustrasi (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Kelan, Kuta Selatan, Badung, I Ketut Bagiarta diganjar dengan hukuman selama dua bulan dalam perkara pemalsuan surat. Putusan tersebut ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam persidangan yang berlangsung kemarin (6/11).

Majelis hakim yang diketuai Hakim I Made Pasek menyatakan, Bagiarta terbukti melakukan tindak pidana menggunakan atau membuat surat palsu. Dan perbuatannya itu dinilai memenuhi unsur pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP.

“Menyatakan bahwa terdakwa I Ketut Bagiarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan atau membuat surat palsu,” tegas Hakim Made Pasek yang selanjutnya menetapkan hukuman selama dua tahun bagi terdakwa.

Putusan itu sendiri lebih ringan satu tahun dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dipa Umbara. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut dengan hukuman selama tiga tahun.

Bagiarta duduk di kursi pesakitan karena perkara pemalsuan surat-surat dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPD Kelan sekitar 2013 lalu. Dalam posisinya tersebut, Bagiarta punya kewenangan untuk menerima atau tidak permohonan kredit.

Dalam perkara ini, terdakwa mengambil keputusan dan pencairan kredit sesuka hati. Akibatnya ada 75 rekapan dari 75 debitur yang nilai keseluruhannya mencapai Rp 2,2 miliar berstatus macet. Itu terjadi selama dirinya masih menjabat sebagai Ketua LPD.


Dalam rapat 20 April 2015 lalu, terdakwa berjanji akan mengembalikan sesuai kerugian tersebut dalam kurun waktu enam bulan. Namun, sampai tempo waktu yang dijanjikan, terdakwa tidak sanggup membayarnya. Kemudian terdakwa minta dibuatkan rincian pinjaman akuntansi hutang terdakwa berikut dengan denda dan bunganya yang totalnya mencapai Rp 2,9 miliar lebih.

Hingga 20 September 2016, terdakwa membuat pinjaman ke LPD Kelan senilai Rp 2,9 miliar itu dengan atas nama PT Bukit Inn Resort. Kebetulan terdakwa punya saham sebesar 10 persen pada hotel tersebut.

Celakanya, pemegang saham tertinggi pada hotel tersebut,  IB Surya Bhuwana dan istrinya tidak mengetahui peminjaman uang di LPD Kelan atas nama perusahaan yang dilakukan terdakwa.

Termasuk kuasa pengakuan utang dari terdakwa tidak ada. Terdakwa tak mengantongi izin dari para pemilik saham saat mengajukan permohonan pinjaman ke LPD Kelan.

Surat-surat persetujuan inilah yang diduga dipalsukan terdakwa. Selain merugikan pihak LPD Kelan, perbuatan terdakwa itu membuat PT Bukit Inn Resort pailit dan ditutup sementara oleh kurator.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia