Rabu, 21 Nov 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Koster: Tak Ada Toleransi, Semua Toko Mafia Tiongkok Harus Tutup

Kamis, 08 Nov 2018 20:50 | editor : I Putu Suyatra

Koster: Tak Ada Toleransi, Semua Toko Mafia Tiongkok Harus Tutup

BERI KETERANGAN: Gubernur Bali, Wayan Koster, memberikan keterangan usai rapat khusus membahas pariwisata, Kamis (8/11). (I KETUT ARI TEJA/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Rusaknya citra pariwisata Bali akibat aktivitas jaringan toko “Mafia Tiongkok”, akan memasuki babak baru. Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat khusus secara tertutup, Kamis (8/11). Usai rapat Koster menegaskan, tidak perlu toleransi. Seluruh jaringan toko atau artshop yang berjalan dengan aktivitas tidak sehat, termasuk travel agen nakal agar langsung ditutup. Perintah lisan itu, akan disusul dengan intruksi tertulis untuk ditutup mulai Jumat (9/11).

Pertemuan awalnya dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Cok Ace, sekitar pukul 13.00. Rapat digelar bersama Sekda Bali Dewa Indra, jajaran Dinas Pariwisata, Imigrasi, komponen Pariwisata, Satpol PP Pemprov Bali, Satpol PP Badung, dan pihak terkait lainnya di Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali. Selanjutnya Gubernur Bali Wayan Koster mengambil alih untuk memimpin pertemuan mulai pukul 14.37.

Sekitar pukul 16.30 pertemuan selesai. Koster memberikan penjelasan kepada awak media. “Kami rapat menyangkut pariwisata Bali. Khususnya kasus jaringan Tiongkok, yang praktiknya tidak sehat. Mulai pertokoan, travel agen dan lainnya. Ada yang berizin atau yang tidak berizin, namun praktiknya tidak sehat dan merusak citra Pariwisata Bali,” tegas Koster usai rapat didampingi Cok Ace dan Sekda Bali Dewa Indra.

Bagi mantan Anggota DPR RI ini, praktik – praktik ini sudah merusak dan berdampak terhadap citra Bali dimata dunia, bahkan citra Indonesia pada umumnya. Dengan kondisi ini, Koster memastikan akan langsung menerbitkan intruksi, yang sudah dirancang oleh Sekda Bali Dewa Indra. Keputusannya tegas, menutup usaha itu baik yang berizin dan tidak berizin. Karena aktivitasnya tidak sehat dan merusak citra Bali bahkan Indonesia.

“Sekarang saya terbitkan intruksi. Perintah saya tegas, agar mulai besok usaha-usaha itu ditutup. Baik yang berizin dan tidak berizin, tutup mulai besok. Karena aktivitas mereka tidak sehat dan merusak citra Bali bahkan Indonesia,” ujar Gubernur yang adalah Ketua DPD PDIP Bali ini.

“Perintah saya sudah tegas dalam rapat, itu bisa menjadi landasan. Intruksi tertulis saya itu sebagai performa saja, terbit hari ini, tetapi besok sudah harus ditutup semua,” sambung Koster.

Koster mengatakan dalam rapat itu, data yang muncul baru dari Badung dengan jumlah 16 toko. Dari semua toko jaringan Tiongkok itu, 4 dipastikan tidak berizin, namun disimpulkan 16 toko tersebut praktiknya memang tidak sehat. Sehingga dipastikan, Jumat ini (9/11) Satpol PP Bali bersama Satpol PP Badung akan menutup 16 toko tersebut.

“Besok 16 toko itu ditutup, ujung tombaknya Satpol PP,” cetus Koster dengan nada keras dan lugas.

Awak media sempat menanyakan, terkait toko – toko yang ada di Denpasar, malahan sudah disidak oleh DPRD Bali, Satpol PP Bali dan Satpol PP Kota Denpasar yang sudah ada yang sidang tipiring. Di Denpasar apakah tidak ditutup semua? Koster malah mengatakan, yang terdata jelas baru di Badung. Namun jika memang di Denpasar dipastikan ada, langsung harus ditutup juga. “Kalau di Denpasar, dan di luar Denpasar dan Badung ada yang serupa. Tutup, langsung tutup besok,” tegasnya.

Kemudian Sekda Dewa Indra menambahkan, bahwa intruksi yang dibuat adalah menutup semua jaringan toko Tiongkok kepada seluruh Bupati/Walikota. “Jadi intruksinya itu Bupati/Walikota se Bali. Kalau ada di luar Denpasar dan Badung, wajib juga mengikuti intruksi untuk menutup,” imbuh Dewa Indra.

Lebih lanjut Koster lagi mengatakan, langkah tegas ini tidak akan merugikan Bali. Atau membuat wisatawan Tiongkok datang ke Bali. Potensi wisatawan Tiongkok sangat besar. “Yang cinta Bali masih sangat banyak, yang ingin ke Bali, bukan dengan pola dipaksa masuk toko juga masih sangat banyak langkah tegas ini tidak akan mempengaruhi citra pariwisata Bali, malahan citranya bagus ada ketegasan dalam menuntaskan masalah,” urai Gubernur asal Semiran, Buleleng ini.

“Kedepannya akan dilakukan penataan secara tertib. Membangun usaha yang tertib, menghormati budaya Bali, mencintai Bali dan menjaga nama baik Bali,” imbuh Koster.

Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara bersama Kabid Trantib Satpol PP Bali Dewa Darmadi jugas memastikan bahwa pihaknya mulai Jumat hari ini akan langsung melakukan penutupan. “Bukan sidak lagi, tapi kami menutup besok,” tegas Dewa Darmadi yang ikut dalam rapat.

Sedangkan IGAK Suryanegara mengatakan mulai Jumat ini akan melakukan penutupan jaringan Tiongkok, yang didapatkan baru 16 toko di Badung. Namun pihaknya juga menunggu intruksi Gubernur Bali yang akan diturunkan ke Bupati Badung. “Hari ini terbit intruksi Gubernur, nanti akan diturunkan ke Bapak Bupati Badung, selanjutnya dari Bupati akan memerintahkan kami. Besok (hari ini) kami mulai menutup toko,” tegasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, setelah terkuak kasus ini, akhirnya DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu dengan nomor 556/2843/DPRD, sifat segera ditandatangani oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, ditujukan ke GUbernur Bali dan Bupati/Walikota se Bali. Disebutkan berdasarkan rapat kerja yang dilaksanakan jajaran DPRD Bali, melibatkan semua komponen pariwisata, unsur polisi, Imigrasi, serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, membahas masalah pariwisata Bali, khususnya praktek bisnis yang melanggar aturan dan tidak sehat. DPRD Bali merekomendasikan beberapa point.

Yang pertama adalah, semua pihak wajib bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pariwisata Bali. Kedua adalah Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk secara sunguh-sungguh menertibkan baik usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata dan Usaha Perdagangan yang diduga melakukan praktek usaha yang tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Point tiga menyatakan sangat tegas, untuk menutup usaha yang tidak memiliki izin maupun usaha yang sudah memiliki izin, yang melakukan usaha yang tidak sehat. Point empat adalah, agar Gubernur/Bupati dan Wali Kota mengintruksikan kepada OPD penegak hukum dan Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum termasuk melanjutkan penyidikan sampai dengan peradilan.

Sedangkan yang lima atau terakhir, agar pembangunan industri pariwisata memberikan dampak positif bagi daerah, maka setiap usaha perdagangan terkait pariwisata agar memprioritaskan produk lokal.

Beberapa saat setelah rapat, Gubernur Koster langsung mengeluarkan surat printah untuk penertiban usaha pariwisata. Berdasarkan surat dengan kop burung Garuda dengan tulisan Gubernur Bali, ditandatangani oleh Gubernur Bali Wayan Koster tertanggap 8 November 2018. Ditujukan kepada Bupati/Walikota se Bali. Dijelaskan dalam surat tersebut, menindaklanjuti surat Ketua DPRD Bali nomor 556/2843/DPRD tanggal 31 Oktober 2018, prihal Rekomendasi. “Dengan ini diminta perhatian saudara (Bupati/Walikota) sebagai berikut,” seperti itu bunyi surat yang ditandatangani Koster.

Pertama, penyelenggaraan kepariwisataan Bali harus dijaga kualitas dan keberlanjutannya dengan sebaik – baiknya. Kedua segera melakukan upaya – upaya penertiban, secara tegas terhadap usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata dan usaha perdagangan yang melakukan praktek usaha tidak dan melanggar peraturan – peraturan.

Sedangkan yang ketiga adalah, terhadap jenis – jenis usaha tersebut pada poin dua, yang telah terbuktu melakukan pelanggaran peraturan perundang – undangan agar dilakukan penindakan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat ini ditembuskan ke Ketua DPRD Bali.

Kasus ini berawal dari penjelasan Ketua Bali Liang (Komite Tiongkok Asita Daerah Bali) Elsye Deliana yang menjelaskan, saat ini memang wisatawan Tiongkok kunjungan tertinggi di Bali. Namun ada praktik - praktik yang  terkait Bali dijual murah di Tiongkok sudah menjadi masalah yang sangat mengkawatirkan bagi Bali. Bali awalnya dijual Rp 2 juta, setelah angka 99 RMB atau Sekitar Rp 2 juta, kemudian turun menjadi 777 RMB sekitar Rp 1,5 juta, kemudian turun lagi menjadi 499 RMB atau sekitar Rp 1 juta dan terakhir sudah sampai 299 RMB sekitar Rp 600 ribu. Dan terakhir sampai Rp 200 ribu, namun penerbangan sekitar 200 wisatawan itu dibatalkan oleh Pemerintah Shenzhen, karena dianggap harganya tidak sehat.

Ini terjadi karena ada permainan besar dari penjual. Ada pengusaha dari Tiongkok juga yang membangun usaha Art shop di Bali. Dengan jumlah yang sudah cukup banyak di Bali. Toko – toko ini yang mensubsidi wisatawan dengan biaya murah itu ke Bali. Namun mereka nantinya wajib untuk masuk ke toko – toko itu. Namun mereka sudah seperti beli kepala, wisatawan itu wajib masuk toko itu. Seperti dipaksa belanja di sana. Mereka masuk, kemudian membeli barang – barang berbahan Latex, seperti kasur, sofa, bantal dan lainnya. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia