Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

OTT Tirta Empul Jadi Kasus Korupsi, Ini Kata Pasek Suardika

12 November 2018, 20: 29: 04 WIB | editor : I Putu Suyatra

OTT Tirta Empul Jadi Kasus Korupsi, Ini Kata Pasek Suardika

Gede Pasek Suardika (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Rencana polisi menjadikan operasi tangkap tangan (OTT) di Obyek Wisata Pura Tirta Empul, Tampaksiring, Gianyar sebagai kasus korupsi dianggap tidak tepat. Hal itu disampaikan Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika.

Gede Pasek Suardika melihat bahwa Pura Tirta Empul ini adalah milik Desa Adat Manukaya Let. Uangnya dari wisatawan. Kemudian ada perjanjian dengan Pemkab  Gianyar. “Kalau sengketa, ya ke pengadilan perdata,” katanya.

Kalau ada penyimpangan, kata dia, itu penggelapan. Itu pun yang lapor warga masyarakat adat. “Hari ini seakan kita lihat pemerintah kabupaten sengaja jebloskan warganya sendiri,” katanya.

“Kalau berani sekalian pasang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) lacak aliran dananya sehingga selama lima tahun uang yang dipakai untuk upacara juga ditelusuri. Banten caru dengan Bhutakala bisa ikut jadi saksi atau tersangka. Begitu juga banten suci daksina linggih serta Ida Sesuhunan ikut menikmati aliran dana jadi tersangka. Sesari mangku, sulinggih, tukang banten dan lainnya juga jadi tersangka. Kalau berani sehingga harus tuntas. Jangan setengah-setengah,” tantangnya.

Menurutnya, kalau sikap pengambilan putusan pengambilan tarif itu diambil dalam sangkepan maka semua warga Desa Adat harus juga dijadikan Tersangka.

“Apa sebenarnya yang mereka cari? Kalau ada uang digelapkan pengurus yang melapor itu warga adatnya. Perjanjian yang jelas-jelas ranah hukum perdata digeser ke pidana,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo mengakui saat ini belum ada tersangka terkait OTT yang dilakukan tim Saber Pungli di Obyek Wisata Pura Tirta Empul. Cuma, dia menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan. Kemudian proses penyelidikan dilakukan sejak Maret 2018 lalu.

“Namun sebelumnya kami memang belum mendapatkan, karena hasil dari pengecekan jumlah wisatawan yang masuk ke sana dengan penjualan tiket itu rill. Artinya jumlahnya sama. Makanya kami terus lidik,” ucap Kasat Reskrim AKP Deni Septiawan.

Meski begitu, tim saber pungli tidak tinggal diam. Dimana penyidik akhirnya melakukan koordinasi, termasuk dengan Dinas Pariwisata Gianyar, hingga diperoleh informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut. “Jadi dari pukul 07.00 sampai 15.00 tiketnya dijual Pemda (Pemkab Gianyar) dan menggunakan logo Pemda. Kemudian pukul 15.00 sampai 18.00 itu menggunakan tiket desa yang dikeluarkan desa (Desa Adat Manukaya Let) menggunakan logo pararem,” sambungnya.  

Berdasarkan temuan itu, seperti kata Kapolres AKBP Priyanto didampingi AKP Deni Septiawan, tim saber pungli melakukan OTT di pelayanan tiket Objek Wisata Pura Tirta Empul pada 6 November lalu sekitar pukul 17.00. Dari operasi itu, Satreskrim Polres Gianyar mengamankan dua orang penjual tiket.

“BB (barang bukti) yang diamankan itu antara lain, uang tunai sebesar Rp 10 juta, peralatan tiket yang dibuat Desa Adat Manukaya Let, kemudian perincian keuangan tiap hari penjualan tiket, dan lainnya,” beber AKBP Priyanto.

Tak itu saja. Usai OTT, proses pemeriksaan dan penyidikan lanjut dilakukan, hingga polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan itu merunut pada Perda Gianyar Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemungutuan restribusi rekreasi dan olahraga. Dimana dalam turunan aturan itu ada Bupati yang mempunyai kewenangan untuk menggali potensi untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui objek wisata yang bisa dikelola.

“Dari sanalah ada kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Desa Adat Manukaya Let Kecamatan Tampaksiring. Perjanjian kerjasama ini sudah berlangsung dua kali, yakni 2013 awal sampai dengan (April) 2018. Kemudian 6 April 2018 itu ada perpanjangan perjanjian kerjasama tahap kedua,” ungkapnya.

Lantas kenapa perjanjian tersebut berbuntut hukum? Menurut AKBP Priyanto, dalam kerjasama itu dia klaim terdapat waktu penjualan tiket yakni dari pukul 07.00 sampai 18.00. “Namun secara sepihak, nanti siapa yang berperan dan menjadi calon tersangka, memerintahkan karyawan daripada Desa Adat untuk mengambil alih (penjualan) tiket dari pukul 15.00 sampai 18.00. Uangnya tidak disetorkan ke Pemda, tapi masuk ke Desa Adat. Berbeda dengan uang tiket dari pukul 07.00 sampai 15.00 yang ditarik pengelola dari Dinas Pariwisata itu uangnya disetor ke negara,” terangnya.

Jika merunut dugaan korupsi itu, AKBP Priyanto memaparkan, dalam kerjasama tersebut sebenarnya terdapat pembagian keuntungan, 40 persen untuk desa adat, dan 60 persen untuk Pemkab. Tapi hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, untuk penjualan tiket dari pukul 07.00 sampai 15.00 yang dilakukan Pemkab Gianyar, pihak desa adat sudah menerima bagian 40 persen selama lima tahun kerjasama (dari 2013). “Namun dari (pemasukan tiket) pukul 15.00 sampai 18.00 diambil seluruhnya, dan Pemda merasa dirugikan. Ini masalah hukumnya. Harusnya hanya diambil (desa adat) 40 persen,” terangnya.

“Nah ini nanti akan kami uraikan, selama lima tahun semenjak di take over (diambil alih) secara sepihak (1 Oktober 2013 hingga 6 November 2018). Terjadi pemasukan sebelum dibagi, sebesar Rp 18,1 miliar, selama lima tahun. Kemudian hak Desa Adat (40 persen) harusnya hanya Rp 7,246 miliar. Kemudian sisanya (60 persen) adalah hak pemerintah daerah yakni sebesar Rp 10,870 miliar, selama lima tahun. Ini hasil audit inspektorat. Ini jadi petunjuk dan alat bukti untuk tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sekaligus menyatakan, terhadap calon tersangka bakal dikenakan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia