Senin, 25 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Komisi III DPRD Badung Raker dengan Bapenda, Ini Tujuannya

14 November 2018, 07: 56: 53 WIB | editor : I Putu Suyatra

Komisi III DPRD Badung Raker dengan Bapenda, Ini Tujuannya

RAKER: Komisi III DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), PDAM Tirta Mangutama, dan PD Pasar, Selasa (13/11). (HUMAS DPRD BADUNG FOR BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Komisi III DPRD Badung yang di bawah pimpinan Ketua Komisi, Putu Alit Yandinata, Selasa (13/11) kemarin, menggelar rapat kerja (raker) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), PDAM Tirta Mangutama, dan PD Pasar. Tujuannya, untuk mengamankan RAPBD 2019 hasil rasionalisasi yang mencapai Rp 7,7 triliun. Dari jumlah ini, Rp 6,7 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Selain Ketua Komisi Putu Alit Yandinata, raker juga dihadiri anggota komisi seperti Ketut Subagia, Wayan Sandra, Gusti Ngurah Saskara, Made Sumerta, serta Gede Aryantha, dan Made Sudarta. Dari pihak eksekutif hadir Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala BPKAD Ketut Gede Suyasa, Dirut PDAM Ketut Golak serta Direktur PD Pasar, I Rai Sukabagia.

Saat membuka raker Putu Alit Yandinata menegaskan, pendapatan Badung 2018 yang dipatok Rp 6,6 triliun sangat berpeluang tidak akan tercapai. “Hingga Oktober 2018, capaian baru Rp 3,5 triliun. Sisa dua bulan pada 2018 ini memungkinkan pendapatan maksimal hanya Rp 1,2 triliun. Secara keseluruhan pada 2018, pendapatan hanya bisa di angka Rp 4,7 triliun,” katanya.

Agar tidak gagal lagi, Alit Yandinata menguji strategi atau upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi target pendapatan Rp 7,7 pada 2019. “Terobosan apa yang dilakukan sehingga ada optimisme terhadap angka Rp 7,7 triliun ini?” ujar politisi PDI Perjuangan dapil Abiansemal tersebut.

Sutama membeberkan, pendapatan Rp 4,7 triliun pada 2018 ini disebabkan kondisi yang sangat terpuruk, terutama dampak erupsi Gunung Agung. Di luar itu, peserta IMF-Bank Dunia di Nusa Dua beberapa waktu lalu, pesertanya tak dikenakan pajak hotel. “Ini yang menyebabkan pendapatan 2018 sangat terpuruk,” katanya.

Dia berharap, kondisi ini tidak terjadi pada 2019 mendatang. “Kalau tak ada erupsi lagi, kami optimistis pendapatan bisa meningkat,” katanya.

Potensi lainnya, katanya, 2019 target wisatawan ke Indonesia 20 juta. Sekitar 8 jutaan berkunjung ke Bali. Angka kunjungan ini tentu saja akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah melalui PHR.

Upaya lain, ujar Sutama, pihaknya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam waktu dekat kami akan menggelar coffee morning dengan BPW online seperti Booking.com dan Traveloka yang selama ini melayani wisatawan secara online. “Kami berharap bisa mengakses transaksi online ini, sehingga akan menambah wajib pajak baru,” katanya.

Saat ini, tegasnya lagi, banyak akomodasi wisata seperti vila belum mengantongi NPWPD. Setelah dikejar dan digali, pihaknya mampu menambah 1.085 wajib pajak baru. Upaya lainnya, Bapenda juga melakukan penilaian PBB dan BPHTB. Satu lagi, akan ada penyesuaian tarif air bawah tanah sehingga mampu mendongkrak pendapatan Badung. Upaya lainnya pengawasan intensif terhadap pajak online lewat webcam, tapping box, dan cash register. Pihaknya juga menggencarkan penagihan tunggakan-tunggakan pajak. “Kami juga melibatkan pihak Kejaksaan,” tegasnya.

Dengan upaya ini, Sutama menyatakan optimis pendapatan daerah Rp7,7 triliun bisa tercapai. “Kami siap bekerja keras untuk ini,” katanya.

Khusus untuk PDAM dan PD Pasar sebagai lembaga penghasil, Alit Yandinata meminta tetap bisa berkontribusi kepada pendapatan daerah tanpa mengabaikan layanan sosial kepada masyarakat.

Pada saat itu, Sutama mendapatkan support dari anggota DPRD yang hadir. Made Sudarta misalnya menyoroti target yang  melenceng jauh merupakan kesalahan perencanaan. “Di BPK, kesalahan perencanaan ada sanksi,” katanya.

Karena itu, peningkatan target dilakukan secara reguler yakni sekitar 10 persen setiap tahunnya. Walau sudah dirasionalisasi jadi Rp 7,7 triliun, Sudarta mengaku masih tetap waswas, apalagi andalan sektor pariwisata bersifat fluktuatif.

Selanjutnya Wayan Sandra mengapresiasi langkah Bapenda yang menemukan 1.085 wajib pajak baru. Dia pun mendukung pengadaan tapping box maupun peralatan lain yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Sementara Made Sumerta menyoroti soal potensi yang belum terpetakan dengan baik. Kadus maupun kaling yang mendapat perintah mendata masih ewuh pakewuh sehingga ada kesulitan untuk melihat potensi yang sebenarnya.

Gusti Ngurah Saskara berharap dua bulan terakhir 2018 ada peningkatan angka kunjungan, karena merupakan high season. Sementara Ketut Subagia menyoroti soal tiga pos belanja yang cukup besar, yakni belanja pegawai Rp1,6 triliun, bagi hasil pajak Rp770 miliar serta bantuan keuangan kepada 6 kabupaten di Bali Rp 841 miliar. “Ini saja menyedot setengah dari APBD Badung 2019,” katanya. Dia mengkhawatirkan belanja publik yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat akan mengecil.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia