Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Kolom

Desa Pakraman dan Badan Hukum

Oleh: Mpu Jaya Prema

14 November 2018, 11: 35: 57 WIB | editor : I Putu Suyatra

Desa Pakraman dan Badan Hukum

Mpu Jaya Prema (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

RAMAI ada kasus pungli yang melibatkan desa pakraman di Bali menyadarkan kita bahwa ada masalah besar yang harus dikerjakan untuk Bali yang adatnya konon masih kuat. Yakni sesungguhnya Desa Pakraman di Bali itu bukanlah sebuah badan hukum. Betul sekali pernyataan beberapa orang bahwa desa adat itu diakui dalam hukum Indonesia, masuk dalam undang-undang dan turunannya seperti Perda dan sebagainya. Tetapi diakui secara hukum belum berarti menjadi badan hukum. Bentuk badan hukum ini yang harus kita kerjakan.

Cobalah misalnya Desa Pakraman minta membuka rekening ke bank, pasti akan dipersulit karena tak berbadan hukum. Sejauh ini badan hukum publik yang diakui negara adalah BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan, Persekutuan, Yayasan dan Wakaf. Dulu membuka rekening bank memang bisa lebih mudah, sekarang mungkin tak bisa. Apalagi memiliki NPWP atas nama Desa Pakraman. Contohnya, badan pengelola Monkey Forest Ubud yang dibentuk Desa Pakraman Padangkerta bisa mendapatkan rekening bank untuk mengurus usaha milik adat itu dengan pengayoman Jro Bendesa Adat. Ini peraturan lama. Tapi sampai sekarang tidak bisa mendapatkan NPWP karena bukan badan hukum padahal setiap tahun Monkey Forest bayar pajak lebih dari Rp 6 miliar. Setoran pajak semacam “dititipkan”lewat Pemda Gianyar.

Yang rumit adalah bagaimana mensertifikatkan aset-aset milik Desa Pakraman. Misalnya mensertifikatkan tanah yang disebut pelaba desa yang sampai kini tetap dijadikan “milik desa pakraman”.  Padahal ada program dari Presiden Jokowi semua tanah harus bersertifikat. Tanah itu, umumnya berupa perkebunan dan sawah, hasilnya memang menjadi kekayaan desa pekraman meski yang mengerjakannya adalah warga desa secagai pribadi dengan cara bagi hasil. Bagaimana mensertifikatkan pelaba desa itu dan atas nama siapa sertifikat itu dicatatkan? Kasus sulitnya pensertifikatan ini sama dengan bagaimana mensertifikatkan tanah yang di atasnya sudah berdiri sebuah pura, baik itu Pura Tri Kahyangan, Kahyangan Jagat atau pura lebih kecil setingkat pura dadia. Siapa yang harus dicantumkan sebagai atas nama jika itu disertifikatkan? Ataukah hal-hal seperti itu tak perlu dibuatkan sertifikat? Kalau tidak perlu ini bertentangan dengan program nasional mensertifikatkan seluruh tanah-tanah yang ada. Karena dalam program ini yang ada adalah tanah dengan sertifikat pribadi, tanah dengan sertifikat badan hukum dan tanah negara.

Tentu ini bukan masalah yang dihadapi pulau Bali saja. Di daerah lain juga seperti itu terutama bagaimana mengatasi tanah-tanah komunitas tradisional atau yang sering disebut sebagai tanah milik adat. Namun masalah yang terjadi di Bali lebih kompleks karena komunitas di pedesaan Bali seperti ada dua “pemerintahan desa”, yang satu mengacu kepada hirarki pemerintahan dalam bentuk apa yang disebut desa dinas yang dipimpin kepala desa atau perbekel dan satu lagi desa pekraman yang dipimpin Bendesa Adat atau Jero Bendesa. Keduanya punya sistem yang berbeda dan lebih rumit lagi keduanya punya wilayah teritorial yang berbeda.

Tanah-tanah milik desa yang sampai kini masih ruwet untuk disertifikatkan semuanya berada dalam wewenang desa pekraman. Dan celakanya sampai saat ini belum ada jalan keluarnya bagaimana desa pekraman itu bisa berbadan hukum yang diakui oleh negara. Apalagi kalau dimasukkan dalam kelompok badan hukum yang sudah ada, semuanya tidak ada yang tepat. Pemerintah harus membuat terobosan dalam hal ini kalau memang ingin membuat tertib pertanahan dengan seluruh tanah harus jelas kepemilikan dan penguasaannya dalam bentuk nyata adanya sertifikat. Sekali lagi ini bukan hanya terjadi di Bali, tetapi juga di daerah lain di mana banyak tanah ulayat yang akan mengalami kesulitan jika disertifikatkan karena tiadanya lembaga adat berbadan hukum.

Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie menerbitkan buku berjudul “Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani”. Dalam buku yang diterbitkan LP3ES ini, Prof Jimly menyebutkan, desa adat di Indonesia tak tertampung dalam badan hukum publik yang ada. Seperti dilketahui badan hukum publik yang ada itu adalah BUMN, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perkumpulan, Persekutuan, Yayasan dan Wakaf.

Ada pun desa pakraman itu unik, tidak memiliki anggota yang jelas karena terus bertambah jika ada kelahiran, tidak mengelola kekayaan, tidak berdasarkan wafaf, namun ada wilayah dengan batasan teritorial. Desa pakraman tak bisa digabungkan ke salah satu badan hukum publik itu.

Namun kalau melihat “desa adat di luar negeri” Prof. Jimly menemukan desa adat berbadan hukum, yakni di Amerika Serikat. Disebutkan dalam buku itu, dari 595 komunitas asli suku Indian yang hidup di 50 negara bagian Amerika Serikat, ada 230 komunitas yang sudah berbadan  hukum karena memiliki konstitusi tertulis. Dari 230 komunitas itu Prof Jimly sudah mencatat 220 komunitas dengan konstitusinya. Dan cara seperti ini seharusnya bisa diterapkan di Indonesia terutama di Sumatra Barat dengan sistem Nagari dan di Bali dengan sistem Desa Pakraman. Bukankah Desa Pakraman di Bali sudah punya awig-awig tertulis dan tinggal menyesuaikan dengan situasi saat ini. Awig-awig itulah semacam konstitusi yang perlu didaftarkan ke pemerintah dan tentunya pemerintah akan membentuk sebuah badan hukum baru yang menampung ciri khas desa adat di Indonesia itu.

Memang harus dibutuhkan payung hukum berupa undang-undang, apakah itu berdiri sendiri atau merevisi Undang-undang Tentang Desa. Gagasan yang ditulis Prof Jimly dalam buku ini sangat menarik untuk mengukuhkan keberadaan desa adat yang terdapat di banyak daerah, apalagi desa pakraman di Bali yang sudah eksis bertahun-tahun. Akan luar biasa dampaknya kalau desa pakraman di Bali dikukuhkan sebagai badan hukum publik, bukan sekedar diakui secara hukum. Dan lembaga inilah bisa mengatas namakan aset-aset dalam bidang pertanahan di wilayah desa adat itu. Ini cara memperkuat keberadaan desa pakraman di Bali.

Sayang tidak banyak orang Bali memikirkan hal ini. Dalam pertemuan budaya dan agama di Jakarta 23-25 November 2018 nanti saya akan sampaikan gagasan ini yang memperkuat telaah Prof Jimly – yang kebetulan sahabat baik saya – dengan meniru cara Amerika dalam membina “desa adatnya”. (*)

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia