Senin, 25 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Tak Hanya Toko Tiongkok, Dewan Desak Tindak Jaringan Asing Lainnya

17 November 2018, 08: 25: 30 WIB | editor : I Putu Suyatra

Tak Hanya Toko Tiongkok, Dewan Desak Tindak Jaringan Asing Lainnya

PENERTIBAN: Satpol PP melakukan penertiban pada salah satu toko jaringan Tiongkok di Badung beberapa waktu lalu. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Langkah tegas sudah diputuskan DPRD Bali dan Gubernur Bali Wayan Koster. Setelah rekomendasi DPRD Bali meminta agar jaringan Tiongkok ditutup baik yang berizin atau tidak, akhirnya Gubernur Koster mengeluarkan intruksi seirama. Namun kemarin Anggota Komisi II DPRD Bali  AA Ngurah Adhi Ardhana mengatakan, bahwa rekomendasi itu tak hanya khusus Tiongkok, namun jika ada praktik serupa dari jaringan asing lainnya juga mesti diperlakukan sama, yaitu ditutup.

“Bagi kami ini penegakan hukum, aturan, melakukan penataan terhadap pariwisata Bali, yang menjadi sumber kehidupan Bali. Ini murni penegakan hukum, bukan sentiment terhadap satu negara,” jelas Adhi Ardhana kemarin.

Politisi PDIP ini mengatakan, jelas dalam rekomendasi itu bahwa usaha yang dimaksud adalah akomodasi pariwisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan jaringan took yang ditutup adalah yang illegal atau yang berizin, namun menjalankan praktik – praktik tidak sehat. Seperti melakukan pemaksaan, penipuan, menjual barang palsu dan lainnya. “Kalau tidak berizin ditutup, berizin tapi melakukan praktek – praktek penipuan, pemaksaan, menjual barang palsu dan praktek tidak sehat lainnya juga ditutup,” ujar Gung Adhi.

Memang yang menjadi perhatian awal adalah jaringan toko Tiongkok. Namun dia mengatakan, ada juga jaringan – jaringan lain pihak asing di Bali yang juga terindikasi melakukan praktek sama. “Kami harapkan agar ditindak tegas juga, karena ada indikasi jaringan lain dengan pihak asing, sama juga melakukan subsidi. Subsidi dibilang wajar, bagi saya sangat tidak wajar,” ungkapnya.

Ketika subsidi memang dilakukan, untuk tujuan baik, tidak masalah. Namun dalam kasus saat ini subsidi memang dengan tujuan, mengeluarkan uang untuk datang ke Bali, tapi setelah ke Bali dipaksa masuk toko dan belanja. “Ini sudah tidak sehat, dan ini memicu bahwa Bali dinyatakan sebagai negara penipu. mereka menganggap Bali sebuah Negara,” sambungnya.

Sehingga Gung Adhi kembali menyampaikan, bahwa yang mesti ditertibkan adalah seluruh jaringan asing yang ada di Bali, melakukan praktik sama. Walaupun awal diketahui jaringan Tiongkok yang melakukan hal ini. Jaringan asing lainnya juga sudah ada indikasi. “Yang perlu ditegaskan, ini bukan masalah Tiongkoknya namun ada jaringan usaha Tiongkok melanggar, perlu ada penegakan hukum. Jaringan lain juga harus diperlakukan sama,” pungkasnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus ini mencuat yang menyatakan bahwa jaringan toko – toko Tiongkok merusak citra pariwisata Bali. Atas masalah ini, langkah tegas sudah diputuskan DPRD Bali. DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi.

Isinya sangat tegas dan sangat berani. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama itu memasang empat poin sikap.  Rekomendasi itu dengan nomor 556/2843/DPRD, Yang pertama adalah, semua pihak wajib bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pariwisata Bali. Kedua adalah Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk secara sunguh-sungguh menertibkan baik usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata dan usaha perdagangan yang diduga melakukan praktek usaha yang tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Poin tiga menyatakan sangat tegas, untuk menutup usaha yang tidak memiliki izin maupun usaha yang sudah memiliki izin, yang melakukan usaha yang tidak sehat. Poin empat adalah, agar Gubernur/Bupati dan Wali Kota mengintruksikan kepada OPD penegak hukum dan Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) secara sungguh-sungguh melakukan penegakan hukum termasuk melanjutkan penyidikan sampai dengan peradilan.

Sedangkan yang lima atau terakhir, agar pembangunan industri pariwisata memberikan dampak positif bagi daerah, maka setiap usaha perdagangan terkait pariwisata agar memprioritaskan produk lokal. Atas rekomendasi ini, langsung dijawab oleh Gubernur, bahwa siap menjalankan dan menutup semua usaha. Hingga akhirnya Koster memimpin rapat khusus terkait “mafia” Tiongkok ini. Tegas usai rapat memastikan semua akan ditutup, baik yang berizin dan tidak berizin. Pelanggaran bagi yang tidak berizin sudah jelas, sehingga layak di tutup. Kemudian bagi yang berizin, tetap ada pelanggaran yang sangat parah. Karena aktivitas mereka penuh dengan penipuan, pemaksaan dan cara – cara jahat untuk bisa meraup untung banyak. Tanpa memikirkan citra jelek Bali yang timbul. Dasar ini menjadi landasan untuk menutupnya.

Koster tegas mengatakan agar langsung ditutup. Usai rapat Koster langsung menurunkan intruksi, untuk menutup usaha tersebut. Namun pada Jumat (9/11), Satpol PP Pemprov Bali dan Satpol PP Badung turun. Yang terjadi, satupun tidak ada yang ditutup.

(bx/art/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia