Kamis, 13 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Politik

Bawaslu Sorot Dugaan Kampanye Terselubung

17 November 2018, 10: 25: 55 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bawaslu Sorot Dugaan Kampanye Terselubung

RAPAT TEKNIS: Rapat teknis Bawaslu dengan agenda pemetaan potensi kerawanan pemilu di kawasan Sempidi, Mengwi, Jumat (16/11). (SURPA ADISASTRA/BALI EXRESS)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Berbagai kegiatan yang diduga disisipi kampanye politik menjadi salah satu sorotan Badan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi belakangan banyak kegiatan yang mengandung unsur kampanye politik justru tidak dilaporkan ke pihak Bawaslu dan pihak kepolisian. Padahal semestinya ada pemberitahuan.

Disampaikan Kasat Intel Polres Badung, AKP I Nyoman Sumantara, pihaknya terkadang sulit melakukan pemantauan karena caleg tidak melapor terlebih dahulu saat melakukan kegiatan. Belum lagi disinyalir kampanye dilakukan dengan menyisipkannya ke kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya perayaan HUT karang taruna dan Seka Teruna Teruni (STT) yang menghadirkan pejabat dan caleg yang terkadang memberikan bantuan.

“Di sana juga ada kegiatan-kegiatan deklarasi dukungan, misalnya dukungan semeton A, semeton B, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut selama ini kami monitor, meski tidak ada pemberitahuan secara jelas, sebab ini kegiatan politik atau keramaian umum biasa, sehingga kami susah juga untuk melakukan klasifikasi kegiatan-kegiatan tersebut,” ungkapnya dalam rapat teknis dengan agenda pemetaan potensi kerawanan pemilu di kawasan Sempidi, Mengwi, Jumat (16/11).

Di samping itu, pada acara yang juga dihadiri pihak Disdukcapil Badung, Sat Pol PP, dan Panwaslucam tersebut, Sumantara juga menyampaikan beberapa potensi konflik yang patut diwaspadai, seperti adanya kesepakatan caleg dengan banjar atau desa adat tertentu. Sementara di banjar atau desa adat tersebut juga ada caleg, sehingga rawan potensi gesekan.

Pihaknya juga menemukan marak pemasangan bendera dan APK di luar ketentuan KPU. “Sudah dilakukan penertiban oleh Pol PP dan Bawaslu, tapi masih kami temukan,” ujarnya seraya meminta agar pihak Bawaslu meminta bantuan polisi terdekat saat penertiban guna menghindari hal-hal tak diinginkan.

Selanjutnya, terjadi penambahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan di Badung sejumlah18.667 orang. Dengan demikian, DPTHP I yang semula berjumlah 366.131 menjadi 384.798 pada DPTHP 2. “Penambahan jumlah pemilih dalam kurun waktu dua bulan dari DPTHP I ke DPTHP 2 yang sangat signifikan ini, yang bersumber dari DP4 perlu diwaspadai mobilisasi massa saat pencoblosan 17 April 2019 untuk kepentingan politik caleg tertentu,” paparnya.

Tak hanya itu, ia sempat menyinggung indikasi pemanfaatan ormas oleh caleg. Bahkan ada satu ormas yang dimanfaatkan oleh dua caleg berbeda dalam satu wilayah. “Sehingga di sana menimbulkan konflik-konflik internal, baik itu di lingkungan tersebut, maupun internal parpol tersebut,” katanya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia, tak menampik adanya kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kampanye namun tidak dilaporkan.Semestinya, kata dia, kegiatan-kegiatan kampanye dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditembuskan ke pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu. Hal ini guna memudahkan pihaknya melakukan pemantauan. “Karena pihak kami selaku pengawas dan polisi sebagai pihak keamanan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak ada pelanggaran,” ungkapnya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia