Jumat, 22 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Audit Dana BOS, BPK Temukan 9 Pelanggaran, Kerugian Negara Rp 1,15 M

21 November 2018, 12: 01: 23 WIB | editor : I Putu Suyatra

Audit Dana BOS, BPK Temukan 9 Pelanggaran, Kerugian Negara Rp 1,15 M

BERI PENJELASAN: Kadisdikpora Kabupaten Buleleng, I Gede Suyasa (kanan) memberi penjelasan saat rapat pembahasan terkait LHP BPK RI atas pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017-2018, Senin (18/11). (I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SINGARAJA-Sebanyak 60 sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Buleleng diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Audit yang memakan waktu hingga 45 hari ini dilakukan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah itu. Hasilnya, BPK temukan sembilan poin pelanggaran yang bersifat administratif dan material.

Hasil temuan BPK tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Dengan Tujuan Tertentu atas Dana BOS Tahun Anggaran 2017-2018. Laporan BPK itu dibahas secara khusus oleh Panitia Kerja (Panja) DPRD Buleleng bersama Disdikpora Buleleng dan Tim Manajemen BOS Disdikpora Buleleng, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Buleleng, Senin (19/11).

Dalam pertemuan itu terungkap ada beberapa temuan yang sifatnya administratif. Misalnya pengeluaran belanja tidak sesuai ketentuan BOS dengan total nilai Rp 181,73 juta, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan senilai Rp 52,44 juta.

Ada pula temuan realisasi belanja dana BOS tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp 443,62 juta. Serta pembayaran pengadaan cetak ujian sekolah tidak sesuai biaya senyatanya senilai Rp 474,86 juta. Bahkan bila ditotal, potensi kerugian negara yang ditemukan BPK mencapai Rp 1,15 miliar.

Selain temuan administrasi, BPK juga menemukan proses pembelian komputer yang dianggap tak sesuai prosedur. Semestinya, pihak sekolah hanya bisa membeli lima unit komputer menggunakan dana BOS.

Faktanya ada sekolah yang membeli 20 unit komputer, karena tujuannya untuk dimanfatkan menunjang UNBK Mandiri. Fatalnya, pembelian itu tidak dilengkapi berita acara kesepakatan. Padahal pembelian lebih dari lima komputer dibenarkan dengan catatan pihak sekolah mengadakan rapat terlebih dahulu dengan komite sekolah dengan membuat Berita Acara Kesepakatan.

Terkait hal itu, Ketua Panja DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi meminta agar Disdikpora Buleleng segera mengambil solusi atas temuan BPK itu. Terlebih ada beberapa hal yang memang tak diatur dalam juknis BOS, namun sangat dibutuhkan oleh sekolah.

Wandira mencontohkan dalam pembuatan banten untuk upacara keagamaan pada hari-hari tertentu. Ia menyebut banten memang tidak diatur dalam juknis BOS, tetapi sangat dibutuhkan.

“Banten setahun paling tidak dua kali saat saraswati. Belum lagi Galungan dan Kuningan, Purnama dan Tilem. Ini kan terkait operasional sekolah, tapi tidak diatur dalam juknis. Jangan sampai hal seperti ini jadi temuan terus,” kata Wandira.

Wandira menambahkan, berkaca dari temuan ini. dewan akan merekomendasikan sanksi pada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran material. Bahkan dewan menyarankan agar sekolah mengoptimalkan peran komite sekolah sebagai pemberi dukungan kemajuan sekolah.

Di sisi lain, Kepala Disdikpora Buleleng, Gede Suyasa mengklaim seluruh temuan yang bersifat material sudah dikembalikan ke rekening sekolah masing-masing. Kendatipun telah dikembalikan, dinas melarang sekolah memanfaatkan dana itu.

Pasalnya, dana baru bisa dimanfaatkan setelah dinyatakan masuk dalam pos sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun 2018. Ia menyebut temuan yang bersifat materi sudah diselesaikan.

Sedangkan untuk temuan yang sifatnya administratif, Suyasa menyebut tengah memasuki tahap pembahasan. Diantaranya proses pengadaan buku. Meski telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, namun pengadaan buku harus diatur lebih detil lagi oleh tim manajemen BOS Disdikpora.

“Nah, kalau temuan yang sifatnya administratif ini sedang kami carikan jalan keluarnya. Diantaranya pengadaan buku dan soal pencetakan spanduk. Sekolah-sekolah yang melanggar, sudah kami tegur agar mereka bekerja lebih baik lagi dan tetap berpedoman pada Juknis BOS,” tutupnya.

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia