Sabtu, 15 Dec 2018
baliexpress
icon featured
Bali

Dewan Badung Ikut Tolak Pergantian Nama Tol Bali Mandara

28 November 2018, 08: 29: 27 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dewan Badung Ikut Tolak Pergantian Nama Tol Bali Mandara

TOL: Jalan Tol Bali Mandara difoto beberapa waktu lalu. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Usulan perubahan nama Jalan Tol Bali Mandara yang oleh Pemprov Bali mendapat respons DPRD Badung. Dewan justru mendorong agar pemerintah fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan. Terlebih Badung sebagai salah satu pemegang saham tak dilibatkan dalam rencana tersebut. 

Wakil Ketua DPRD Badung, I Nyoman Karyana, Selasa (27/11) menegaskan dirinya menolak perubahan nama tersebut. Menurutnya, nama “Bali Mandara,” baik untuk jalan tol, rumah sakit atau proyek monumental lainnya yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya harus dihormati.

Lebih lanjut, wakil rakyat asal Kuta Selatan ini justru mempertanyakan dampak perubahan nama terhadap pelayanan ke depannya. “Apakah ada jaminan setelah namanya diubah pelayanan akan semakin baik?,” tanyanya.

Di samping itu, Karyana juga merasa Badung tidak dilibatkan terkait rencana perubahan nama tersebut. Padahal, kata dia Badung berkontribusi sekitar Rp 100 miliar guna pembangunan jalan di era Gubernur Made Mangku Pastika tersebut. “Seharusnya kami dilibatkan,” tegas politisi Golkar itu.  

Sejalan dengan Karyana, anggota dewan lainnya, I Nyoman Mesir juga menegaskan ketidaksetujuannya atas rencana pergantian nama tol tersebut. Nama ‘Bali Mandara’, kata dia patut dipertahankan guna menghargai jasa Gubernur Pastika dalam membangun Pulau Dewata selama 10 tahun kepemimpinannya. “Yang telah diperbuat pak gubernur sebelumnya harus kita hormati. Masih banyak hal yang harus dikerjakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Menurut Mesir, pemerintah sebaiknya fokus dalam hal peningkatan kualitas pelayanan. Misalnya, kata dia perlu solusi agar antrean di pintu tol tidak berjubel saat lalu lintas padat, dan sebagainya. “Yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan dan meminta manajemen untuk meningkatkan pelayanan,” tegas wakil rakyat yang juga politisi Golkar itu.

(bx/adi/bay/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia