Senin, 27 May 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

UMK Denpasar Naik Rp 2,553 Juta, Masih yang Terima di Bawah Rp 2 Juta

08 Desember 2018, 16: 43: 05 WIB | editor : I Putu Suyatra

UMK Denpasar Naik Rp 2,553 Juta, Masih yang Terima di Bawah Rp 2 Juta

Ilustrasi (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, DENPASAR - Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kota Denpasar mulai awal tahun 2019 naik tipis, 8,03 persen. Dinas Ketenagakerjaan dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengklaim, kenaikan upah ini bakal ditaati oleh perusahaan. Tahun lalu dan sekarang, disebutkan, seluruh perusahaan di Denpasar sudah menerapkan UMK. Hal itu diukur dari nihilnya tingkat pelaporan pekerja ke Disnaker selama dalam kurun waktu 2017 dan 2018 yang belum mendapatkan upah sesuai UMK. Faktanya, masih ada karyawan perusahaan yang mendapat upah sesuai UMK.

Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Sertifikasi Kopetensi Kota Denpasar IGA Rai Anom Suradi saat dikonfirmasi, Jumat kemarin (7/12) menjelaskan pihaknya selama ini memang tidak pernah melakukan pendataan khusus. Terutama ke seluruh perusahaan yang jumlahnya mencapai ribuan.

"Untuk mereka yang tidak menerapkan sesuai UMK kami tidak pernah melakukan pendataan khusus karena jumlahnya ribuan. Namun, kami biasanya menangani ketika ada keluhan ke disnaker. Sampai saat ini  belum ada keluhan soal itu. Artinya mereka kemungkinan sudah menerapkan UMK. Karena UMK 2019 masih belum dalam penerapan kami akan tunggu laporan saat itu," jelasnya. 

Kurun waktu saat ini pihaknya belum pernah menerima keluhan tersebut. Diketahui, UMK 2019 mendatang meningkat hingga 8,03 persen dari Rp 2.363.000 menjadi Rp 2.553.000. Dia juga mengatakan, saat ini pihaknya sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemprov Bali. Yakni Gubernur Bali terkait kenaikan UMK yang diajukan Denpasar sebesar 8,03 persen dari Rp 2363.000 menjadi Rp 2.553.000 untuk tahun 2019.

UMK tersebut akan berlaku untuk seluruh perusahaan. Baik negeri maupun swasta yang dalam kaitannya beroperasi di Kota Denpasar, dan wajib memberikan upah minimum. Kenaikan upah tersebut juga mengacu pada tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2018. Dengan persetujuan dari Pemprov Bali, penetapan kenaikan upah itu juga berdasarkan persetujuan Gubernur Bali yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 91 tahun 2018 tentang upah minimum Kabupaten/Kota. 

Penerapan tersebut akan dimulai terhitung dari 1 Januari 2019 mendatang. Dengan penerapan tersebut diharapkan kinerja tenaga kerja PNS maupun Swasta juga bisa lebih baik dalam pelayanan. "Persetujuan UMK itu sudah diterbitkan per 21 November 2018. Kami berharap UMK tersebut bisa diterapkan ke seluruh pekerja PNS maupun Swasta di Kota Denpasar," tandasnya. 

Sedangkan salah satu karyawan swasta di Denpasar, yang mengaku bernama Yoga Swara mengaku diterimanya masih kurang dari UMK yakni Rp 1,8 juta. "Gak nyampai UMK, gaji pokok saya cuman Rp 1,8. Ya saya mau gimana lagi harus terima saja yang penting kerja pak. Ke depannya semoga benar dengan kenaikan upah bisa berimbas ke kami," imbuh dia.

(bx/ade/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia