Rabu, 16 Oct 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bangunan Rumah Sakit, Pemerintahan, Pendidikan Bisa di Atas 15 Meter

12 Desember 2018, 10: 52: 55 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bangunan Rumah Sakit, Pemerintahan, Pendidikan Bisa di Atas 15 Meter

Ketut Kariyasa Adnyana (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Peraturan Daerah ( Perda) 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali lahir dengan situasi menegangkan di Bali, ketika direvisi atas perda sebelumnya.  Mencuat masalah kawasan suci, tinggi bangunan hingga masalah sempadan pantai.

Kali ini Perda 16 tahun 2009 itu kembali direvisi. Ada yang menarik terkait pasal tinggi bangunan. Untuk antisipasi alih fungsi lahan dan sulit mendapatkan lahan, akan diubah. Khusus untuk Rumah Sakit, Gedung Pemerintahan dan Gedung Pendidikan akan diberikan kelonggaran diatas 15 meter.

Ketua Pansus Perda RTRW Bali, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, saat ini Bali sudah semakin kehabisan lahan. Salah satu karena dianggap ada batasan bangunan tidak boleh diatas 15 meter. Memang batasan 15 meter ini, untuk tetap bisa menjaga Bali dari arsitektur Bali, tidak ada gedung pencakar langit di Bali. Namun akan dibuat kelonggaran untuk bangunan – bangunan tertentu.

“Akan ada kelonggaran diatas 15 meter untuk gedung tertentu, karena masalah lahan sudah tidak bisa dikembangkan,” jelas politisi asal Busungbiu, Buleleng ini kemarin usai rapat pembahasan revisi Perda RTRW yang melibatkan Kabupaten/Kota.

Kariyasa mengatakan, yang akan diberikan kelonggaran adalah untuk pembangunan rumah sakit. “Misalnya RS Sanglah, saat ini sudah krodit, parkir sulit, pengembangan lahan tidak mungkin karena sudah permukiman padat di sebelahnya. Jadi jalan satu – satunya mesti diberikan kelonggaran untuk membangun keatas,” kata Kariyasa Adnyana.

Dia mengatakan kedepannya mesti bisa diatas 15 meter, kemudian dibawah bisa untuk parkir. Begitu juga untuk gedung rumah sakit lainnya. “Rumah sakit akan bisa diatas 15 meter,” kata politisi yang adalah Sekretaris Komisi III DPRD Bali ini.

Tak hanya itu, untuk gedung pemerintah juga demikian. Banyak kesulitan untuk pengembangan, lantaran kekurangan lahan. Gedung pemerintah nantinya bisa dibangun diatas 15 meter. Dan yang terakhir adalah Gedung pendidikan, baik itu sekolah atau kampus. Nantinya akan diberikan kelonggaran membangun diatas 15 meter. “Misalnya kampus Unud di Jalan Sudirman, jika dikembangkan sudah tidak bisa, kecuali keatas,” ungkap Kariyasa.

Namun sampai kemarin belum disepakati, terkait dengan penambahan tinggi berapa batas atasnya. “Baru kami sepakati, untuk boleh diatas 15 meter. Berapa nanti tinggi yang cocok, kami masih kaji,” imbuhnya. Yang menjadi kajian selanjutnya adalah terkait dengan ketika nanti bangunan berubah fungsi. “Misalnya saat ini kampus, kemudian bangunan sudah tinggi berubah fungsi menjadi hotel. Ini bagaimana langkahnya, ini masih jadi kajian juga,” urainya.

Kariyasa memastikan untuk kawasan pariwisata dan atau perhotelan tidak akan diberikan kelonggaran diatas 15 meter. “Jadi untuk hotel, tidak ada kelonggaran dari 15 meter,” pungkasnya.

Pembahasan revisi Perda RTRW juga sedikit panas, ketika Anggota Komisi I DPRD Bali Ngakan Samudra ingin bicara tidak diberikan waktu. Setelah para jajaran pejabat Kabupaten Kota, yaitu Bupati Klungkung Suwirta dan Bupati Buleleng Agus Suradnyana meninggalkan tempat pertemuan, akhirnya diberikan kesempatan Ngakan Samudra menyatakan tidak jadi bicara dan Ngakan Samudra akhirnya walkout. Saat dicegat setelah keluar ruangan, Ngakan Samudra mengatakan memilih keluar karena tidak ada kesempatan bicara saat rapat masih utuh.

Apa yang ingin disampaikan? Politisi asal Nusa Penida ini mengatakan menyangkut Dermaga Gunaksa yang mangkrak. “Ratusan miliar menghabiskan anggaran, namun dermaga Gunaksa mangkrak karena kapal – kapal tidak bisa sandar, karena salah lokasi dan kajian. Masak dermaga di Tanjung, yang ada dermaga itu diteluk,” ujar Ngakan Samudra.

Dia mengatakan ketimbang mangkrak, mending dikaji ulang. Lakukan kajian ualng yang lebih realistis. Baginya yang cocok adalah menjadikan kawasan itu dermaga internasional, bahkan untuk kapal pesiar. Baginya bisa dengan cara menjebol, antara bekas galian C dengan bibir pantai. “Akan ada area marina dan dermaga ratusan hektar, buatkan teluk buatan. Jebol bibir pantai, jadilah teluk. Karena saat ini kawasan galian C itu sudah 7 meter dibawah permukaan laut,” ujar Ngakan Samudra.

Jika hanya menunggu, penambahan anggaran untuk dermaga Gunaksa saat ini akan menelan habis anggaran. Namun dermaga akan tidak bisa berfungsi. Karena posisinya di Tanjung, namanya Tanjung Sari. Dan secara hasil penelitian tebal pasirnya mencapai 30 meter. Beton – beton itu ditempatkan diatas pasir, ini yang membuat beton – beton itu mudah hanyut. “Ada rencana, jika bisa membangun dermaga antar pulau, baru bisa nanti di Nusa Penida menjadi jalan nasional di Nusa Pendia. Ketika dermaga belum kelar, impian menjadi jalan nasional tidak aka nada,” ujar mantan birokrat gaek di Pemprov Bali ini. “Jadi dermaganya mesti tuntas, kalau mau tuntas tidak bisa melanjutkan yang ada saat ini, akan tambah rugi, ini yang saya mau sampaikan ke pembahasan tadi (kemarin) agar masuk ke Perda RTRW,” pungkasnya.

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia