Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Peserta Paruman Agung Sepakat dengan Isi Revisi Perda Desa Adat

12 Desember 2018, 20: 47: 51 WIB | editor : I Putu Suyatra

Peserta Paruman Agung Sepakat dengan Isi Revisi Perda Desa Adat

BACAKAN DEKLARASI : Ketua MUDP Bali bersama PHDI, FKUB, Listibya, dan tokoh adat lainnya membacakan Deklarasi Samuan Tiga Rabu (12/12). (WIDIADNYANA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, GIANYAR - Pelaksanaan Paruman Agung Krama Bali yang digelar Pemprov Bali di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar Rabu (12/12) berjalan lancar. Pada intinya, semua komponen krama Bali, mulai para sulinggih, MUDP, PHDI, FKUB, akademisi, hingga budayawan sependapat dengan materi rumusan revisi Ranperda Desa Adat yang dipaparkan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.

Paruman diawali dengan penyampaian pokok-pokok materi Ranperda tersebut langsung oleh Gubernur Koster. Dipaparkan jika pemilihan Pura Samuan Tiga sebagai lokasi Paruman Agung Krama Bali, ini tak lepas dari sejarah keberadaan Desa Adat di Bali.

Dia juga menjelaskan mengenai peran Desa Adat yang sangat sangat strategis dalam menjaga eksistensi dan adat istiadat kearifan lokal Bali. “Ini lembaga permanen, secara historis, sosiologis, cultural kuat sekali. Makanya harus diperkuat lagi dengan regulasi,” ucapnya.

Untuk itulah, pihaknya mendorong Ranperda ini sebagai peraturan yang lebih kuat tentang Desa Adat. Sebab menurutnya Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Adat yang menaunginya saat ini kurang kuat. “Tidak mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan Desa Adat. Termasuk OTT, itu salah satu saja. Masih banyak masalah lain yang akan muncul ke depan, kalau tidak diatur dengan regulasi yang menyeluruh, kuat, tegas dan jelas. Makanya ke depan, akan dibuatkan sejumlah Perda dan Pergub untuk memperkuat eksistensi Bali ke depan dan keberlanjutannya,” paparnya.

Dia menjelaskan, Ranperda Desa Adat ini sangat penting. Karena dengan Ranperda ini, ujungnya akan menjadikan Bali berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Dan itu adanya di Desa Adat. Maka pengaturannya secara lengkap di Perda ini, adalah menjabarkan spirit ini ke depan,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dirinya membandingkan mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dengan Ranperda tersebut. Dimana pada Perda Nomor 3 Tahun 2001 hanya berisi 11 Bab dan 19 Pasal. Dimana rumusan pasalnya secara legislasi, dia sebut sebenarnya tidak mengatur. Isinya hanya pernyataan dan ungkapan yang tidak mengatur. Inilah yang harus membuat Perda tersebut dirubah total.

“Makanya di Ranperda baru ini, ada totalnya 18 Bab dan 99 Pasal. Itu jumlahnya jauh lebih banyak. Itu belum ayat-ayatnya,” imbuhnya, seraya membeber setiap bab dan isinya di hadapan ribuan para sulinggih, pemangku, tokoh adat, budayawan, ratusan bendesa, perbekel dan pimpinan daerah, seperti bupati dan wakil bupati se-Bali.

Selain membeber Ranperda tersebut, Koster juga mengingatkan kepada semua yang hadir dan krama Bali untuk mendiskusikan isi dari Ranperda tersebut. “Silakan diskusikan. Asalkan kompak. Jangan gara-gara usulan kecil kita bertengkar. Kalau ribut, nanti ada (pihak lain) masuk. Masalah nama, mau Desa Adat apa Pakraman, diskusikan secara adat dan budaya. Karena saya butuh kekompakan, kegotongroyongan dan kebersaman. Mari akur, sampunang ribut di media, datang dan temui saya. Supaya orang luar tak menyusup melalui keributan kecil di medsos,” pesannya.

Mendengar paparan itu, giliran perwakilan sulinggih, Ketua FKUB Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua MUDP Bali, perwakilan budayawan, dan akademisi yang menyampaikan tanggapannya. Pada dasarnya mereka mendukung langkah Gubernur yang dengan cepat merumuskan Ranperda tersebut. Bahkan mereka meminta kepada DPRD Bali untuk tidak terlalu lama memprosesnya di dewan.

Tanggapan itu juga mereka sampaikan melalui pembacaaan Deklarasi Samuan Tiga oleh Ketua MUDP Bali Jro Gde Suwena Putus Upadhesa, didampingi Ketua FKUB Bali, Ketua PHDI Bali, Listibya Bali, serta para tokoh lainnya. Deklarasi itu pada intinya sepakat terhadap konsep, prinsip, dan substansi yang dituangkan dalam Ranperda tentang Desa Adat. Kemudian mengajak seluruh krama Bali bersama-sama berkomitmen penuh menyatukan pikiran, perkataan dan perbuatan, guna mendukung kebijakan yang ditempuh Pemprov Bali guna menguatkan dan memajukan Desa Adat. Terakhir mendesak kepada DPRD Bali untuk memprioritaskan pembahasan Ranperda tentang Desa Adat, serta sesegera mungkin mensahkannya.

Diwawancarai seusai acara, Gubernur Koster mengatakan, cepatnya proses perumusan revisi Ranperda Desa Adat itu tak lepas dari materi pokok dan poin-poin yang akan diatur itu telah ada dalam visi-misi pihaknya sebelumnya. Sehingga ketika dirinya dilantik menjadi Gubernur Bali, proses yang dibutuhkan hanya penguraian bentuk secara sistematika sesuai peraturan daerah.

“Materi pokok dan poin-poin yang akan diatur memang sudah ada di misi visi saya sebelumnya. Sudah lengkap. Sehingga sebenarnya begitu saya dilantik tinggal menguraikan dalam bentuk sistematika peraturan daerah. Kalau materi keseluruhannya, sudah dirancang di visi misi. Sehingga waktunya tidak lama,” ucapnya.

“Targetnya awal tahun sudah selesai. Saya harap semua pemangku kepentingan setuju. Selain itu, kan pemakai (Desa Adat) yang menentukan. Kalau pemakai menolak, ya tidak bisa. Ini kan pemakainya sudah sepakat. Jadi saya kira formalitas proses pembahasannya tidak perlu terlalu lama,” sambungnya.

Ditanya mengenai kelengkapan kajian akademisnya. Gubernur asal Buleleng ini menegaskan, perumusan Ranperda tersebut sudah lengkap secara akademis, baik itu yuridis, historis, maupun sosiologis. Namun kapan akan mulai diberlakukan, tetap menunggu proses pengesahan revisi tersebut menjadi Perda.

“Menunggu disahkan dulu. Begitu disahkan, efektif (berlaku). Saya harap Februari atau Maret sudah disahkan. Untuk anggaran Januari kan sudah ada anggaran,” terang mantan Anggota DPR RI ini.

“(Perda) Ini adalah merupakan bagian dari pada kedaulatan kita secara hukum dalam kita membangun desa adat. Benteng bagi Bali sehingga Bali ajeg,” jawabnya mengenai dampak bagi Bali ketika Ranperda itu telah disahkan menjadi Perda.

Di bagian lain, Ketua MUDP Bali Jro Gde Suwena Putus Upadhesa menyatakan, pihaknya tidak mempersoalkan apakah nanti yang dipakai Desa Adat atau Desa Pakraman. Karena terpenting subtansi. Lantaran dalam UU, jelas disebutkan mengenai adat atau dengan sebutan nama yang lain. “Kalau semua setuju Desa Adat, pakai Desa Adat. Kalau Desa Pakraman kita pakai Desa Pakraman. Tak masalah kok,” ucapnya.

Sedangkan mengenai penantian MUDP atas revisi Perda Desa Adat yang disebut sudah sejak 2004. Pria ini pun mengakuinya, dimana ketika Perda itu dibuat pertama 2001, kemudian MUDP terbentuk 2004, sudah banyak disusun program, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Namun semua keputusan itu tidak terakomodir. “Sudah sejak 2004 kami menantikan revisi Perda ini.

Sekarang akhirnya bakal segera jadi,” katanya.

“Mengenai rancangan tadi. Menurut pendapat saya sudah cukup lengkap, hanya penghalusan pada bahasa atau sebutan, apakah bahasa Bali atau bagaimana. Sehingga benar-benar mencerminkan uger-uger atau aturan yang berlaku di Bali untuk menguatkan eksistensi desa adat dan termasuk juga menguatkan budaya kita di Bali,” pungkasnya.

Di bagian lain, Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta yang hadir mengatakan, pihaknya menunggu kapan Ranperda itu akan disampaikan Pemprov Bali ke dewan. Karena itu dia tidak berani memastikan kapan Ranperda atas revisi Perda Desa Adat itu bisa disahkan. “Materi sebagian besar bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu didiskusikan ulang. Intinya kalau nanti sudah disampaikan di DPRD, baru kita bahas,” ucapnya.

“(bisakah disahkan Februari) Orang disampaikan belum. Kok harus selesai Februari. Kalau Januari baru disampaikan, kan Februari tak mungkin selesai. Ya kita lihat, kapan mau disampaikan. Tahapannya kan jelas. Pertama kita konsultasi, mengharmonisasikan peraturannya, ada studinya. Prinsipnya kita hargai, kita apresiasi keinginan Pak Gubernur untuk memperkuat Desa Adat. Tapi menyangkut beberapa hal kita diskusikan lagi di DPRD,” sambungnya.

Terkait tenggat waktu pengesahan itu. Politisi PDIP ini pun membandingkan dengan proses pembuatan Perda yang paling cepat yakni tiga bulan. Tapi dia berharap, semua proses bisa dipercepat. “Yang tercepat itu tiga bulan. Kalau nanti proses pandangan umum, pendapat ahli bisa dipercepat, artinya tahapan yang selama ini ada 3 bulan, tapi kalau tingkat urgensinya harus cepat, ya dipercepat,” jawabnya.

“Intinya kami di DPRD Bali menunggu usulannya (Ranperda) secepatnya,” pungkasnya. 

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia