Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

Lewat 17 Desember, Penunggak Pajak Didenda

13 Desember 2018, 09: 49: 05 WIB | editor : I Putu Suyatra

Lewat 17 Desember, Penunggak Pajak Didenda

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Tahun 2018 akan segera berakhir sekitar dua pekan lagi. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, terus berupaya mencapai target pendapatan. Selain mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Bapenda juga mengejar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunggak. Bahkan, Bapenda mulai memberikan ultimatum bagi penunggak pajak.

Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama, Rabu kemarin (12/12) mengatakan tunggakan PBB di wilayahnya cukup banyak. Pihaknya mencatat realisasi PBB hingga menjelang akhir tahun baru mencapai Rp 139.874.754.262. Sementara ketetapan atau potensi yang harus diperoleh Rp 221.342.506.267. “Ada tunggakan pembayaran sekitar Rp 81 miliar lebih. Ini sudah termasuk pengurangan terhadap rumah tinggal dan lahan petanian. Kalau dihitung global itu mencapai 205 ribu wajib pajak,” ungkapnya.

Sutama mengingatkan masyarakat Badung yang belum membayar PBB agar segera menunaikan kewajibannya. Jika lewat waktu yang ditentukan, pihaknya akan mengenakan sanksi berupa denda bagi wajib pajak yang bersangkutan. “Kami berikan tenggang waktu hingga 17 Desember ini, kalau belum dibayarkan juga, siap-siap kami kenakan denda dua persen per bulan,” tekannya.

Adapun ketentuan mengenakan denda dua persen telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan ini merujuk ketentuan yang tertuang pada Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Sutama menegaskan, tidak ada toleransi bagi WP yang tidak melunasi PBB pada batas waktu yang ditentukan. Pasalnya, pihaknya telah memberikan rentang waktu enam bulan untuk melunasi kewajiban membayar pajak. "Ini kan sudah sejak Juli lalu kami imbau, jadi tidak ada toleransi lagi, lewat sehari sudah terhitung sebulan,” jelasnya.

Birokrat asal Pecatu tersebut juga meminta masyarakat segera melaporkan lahan yang dimiliki. “Banyak masyarakat yang hanya melaporkan tanahnya saja, padahal di atas lahan sudah berdiri bangunan. Ini juga harus dilaporkan sebelum kami karena ada ketentuan pajak bumi dan bangunan, sehingga data sesuai riil di lapangan,” pinta Sutama. 

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia