Kamis, 24 Jan 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Koster Minta Anggaran untuk Desa Adat ke Pusat

14 Desember 2018, 10: 08: 12 WIB | editor : I Putu Suyatra

Koster Minta Anggaran untuk Desa Adat ke Pusat

Baliexpress.id - Penyusunan Rancangan Undang-Undang  (RUU) Masyarakat Hukum Adat merupakan amanat ketentuan pasal 183 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pengakuan negara dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dengan undang-undang.

Saat ini Badan Legislasi DPR RI sedang melakukan tahap RUU Masyarakat Hukum Adat. Rombongan yag dipimpin Arif Wibowo melakukan  kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan diterima langsung oleh Gubernur serta  komponen masyarakat Bali di Wisma Sabha Utama (13/12) kemarin. Yang menarik, RUU ini mengatur mengenai pendanaan desa adat dari pemeritah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster meminta supaya pemerintah pusat juga memberikan anggaran kepada desa adat. Untuk menjaga kebudayaan dan adat istiadat  serta pemberdayaan masyarakatnya. Meski, di Bali pemerintah provinsi juga sudah memberikan dana kepada desa adat senilai Rp 250 juta. Tapi, menurutnya pemerintah pusat juga harus mendukung keberadaan desa adat di Indonesia melalui anggaran yang diberikan.

“Kami harap nantinya desa adat ada anggaran dari pemerintah pusat, bukan hanya ke desa dinas atau kelurahan. Desa adat penting keberadaannya menjaga kebudayaan, tak hanya Bali tapi daerah lain,” kata Koster.

Koster pun menyatakan RUU ini sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah Desa Adat yang sedang dibuat. Tentu itu penting dilakukan dalam upaya memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi seluruh daerah dalam menata masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. 

Ditambahkan koster, hal ini penting dilakukan dalam upaya memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi seluruh daerah dalam menata masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Di samping itu RUU ini sangat penting dan strategis dalam upaya mencegah dan menyelesaikan konflik yang sering mempertemukan masyarakat adat dan pemerintah daerah. Dengan adanya RUU , diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan sinergitas antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah.

"Dengan tersusunnya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, kita semua berharap tidak akan terjadi tumpang tindih pengaturan atau bahkan disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Bab XIII yang mengatur Kotentuan Khusus Desa Adat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat harus dapat saling melengkapi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat, Lembaga adat dan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Tim Rombongan, Arif Wibowo yang juga wakil ketua Badan Legislasi mengatakan bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU usulan DPR sebagaimana tercantum dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 dengan nomor urut 24 dengan judul RUU tentang Masyarakat Adat (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat). "Bahwa Masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat,” tegas Arif Wibowo.

Menjawab permintaan desa adat agar didanai APBN, Arif pun mengatakan bhwa dalam RUU ini juga mengatur masalah pendanaan. Bahkan, dalam satu bab mengenai anggaran untuk desa adat. “Dalam RUU ini, kami atur dalam satu bab dan tiga pasal mengatur bahwa  pemerintah pusat dapat  mendanai dalam rangka pemberdayaan dalam masyarakat human adat  dari  APBN tentu saja pemerintah provinsi kota APBD  masing-masing. Soal alokasi berapa urusan teknis,” ujar politisi yang juga satu partai dengan Gubernur Bali, PDI Perjuangan.

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia