Kamis, 14 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Bali

GPS Jadi Saksi Ahli di Sidang Ismaya Dkk, Ini yang Disampaikan

14 Desember 2018, 21: 03: 01 WIB | editor : I Putu Suyatra

GPS Jadi Saksi Ahli di Sidang Ismaya Dkk, Ini yang Disampaikan

JADI SAKSI: Gede Pasek Suardika memberi penjelasan terkait kepemiluan saat menjadi saksi ahli dalam persidangan Ismaya dkk, Kamis (13/12). (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Sidang dugaan melawan aparat dengan terdakwa I Ketut Putra Ismaya Jaya, I Ketut Sutama, dan I GN Endrajaya alias Gung Wah berlanjut di Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis lalu (13/12). Agenda sidang masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Dalam sidang tersebut, setidaknya ada empat saksi yang dihadirkan. Dua diantaranya saksi ahli yang diajukan pihak terdakwa. Selebihnya saksi fakta.

Dua saksi ahli yang diajukan antara lain ahli pidana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. I Gusti Ketut Ariawan,SH, MH. Serta politisi yang juga anggota DPD RI, I Gede Pasek Suardika (GPS).

Pasek hadir sebagai saksi ahli dalam kapasitasnya terkait penyusunan Undang-Undang Pemilu. Kebetulan saat masih tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, dia berada pada posisi sebagai Wakil Ketua Panja RUU Pemilu yang kini berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sedangkan Dr. Ariawan banyak memberikan penjelasan perihal hukum acara terkait perkara yang tengah membelit Ismaya dkk. Mulai dari proses laporan, penyidikan, sampai ketiga terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan kini berstatus sebagai terdakwa.

Salah satu penjelasan menarik yang diberikan satu dari dua saksi ahli itu datang dari GPS. Apalagi dalam eksepsinya, meski putusan sela menetapkan menolak, pihak terdakwa melalui tim kuasa hukumnya berharap agar perkara Ismaya dkk ini dibawa ke pidana pemilu. Bukan pidana umum seperti yang sedang terjadi sekarang. Dengan alasan bahwa perkara ini bermula dari penurunan baliho Ismaya dalam posisinya sebagai calon anggota DPD RI.

Secara umum, GPS menjelaskan soal penundukan semua pihak terhadap Undang-Undang Pemilu. Dalam penjelasannya saat menjawab pertanyaan yang datang dari Koordinator Tim Kuasa Hukum Ismaya dkk, Wayan Mudita, undang-undang pemilu yang bersifat lex specialis berlaku saat tahapan pemilihan digelar.

Setiap tahapan pada masing-masing komponen pemilu berbeda-beda. Di tingkat pelaksana, tahapan sudah mulai berlaku sejak penyusunan program. Di tingkat pemilih, tahapan mulai berlaku pada saat pendataan pemilih. “Pada peserta pemilu, tahapannya ketika pendaftaran,” jelasnya.

Karena itu, ketika tahapan pemilu sudah berlaku di tiap komponennya, maka semua aturan yang berlaku merujuk pada Undang-Undang Pemilu. “Bukan yang lain. Kalau menggunakan yang lain berarti melanggar Undang-Undang Pemilu,” tegasnya.

Sebenarnya, sambung dia, pelaksanaan pemilu di tingkat KPU dilakukan dengan sosialisasi. Sedangkan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum menjadi ranah tanggung jawab Bawaslu.

“Jadi penegakan hukumnya dilakukan oleh Bawaslu. Dan toh kalau ada yang sisi lainnya, bersama Sentra Gakumdu. Di sana ada polisi dan jaksa,” tegasnya.

Dan ketentuan Undang-Undang Pemilu ini juga berlaku pada baliho atau spanduk yang masuk kategori alat peraga kampanye atau APK. “Kalau APK penggunaannya di fase kampanye. Di luar itu (fase kampenye) jelas pelanggaran. Tapi pelanggaran pemilu. Bukan pelanggaran pidana lain. Itu prinsipnya. Jadi pelanggaran pemilu dibawa ke pidana umum salah penerapan hukum jadinya,” tegasnya.

Kendati demikian, GPS yang selesai diminta keterangannya sebagai saksi ahli sekitar pukul 22.00 itu enggan menilai terlalu jauh persidangan yang sedang berlangsung saat ini. Mengingat posisinya dalam persidangan tersebut sebagai saksi ahli. “Silahkan dipadankan saja di situ,” tukasnya yang hendak menuju kendaraannya. 

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia