Kamis, 24 Jan 2019
baliexpress
icon featured
Kolom
LOLOHIN MALU

Kangin-Kauh tentang Drama Gong, Caleg, dan Dana Desa Adat

Oleh: Made Adnyana Ole

15 Desember 2018, 08: 00: 59 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kangin-Kauh tentang Drama Gong, Caleg, dan Dana Desa Adat

Made Adnyana Ole (DOK. BALI EXPRESS)

APA persamaan drama gong dan caleg? Keduanya sama-sama pentas di desa untuk urusan penggalian dana. Dulu, drama gong diupah, penonton dikarcis, dan keuntungannya dipakai membangun balai banjar. Kini, caleg juga mirip, “pentas” di hadapan warga, lalu ujung-ujungnya bicara soal dana juga untuk membangun balai banjar. 

Intermezzo itu saya dapatkan dari obrolan dua warga desa di warung kopi, pada musim kampanye Pemilu lima tahun lalu di sebuah desa di Tabanan. Dua warga itu cukup sepuh, usianya mungkin 70-an, namun guyonan mereka sungguh up to date kala itu. Tapi, kelanjutan dari intermezzo itu adalah cerita nostalgia tentang guyub desa adat tahun 1970 atau 1980-an.

Dulu, kata mereka, desa adat bisa gampang mengumpulkan dana. Cukup membentuk panitia penggalian dana, lalu mendatangkan sejumlah grup drama gong kondang, dipentaskan secara bergiliran tiga hari berturut-turut, penonton dipungut karcis masuk dan karcis duduk, maka keuntungan pun berada di depan mata. Nama-nama grup drama gong terkenal yang bisa mendatangkan penonton berlimpah-ruah saat itu pun tersebut-sebut, semisal Drama Gong Putra Jenggala dan Bintang Bali Timur, Kerthi Buwana, Bhara Budaya, dan Sancaya Dwipa. Dari Buleleng ada Puspa Anom Banyuning.

Sesekali, jika drama gong agak jenuh, mereka menggelar tajen bukaan, mungkin semacam open tournament, dengan mengundang penggemar tajen dari seluruh Bali. Saat menceritakan itu, sorot mata kedua orang tua itu berbinar-binar, mungkin terkenang pergaulan penuh romantika di masa muda. Saya manggut-manggut. Beberapa bagian cerita sudah sering saya dengar dari desa lain, tapi saya tetap mendengar dengan antusias seperti mendengar sandiwara radio pada masa kecil.

Jumlah sisa hasil acara yang terkumpul dari pentas drama gong itu tentu tak seheboh cerita dua orang tua itu, tapi saya tahu banyak desa adat bisa mewujudkan bangunan penting di desa dengan cara-cara kreatif semacam itu. Dengan cara itu mereka terhindar dari urunan berupa uang, atau kalau pun terpaksa urunan, jumlahnya tak akan banyak. Yang mereka urunkan adalah tenaga, sebanyak-banyaknya tenaga, dan rasa ikhlas untuk bergotong-royong. Semua dilakukan bersama, tak ada upah penjaga karcis, tak ada honor penjaga keamanan, bahkan mungkin juru terang agar drama gong tak diguyur hujan pun gratis.

Saat membangun, dana hasil drama gong hanya dipakai beli bahan yang memang harus dibeli. Yang masih bisa didapat di desa, semacam pohon kelapa, bambu atau batu kali, mereka akan cari sendiri secara bersama-sama. Dan seberat apa pun pekerjaannya, mereka tak perlu mendatangkan arsitek bayaran, karena mereka akan pikirkan bersama, kerjakan bersama, yang lebih ahli memberitahu yang setengah ahli, yang tak tahu apa-apa dengan sadar menjadi tukang gotong bahan. Mungkin karena itulah banyak ditemukan bangunan tua pada zaman modern ini yang sepertinya dikerjakan asal-asalan, temboknya bengkok sana-sini, tiangnya tak tegak-tegak amat, tapi selalu kokoh diterjang badai dan gempa bumi.

Di desa saya di Tabanan, terdapat sebuah pura besar yang di sepanjang penyengker terdapat ukiran tak sama, terkesan tak simetris, juga tak rata. Stil patra dan bun-bunan tak seragam, dan yang lucu, terdapat beberapa bagian tak terukir sama sekali. Konon, pura besar itu diukir secara gotong-royong oleh semua warga, mulai dari warga yang memang tukang ukir hingga warga yang pegang pahat pun masih terbata-bata. Tapi ukiran penyengker pura itu tampak kokoh hingga kini. Tampak tak rapi, tapi hingga kini tak ada yang aus diterjang angin keras.

Kini, drama gong tak laku dijual untuk gali dana. Secara hampir bersamaan, budaya gotong-royong pun pudar. Mau tak mau, desa adat mencari sumber-sumber pemasukan baru yang sesuai zaman, karena upacara adat tetap perlu dana dan zaman modern seakan menuntut kecepatan dalam pembaharuan di segala bidang pembangunan. Yang punya obyek wisata bisa mendapatkan pembagian hasil dari pemungutan karcis masuk dan karcis parkir, yang LPD-nya lancar bisa dapat keuntungan besar dari LPD, yang punya tanah adat luas bisa menyewakan tanah pada investor, tapi desa adat yang tak punya apa-apa tak bisa berbuat apa-apa kecuali mengandalkan urunan warga atau meningkatkan jumlah dana pengampel bagi warga adat yang tinggal jauh dari desa adat.

Pemprov Bali telah memberikan dana rutin setiap tahun, namun pembangunan dan upacara seakan tak pernah putus dan dana pemerintah itu selalu saja terasa kurang.

Pada kondisi semacam itulah caleg masuk desa adat pada musim Pemilu. Ia bisa datang karena diundang, atau datang sendiri setelah menawarkan diri. Caleg itu, sebagaimana kata dua orang tua di warung kopi di Tabanan itu, seperti drama gong di masa lalu. Ia memainkan peran sebagai tokoh baik hati yang berjanji membantu desa adat untuk menggelar upacara atau membangun sarana fisik tentu dengan syarat memenangkan sang caleg di desa itu. Bedanya dengan drama gong, caleg itu tak perlu diupah, cukup didengar dengan baik, atau pura-pura didengar dengan baik. Toh tak perlu bayar karcis masuk atau karcis duduk sebagaimana saat menonton drama gong di masa lalu.       

Eh, saya mau bicara apa sebenarnya dengan bercerita hal-hal klise seperti itu? Begini, intermezzo tentang drama gong dan caleg itu saya ingat kembali ketika rombongan Badan Legislasi DPR RI yang melakukan tahap penyusunan RUU Masyarakat Hukum Adat berkunjung ke Provinsi Bali dan diterima langsung oleh Gubernur Wayan Koster. RUU ini salah satunya mengatur mengenai pendanaan desa adat dari pemeritah pusat. Kata berita, Gubernur akan meminta pusat mengucurkan dana dari APBN untuk desa adat di Bali.

Jadi, sungguh ide mulia meminta dana desa adat kepada pemerintah pusat itu, karena jika dana mengucur dari APBN, apalagi jumlahnya setara atau lebih besar dari dana parpol, desa adat mungkin bisa dijauhkan dari urusan politik praktis, misalnya tak akan ada lagi paruman krama untuk memenangkan satu calon legislatif (caleg) yang menjanjikan biaya full untuk upacara ngenteg linggih atau membangun balai banjar.

Nah, untuk saya pribadi yang tinggal jauh dari lingkungan desa adat, mungkin akan mendapat keuntungan juga, misalnya dana pengampel (di desa saya disebut dana membeli ayahan)bisa dikurangi atau dihapuskan sama sekali. 

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia