Senin, 16 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bangunan Dibongkar, Pedagang Kecewa Tak Dapat Tambahan Waktu

02 Januari 2019, 20: 38: 29 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bangunan Dibongkar, Pedagang Kecewa Tak Dapat Tambahan Waktu

DIBONGKAR: Bangunan para pedagang yang menempati tanah milik Pemprov Bali di Sanur, Denpasar. (AGUNG BAYU/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pembongkaran 17 unit toko yang berada di areal tanah milik pemerintah Provinsi Bali di Sanur, Rabu (2/1) berlangsung lancar. Namun, pembongkaran yang dimulai pukul 10.30 tersebut disesalkan para pedagang yang tergabung dalam komunitas Ne Dauh Mercure. Pasalnya mereka tidak diberi waktu tambahan untuk membongkar dan mengangkut dan mengamankan barang - barang dagangannya.

Komunitas Pedagang, Ne Dauh Mercure yang diwakilkan Nyoman Ari, mengungkapkan pihaknya tidak mempermasalahkan pembongkaran sesuai isi kesepakatan. Namun, ia kecewa petugas tidak memberikan waktu tambahan sedikit lagi bagi mereka untuk memindahkan barang - barangnya. "Bukan soal kenapa tempat kami digusur, tapi kenapa mereka tidak memberi sedikit waktu lagi bagi kami untuk menyelamatkan barang," jelasnya.

Ia bersama para pedagang lainnya juga mengeluhkan kenapa pemerintah terkesan tebang pilih. "Tadi kami sudah izin untuk menunda eksekusi sejam saja, agar kami bisa memindahkan sisa barang. Tapi katanya tidak boleh, lalu kami menaruh barang di sebelah trotoar, disana juga tidak boleh. Lalu kenapa hanya kita yang tidak boleh? Coba lihat disebelah sana. Banyakan warung yang berdiri dibibur pantai. Mereka boleh kenapa kita tidak?" ungkapnya kesal.

Ia berharap, kedepan pemerintah seharusnya lebih berpihak kepada masyarakat dibanding investor. "Kedepan jika masa sewanya sudah selesai. Seharusnya pemerintah memberi ruang atau kedempatan kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan ruang publik, bukan justru memberikan kepada pihak luar," harapnya.

Hal berbeda diungkapkan Plt Kasat Asisten 3, I Wayan Suarjana SE. MT, menurutnya pembongkaran ke 17 bangunan tersebut telah sesuai dengan perjanjian awal No.593.6/1463/Perl. Tgl. 27-01-1995  addendum I tgl 28-10-2010 No: 593.1/6483/PAAset dan addendum II Nomor 593.1/661/PPA.Aset tanggal 25-2-2016. Eksekusi tersebut juga tertera dalam  Perda no 7. Th 2009, tentang pengelolaan barang atau aset milik daerah. "Duduk permasalahannya kan mereka menempati area ini tanpa izin resmi. Sedangkan PT. Hastra Mitra itu secara sah sudah menyewa lahan ini untuk digunakan sebagai restoran terbuka. Kontrak sewanya selama 30 tahun terhitung dari tahun 1995 - 2025. Sebelumnya sudah ada kesepakatan juga antara pedagang dan pemprov bahwa mereka bersedia membongkar secara mandiri. Dan hari ini kami hanya menjalankan apa yang sudah disepakati," jelasnya.

Lahan seluas 50 are tersebut disewa PT. Hastra Mitra seharga 170 juta per tahun. " Sesuai dokumennya sih 170 pertahun, dan setiap tahun itu ada kenaikan. Dalam perjanjian itu mereka menyewa area hingga view nya," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Bidang Trantib Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Menurutnya ia dan pihak terkait lainnya sudah memberikan kelonggaran waktu kepada para pedagang untuk membongkar bangunan dan mengamankan barang dagangannya. "Dalam perjanjian kan per tanggal 31, itu pun setiap minggu kita sudah ingatkan, untuk segera memindahkan barang. Tapi nyatanya masih ada beberapa yang masih bertahan," terangnya.

Menjawab keluhan para pedagang soal lebih mengutamakan pihak luar, Pria yang akrab disapa Dea Dharmadi ini menjelaskan bahwa para pedagang tidak pernah mengajukan peemohonan sewa lahan. "Masalahnya mereka tidak pernah mengajukan permohonan sewa lahan. Mereka hanya menduduki atau menempati lahan tersebut sampai penyewa yang sebenarnya menggunakan lahan tersebut," terangnya.

Ia berpendapat jika saja para pedagang memiliki etikad baik untuk melakukan pengajuan mungkin saja akan diberikan prioritas oleh pemerintah provinsi. "Ya kalau mereka mau mengajukan sewa ke pemprov mungkin saja akan diberikan prioritas asal sesuai dengan perdanya. Masalahnya mereka tidak pernah mengajukan," tegasnya. 

(bx/tya/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia