Jumat, 15 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Kampanye Caleg, Bawaslu Rekomendasikan Jambul Dikenakan Sanksi

07 Januari 2019, 08: 20: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kampanye Caleg, Bawaslu Rekomendasikan Jambul Dikenakan Sanksi

I Putu Gede Suastrawan (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, AMLAPURA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karangasem merekomendasikan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kantor Camat Abang, I Komang Putra Eka Bakti agar dikenakan sanksi. Itu karena oknum ASN yang akrab disapa Jambul itu telah melakukan kampanye di media sosial (medsos), facebook salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Karangasem, I Made Agus Kertiana, belum lama ini.

Ketua Bawaslu Karangasem, I Putu Gede Suastrawan mengungkapkan, sebelum lembaganya menyatakan Jambul bersalah, Jambul sempat diminta klarifikasi. Tak hanya Jambul, beberapa saksi-saksi juga dimintai keterangan untuk menguatkan dugaan bahwa ASN itu kampanye.

Jambul saat dimintai klarifikasi membenarkan telah melakukan perekaman video  sebelum dan setelah mengisi acara pada ulang tahun STKIP Amlapura November 2018. Dalam rekamannya, pria yang juga pelawak tersebut mengajak untuk memilih caleg I Made Agus Kertiana.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap, Bawaslu menyimpulkan Jambul melanggar Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada pasal 2 huruf f disebutkan, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain itu, ada pasal  5 ayat  (2) huruf h. Di sana disebutkan bahwa pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Ada juga pasal 9 ayat (2), menyatakan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

 “Rekomendasi sudah kami kirim ke bupati Karangasem, belum lama ini. Rekomendasi juga kami tembuskan ke Komisi ASN,” ujar Suastrawan saat dikonfirmasi Bali Express (Jawa Pos Group), Minggu (6/1) kemarin.

Pihaknya berharap bupati segera memberikan sanksi sesuai perundang-undangan. “Sanksi itu kewenangan pemerintah. Kami akan pantau sudah dikenakan sanksi apa belum,” tandas Suastrawan.

Belum ada keterangan dari Pemkab Karangasem. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem, I Gusti Gede Rinceg yang dikonfirmasi melalui sambungan telepone tak ada jawaban kemarin. Terdengar nada sambung namun tak direspons.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia