Selasa, 19 Mar 2019
baliexpress
icon featured
Politik

19 Ribu Warga Buleleng Terancam Tidak Bisa Gunakan Hak Pilih

10 Januari 2019, 10: 26: 28 WIB | editor : I Putu Suyatra

19 Ribu Warga Buleleng Terancam Tidak Bisa Gunakan Hak Pilih

Ni Putu Ayu Reika Nurhaeni (I PUTU MARDIKA BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SINGARAJA-Sebanyak 19 ribu penduduk wajib kartu tanda penduduk ( KTP) di Kabupaten Buleleng hingga awal Januari 2019 belum melakukan perekaman e-KTP. Jika dipersentasekan, angka itu hanya 3,34 persen dari 597.913 penduduk yang dinyatakan berstatus wajib KTP.

Kondisi inipun menjadi ironis. Mengingat, jika belum melakukan perekaman, masyarakat tidak bisa menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2019 mendatang.

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng menyebutkan, hingga Rabu (9/1) kemarin, jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman tembus di angka 19 ribu jiwa. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman jumlahnya mencapai 577.942 jiwa, dari 597.913 jiwa penduduk wajib KTP.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, Ni Putu Ayu Reika Nurhaeni mengklaim, pihaknya sudah melakukan beragam inovasi jemput bola agar proses perekaman tuntas dilakukan. Namun, Disdukcapil juga meminta agar masyarakat tetap memiliki kesadaran sendiri untuk mendatangi kantor camat guna melaksanakan perekaman e-KTP.

Sejauh ini, pelayanan jemput bola yang dilakukan Disdukcapil untuk menggenjot perekaman sebut Reika sudah menyasar beragam elemen mayarakat. Mulai dari menyasar sekolah, ke pelosok desa, panti jompo, rumah sakit, ke camat-camat.

“KTP elektornik sudah menjadi kebutuhan dasar untuk pelayanan publik yang sumbernya NIK. Tanpa adanya KTP elektonik, mayarakat tidak bisa melaksanakan pelayanan publik maupun hak pilihnya nanti pada Pemilu 2019 mendatang,” ujar Reika, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/1) siang.

Reika menambahkan, jika melihat jadwal pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang, semestinya masyarakat juga ikut gencar dengan kesadarannya sendiri untuk mendatangi kantor camat guna melakukan perekaman. Mengingat perekaman itu merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.

Sebab, jika merujuk dari PKPU Nomor 37 Tahun 2018, yang terbit pada Desember 2018 dipertegas bahwa masyarakat yang belum memegang KTP elektronik, namun sudah melakukan perekaman, berhak mendapatkan Suket (Surat Keterangan, Red) yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Suket yang dikeluarkan Disdukcapil inilah yang dijadikan acuan untuk menyalurkan hak suara dalam Pemilu sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU.

“Selama sudah melakukan perekaman, dan masuk dalam DPT dari KPU, maka warga sudah bisa menyalurkan hak suara saat Pemilu. Makanya kami wanti-wanti agar masyarakat tidak kehilangan hak suaranya, sehingga secepatnya melakukan perekaman,” harapnya.

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia