Selasa, 25 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Ketua Pansus RTRW Harap Kepala Daerah Berani Lawan Alih Fungsi Lahan

11 Januari 2019, 20: 42: 50 WIB | editor : I Putu Suyatra

Ketua Pansus RTRW Harap Kepala Daerah Berani Lawan Alih Fungsi Lahan

Ketut Kariyasa Adnyana (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pembangunan di Bali tak bisa dibendung. Bangkitnya ekonomi akibat pariwisata, memicu semakin cepatnya alih fungsi lahan. Berubah cepat menjasi beton, dibangun rumah, hotel, villa dan lainnya. Bahkan sudah masuk ke kawasan basah, atau kawasan pertanian subur dan pelanggaran jalur hijau. Semestinya kepala daerah, Bupati/Walikota berani untuk menindak.

Menurut Ketua Pansus Perda RTRW Bali Ketut Kariyasa Adnyana sudah jelas – jelas diatur dalam Perda RTRW Bali terkait larangan – larangan untuk menekan alih fungsi lahan. Namun tidak terbendung, pembangunan membabi buta di Bali.

“Perda RTRW yang sedang direvisi ini saat berlaku sudah diatur dengan kuat untuk alih fungsi lahan. Bagaimana kawasan pertanian yang bagus, tidak dibangun, bahkan malah pembangunan sudah masuk dan leluasa di kawasan atau jalur hijau,” kata Kariyasa Adnyana.

Dia mengatakan kondisi ini sudah menjadi fakta dan semua tahu, bagaimana wilayah yang harusnya tidak bisa dibangun malah tetap dirambah pembangunan begitu masifnya. Semakin masif pelanggaran, akan semakin sulit untuk menertibkan dan melarang aktivitas pembangunan lanjutan. “Karena sudah bobol pertahanannya, semakin sulit mengaturnya. Apalagi pelanggarannya sudah sangat banyak, sudah sangat banyak terbangun di kawasan yang sebenarnya tidak boleh. Sulit untuk melarang dan menertibkan,” kata Kariyasa Adnyana.

Politisi asal Busungbiu, Buleleng, ini mengatakan nantinya setelah Perda RTRW hasil revisi disahkan, kemudian ada langkah membuat perda di masing – masing Kabupaten/Kota dan dilanjutkan lagi dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Kabupaten/Kota mestinya dilanjutkan dengan pengawasan dan penindakan.

Baginya kunci dalam masalah ini adalah keberanian Bupati/Walikota di Bali untuk tegas. “Bupati/Walikota mesti berani, mesti tegas, mengamankan areal dan kawasan – kawasan yang segarusnya tidak dibangun. Tidak malah dibiarkan, akhirnya tidak bisa menertibkan setelah parah,” harap Caleg DPR RI Dapil Bali dari PDIP ini.

Yang paling penting lagi adalah kawasan – kawasan hulu yang menjadi daerah resapan air. Bagi Kariyasa mesti ada langkah cepat mengamankan untuk tidak ada alih fungsi lahan, karena tidak sedikit malah milik pribadi. “Kawasan resapan air di hulu, kawasan penyangga hutan, yang banyak milik pribadi ini mesti diselamatkan. Jangan sampai beralih fungsi, minimal pajaknya digratiskan atau dibebaskan oleh pemerintah menjadi milik pemerintah dengan cara dibeli misalnya,” kata Kariyasa.

Kawasan ini mesti dipetakan, agar bisa dipastikan posisi – posisi yang memang tidak boleh dirambah pembangunan.

“Ini mesti dipetakan, dimana saja kawasan milik pribadi namun daerah resapan air mesti diamankan,” pungkasnya. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia