Kamis, 18 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bandara Tolak Loket Pungutan Pelestarian Alam dan Budaya Bali

21 Januari 2019, 20: 31: 16 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bandara Tolak Loket Pungutan Pelestarian Alam dan Budaya Bali

PERTEMUAN: Ketua Pansus Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali DPRD Provinsi Bali, Ketut Suwandhi (pegang mik) saat di Bandara Ngurah Rai, Senin (21/1). (HUMAS DPRD BALI FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Selama ini pihak Bandara Ngurah Rai, yaitu PT Angkasa Pura I memang cenderung kaku. Berulang kali upaya pemerintah provinsi Bali untuk mendapatkan kontribusi selalu gagal. Termasuk upaya Gubernur Bali, Wayan Koster guna mendapatkan melalui Ranperda Kontribusi Wisatawan  untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali langsung ditolak. Mereka menolak loket pungutan di Bandara Ngurah Rai.  

Kondisi  itu terungkap, ketika Pansus Pembahasan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali DPRD Provinsi Bali melaksanakan kunjungan kerja dengan PT. Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Senin (21/1). Dalam pertemuan di Lantai 3 Hotel Novotel I Gusti Ngurah Rai, rombongan yang dipimpin oleh Ketua Pansus yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali Ketut Suwandhi, diterima oleh General Manager Angkasa Pura I Yanus Suprayogi beserta jajaran AP I Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Pertemuan itu diawali dengan penjelasan oleh Ketut Suwandhi soal rencana Ranperda ini untuk untuk kepentingan alam dan budaya Bali. "Pungutan kepada wisatawan ini, nantinya dananya digunakan untuk budaya dan alam Bali. Sebagai sumber kekuatan pariwisata Bali," ujar Suwandhi.

Suwandhi juga menjelaskan rencananya satu wisatawan akan dikenala USD 10. Atas rencana ini Yunus menyampaikan AP I tidak setuju dengan adanya pungutan di Bandara Ngurah Rai. Apalagi jika membuat konter di areal Bandara Ngurah Rai. "Kami pastikan kami tidak setuju ada pungutan di Bandara Ngurah Rai, apalagi dengan membuka konter di Bandara Ngurah Rai," kata Yunus.

Namun dia mengatakan, Angkasa Pura tidak masalah, jika pungutan itu dilaksanakan melalui, pungutan di tiket pesawat. Jadi orang beli tiket pesawat sudah otomatis, terpungut seperti yang diharapkan Pemprov Bali. "Kalau nempel di tiket tidak masalah," lanjutnya.

Dia mengatakan, untuk memperkuat retribusi mesti ada payung hukum yang kuat lebih awal. Untuk nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari. "Buatkan dulu payung hukum yang kuat," harapnya.

Tak hanya tidak. Yunus juga cenderung menilai jika angka USD 10 itu terlalu besar. “Bisa lebih kecil, terlalu besar jika dipungut sebesar itu,” harap dia.

Baginya, Angkasa Pura tidak akan menutup mata dengan keadaan ini. Namun dia memastikan Bandara tidak boleh ada pungutan lain. Namun baginya, akan lebih kuat jika model pungutan ini dikonsultasikan juga ke pemerintah pusat, yaitu dengan Menteri Perekonomian. Dia menyebutkan di Jakarta ada model pungutan itu, namun masuk lewat tiket pesawat, bukan membuka loket di Bandara.

Kadis Pariwisata Bali AA Yuniarta mengatakan, potongan tersebeut untuk culture, dan perbaikan insfratruktur Bali dan asuransi. “Contoh seperti erupsi Gunung Agung untuk mensubsidi wisatawan melakukan evakuasi pindah penerbangan dari Bali ke Surabaya,” urainya. 

Ketua Pansus Ketut Suwandhi mengatakan ada tiga hal yang paling utama yaitu membuatkan payung hukum untuk melakukan pungutan dan dimana pungutan itu dilakukan, jika dibuatkan konter pemungutan itu sudah tidak mungkin. “Jika memang tidak bisa membuat loket di Bandara, mesti ada alternatif lain,” kata politisi gaek Golkar Bali ini.

Alasan kedua melakukan pungutan dan peruntukannya agar lebih mendetail. “Nanti akan dijabarkan lagi, termasuk yang ketiga teknis penyaluran dana ini mesti juga detail,” urainya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster memang cenderung nantinya pungutan ini masuk ke tiket. “Jadi wisatawan membeli tiket sudah kena pungutan untuk dana alam dan budaya Bali. Nantinya pola pemungutan ini kerja sama dengan maskapai penerbangan,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

(bx/art/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia