Jumat, 24 May 2019
baliexpress
icon featured
Kolom
LOLOHIN MALU

Biarlah Jalan Tetap Rusak Agar Sawah Tetap Terpencil

Oleh: Made Adnyana Ole

02 Februari 2019, 05: 00: 59 WIB | editor : I Putu Suyatra

Biarlah Jalan Tetap Rusak Agar Sawah Tetap Terpencil

Made Adnyana Ole (DOK. BALI EXPRESS)

JALAN, beraspal atau berbatu, adalah jenis insfrastruktur rumit. Maka itulah, jalan dan aspal bisa jadi mainan politik yang empuk. Cerita soal jalan bisa dengan mudah diolah jadi janji-janji kampanye politik. Toh ketika tiba saat menepati janji, seseorang pejanji cukup geleng-geleng kepala dengan melontarkan berbagai alasan sekaligus bersembunyi di balik istilah-istilah seputar jalan yang memang rumit bak dedemit.  

Jalan punya semacam struktur, seperti struktur pemerintahan, atau struktur pengurus partai politik dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Ada juga jalan tol, shortcut,dan  bypass -- entah bagaimana klasifikasinya. Di Bali bahkan banyak jalan dipandang dengan jenis yang lebih istimewa, yakni jalan pariwisata. Di persawahan ada jalan subak, milik petani.

Tak banyak yang paham soal betapa rumitnya klasifikasi jalan itu. Mungkin lebih rumit dari ilmu soal flora dan fauna di seantero bumi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sebut saja Kadis PU, yang baru mutasi dari pos lain, apalagi yang baru dipromosikan, mungkin pertama-tama belajar dulu soal jalan saat duduk di kursi baru. Apalagi, jika Kadis PU itu bertugas di sebuah kabupaten yang hampir saban hari diserang keluhan jalan rusak.

Ini kisah menarik terkait jalan. Pada suatu hari, seorang kepala daerah ditodong perbekel dari sejumlah desa untuk mengaspal jalan di desa mereka, karena jalan-jalan di desa itu masih banyak  berupa tanah, atau baru digeladag batu kali. Saat dicek, status jalan itu masih berupa jalan desa, sehingga pihak pemerintah di kabupaten atau di provinsi tak boleh mengaspalnya. Jika dipaksa diaspal, pejabat di pemerintahan dianggap menyalahi aturan dan dianggap menyelewengkan uang negara, sehingga pejabat itu bisa masuk penjara.

Entah atas inisiatif sendiri atau atas saran pihak-pihak tertentu yang tak mau disebutkan namanya, ramai-ramailah  pejabat desa mengajukan permohonan untuk meningkatkan status jalan mereka menjadi jalan kabupaten. Harapannya, jika sudah berstatus jalan kabupaten, maka aspal dari pemerintah bisa dikucurkan dengan mudah di atas jalan di desa itu, tanpa menyalahi aturan. Tapi, harapan tinggal harapan. Meski sudah berstatus jalan kabupaten, pemerintah tak bisa semudah tukang aspal menggelindingkan drum aspal ke desa-desa. Ada faktor lain yang juga dihitung, misalnya jumlah anggaran yang masih cekak.

Maka, status tinggal status, seperti janda yang telah resmi jadi janda, tapi tak kunjung dapat jodoh baru. Sampai akhirnya meluncurlah dana desa dari pemerintah pusat, jumlahnya miliar-miliaran. Tapi lacur, dana desa itu tak bisa dipakai memperbaiki jalan yang berstatus jalan kabupaten. Jangankan mengaspal, untuk beli bibit bunga sebagai hiasan tepi jalan pun tak boleh. Aturannya, dana desa hanya untuk aset milik desa.

Nah, pusing bukan? Jalan itu ada di desa, melintang di tengah desa, dilewati orang-orang desa, tapi tak boleh diperbaiki meski desa punya dana miliaran. Ya, gara-gara status jalan yang berubah-ubah. Untungnya, kini pemerintah mengeluarkan permakluman. Jalan yang telanjur berstatus jalan kabupaten bisa dimohon kembali menjadi aset desa, agar bisa leluasa diaspal dengan menggunakan dana desa.

Kerumitan soal jalan tak hanya sampai di situ. Syahdan, di sebuah subak, sejumlah petani mengeluh. Akses jalan ke sawahnya begitu sempit, agak terjal, dan berbahaya. Mobil tak bisa masuk. Jika panen, mereka kesulitan membawa hasil panen hingga terkumpul di jalan besar agar bisa diangkut pick-up atau truk. Kondisi sulit itu membuat kerja petani jadi lambat, waktu banyak terbuang untuk berjalan. Jika harus mengupah buruh gotong, ongkos yang dikeluarkan bisa menggerogoti hasil produksi. Keuntungan petani bisa berubah jadi buntung.

Jadi, intinya, para petani ingin jalan subak itu ditingkatkan kepadatannya, lebih dilebarkan, dan diluruskan. Artinya petani minta jalan short-cut kecil-kecilan. Maka datanglah dewa penolong. Ia bisa politikus, bisa tim sukses, bisa calo pembangunan, bisa juga benar-benar penolong yang tulus agar nasib petani benar-benar menjadi lebih baik, tanpa dibebani biaya macam-macam.

Dan, bimsalabim abrakadabra, proyek jalan subak pun dimulai. Entah dari dana bansos, entah dari dana BKK, entah dari CSR perusahaan. Petani tak begitu paham tentang sumber dana. Yang penting jalan jadi mulus agar pick-up pengangkut pupuk dan truk penjemput hasil panen bisa langsung parkir di tepi sawah, atau truk pengangkut sapi bisa menjemput sapi di depan pintu kandang sapi.

Dan ketika jalan sudah mulus, petani gembira. Mereka bisa lalu-lalang dengan cepat dari rumah ke sawah, dari sawah ke rumah, dengan motor yang mungkin masih kreditan. Mereka bisa menjual padinya dengan harga lebih mahal kepada pembeli gabah atau pengijon yang membeli padi di sawah sebelum dipanen. Jika jual sapi, mereka tak perlu mengeluarkan tenaga lebih besar untuk menuntun sapi hingga ke tepi jalan.

Namun status jalan mulus tampaknya bisa mengubah cara berpikir. Jalan mulus membuat harga tanah menjadi lebih mahal. Calo dan investor bisa leluasa ikut jalan-jalan ke tengah sawah, membawa mobil mewahnya hingga di ceruk-ceruk lembah persawahan yang menguning menjelang panen. Dan petani pun tergoda rayu investor, bukan karena harga tanah yang mahal, namun karena nasib mereka disadari tak juga berubah meski jalan ke sawah sudah mulus seperti jalan tol kecil-kecilan. Maka, setahun, dua tahun, vila pun menjamur di subak itu. Sawah perlahan menghilang, sistem irigasi jadi kacau.

Dalam kasus ini, jalan mulus tampaknya tak membuat pelestarian alam turut mulus, justru  perlahan-lahan rusaklah tatanan yang dibangun sejak berabad. Pura Subak terjepit dan pohon-pohon bukan lagi sebagai peneduh, namun hanya hiasan bagi mata para pelancong.   

Saya jadi ingat Pekak Renes, teman dari teman saya, Made Nurbawa, seorang budayawan di Tabanan. Saat Kabupaten Tabanan selalu dilanda keluhan jalan rusak, Pekak Renes justru mengajak saya berpikir jernih. Menurutnya ada dua hal yang harus disikapi bersama, yaitu jalan rusak dan rusak karena jalan. “Keduanya sama-sama serius,” kata dia.

Menurut dia, karena jalan, penghormatan budaya dan kearifan lokal juga berubah. Pemahaman warga terhadap fungsi jalan pun berubah, kawasan tenget tidak lagi dihormati, misalnya Catus Pata hanya dianggap perempatan alias pertemuan empat arah lalu lintas kendaraan-secara horisontal.

“Padahal Catus Pata bukan sekadar perempatan lalu lintas kendaraan, tetapi sebuah tempat suci dan disucikan, karena erat kaitannya dengan pengetahuan dan keyakinan turun temurun terhadap keseimbangan dan pola hubungan horisontal-vertikal,” kata dia.

Maka, tak semua jalan yang dianggap rusak, hanya karena ia tak beraspal dan berawajah buruk, mesti diaspal semulus-mulusnya. Tak semua jalan mesti dilebarkan, dan semua harus diluruskan. Bumi ini juga tak semulus globe. Di sejumlah tempat sebaiknya ada jalan kecil dibiarkan tetap kecil, yang miring dibiarkan miring, agar hanya kaki manusia saja yang bisa lewat. Dan sawah-sawah tetap terpencil, hanya petani yang bisa menjangkau. 

Ngomong-ngomong lagi, urusan jalan memang rumit dan kadang tak masuk akal. Kini, ketika banyak orang mendambakan jalan mulus, dan susah-payah mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah, ternyata ada kelompok-kelompok pemuda yang sengaja mencari jalan rusak, terjal, sempit dan bila perlu berbatu-batu. Siapa mereka? Ya, kelompok pecinta motor tril. Jika semua jalan diaspal mulus, apa gunakan membeli motor tril mahal-mahal? 

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia