Rabu, 13 Nov 2019
baliexpress
icon featured
Balinese
Bolehkah Brahmana Berpolitik? (1)

Dengan Strategi Jitu, Rsi Chanakya Tangkal Serangan Alexander Agung

08 Februari 2019, 07: 11: 00 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dengan Strategi Jitu, Rsi Chanakya Tangkal Serangan Alexander Agung

BAHAS POLITIK: Diskusi di Griya Sat Chit Ananda, Jalan Tukad Yeh Ho A-4, Renon, Denpasar, Selasa (5/2) malam. (SURPA ADISASTRA/BALI EXRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Politik identik dengan strategi dan pertarungan. Dasarnya adalah kepentingan, baik pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, patutkah seorang brahmana atau sulinggih berada dalam lingkaran politik? Atau bahkan ikut memainkan bidak politik layaknya politikus?

Hujan rintik-rintik mengiringi sebuah diskusi kecil di Griya Sat Chit Ananda, Jalan Tukad Yeh Ho A-4, Renon, Denpasar, Selasa (5/2) malam. Hadir dua sulinggih, Ida Pandita Mpu Putra Yoga Parama Dhaksa dan Ida Pandita Mpu Agni Patni Sadhu Yoga Bhaskara. Selanjutnya, tokoh intelektual yang juga praktisi spiritual, Dr. I Gede Suwantana, M.Ag. Ada pula Jro Mangku Nyoman Pastika, Ketut Suardika yang sempat terjun di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lainnya.

Ida Pandita Mpu Putra Yoga Parama Dhaksa memandang, politik sebagai ilmu pengetahuan sesungguhnya sangat mulia. Apalagi jika dipraktikkan dengan benar, maka sangat bermanfaat. “Politik berhubungan dengan policy atau kebijakan. Untuk menjalankannya diperlukan sebuah sistem,” ungkapnya memulai diskusi.

Ida Pandita asal Griya Agung Batur Sari, Banjar Gambang, Mengwi ini menyampaikan, di dalam Hindu salah satu brahmana atau sulinggih yang terkenal dengan strategi politik adalah Rsi Chanakya. Ia dikenal sebagai tokoh spiritual, perdana menteri, hingga penasihat saat era Raja Chandra Gupta berkuasa atas Magadha. “Jadi politik bukanlah hal tabu. Justru saat itu Rsi Chanakya menjadi seorang bhagawanta kerajaan,” ujarnya.

Dr. Gede Suwantana sejalan dengan Ida Pandita menyampaikan, ketika seseorang atau kelompok ingin mencapai tujuan dan tujuan itu berhubungan dengan masyarakat, maka boleh dikatakan itu sebuah politik. Oleh karena itu, politik dalam hal ini berdimensi luas.

Terkait dengan boleh tidaknya sulinggih ikut dalam permainan politik, perlu dipahami dulu fungsi brahmana atau sulinggih. Dahulu, ujar dosen IHDN Denpasar ini, seorang brahmana memiliki berbagai keahlian. Ada yang mendalami sains, hukum, politik, dan sebagainya. Dengan demikian, brahmana dalam hal ini tidak hanya seseorang yang memimpin upacara atau bersifat ritual, melainkan juga bisa ahli dalam bidang ilmu tertentu. “Jadi Hindu ini kalau didalami, tidak hanya soal kadewan-dewan saja, tapi di dalamnya ada sains dan pengetahuan lainnya,” ungkapnya.

Rsi Chanakya, ujar Suwantana bahkan terjun langsung dalam strategi menjaga eksistensi kerajaan Magadha. Saat melihat adanya gelagat serangan Alexander Agung ke India, Chanakya dengan strateginya menggulingkan Raja Nanda yang berkuasa atas Magadha karena dianggap lemah. Kemudian dibangunlah Dinasti Maurya. “Jadi Rsi Chanakya menggulingkan Raja Magadha untuk mencari raja yang kuat, sehingga Alexander tidak mampu melawan Magadha. Tindakan tersebut untuk kepentingan yang lebih luas,” tuturnya.

Namun demikian, kini pandangan terhadap konsep kersian menurutnya menyempit. Sulinggih hanya dipandang sebagai tokoh yang berkecimpung dalam konteks ritual.

Bahkan menurut pria yang mendalami Vedanta ini, ke depan pemerintah sudah sepatutnya didampingi seorang sulinggih ahli. Dengan demikian, berbagai strategi dan kebijakannya benar-benar berlandaskan dharma. “Ke depan agar gubernur dan bupati memiliki bhagawanta. Agar suliggih bisa menuntun kebijakan ksatriya,” jelasnya.

Namun demikian, tentunya kata Suwantana, memang tidak elok jika sulinggih terjun ke dalam politik praktis. Posisi sulinggih adalah mengarahkan. “Seperti Chanakya, meski memungkinkan, ia tidak menjadikan dirinya raja, melainkan menuntun raja dalam hal strategi dan kebijakan,” tegasnya.

Ida Pandita Mpu Agni Patni Sadhu Yoga Bhaskara cenderung menekankan pada latar belakang atau motivasi seorang sulinggih terlibat politik dalam arti luas. Apakah memang murni untuk menegakkan nilai-nilai dharma atau ada conflict of interest atau kepentingan tertentu untuk mendapat imbalan. Semisal memperoleh keuntungan, kedudukan, bisnis berkedok ritual atau konsultasi spiritual, dan sebagainya. “Karena di zaman kali ini, apa sih yang tidak dicarikan pembenaran?” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ida Pandita Mpu yang sempat tinggal lama di Papua ini mengatakan agar umat juga waspada terhadap orang-orang yang menyaru sebagai orang suci. Padahal memiliki kepentingan tertentu. “Jadi hati-hati pada guru rohani yang palsu,” tegasnya.

Terkait imbalan, Ida Pandita Mpu Putra Yoga menegaskan, tentunya seorang sulinggih bisa saja menerima imbalan yang disebut dengan istilah daksina. Hal ini merupakan bagian persembahan dari sisya atau masyarakat sebagai wujud bhakti. “Tapi seorang sulinggih tidak boleh meminta. Ini perlu ditekankan,” tegasnya. (bersambung)

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia