Minggu, 08 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Draf Pembatalan Remisi Susrama Beres, Tinggal Teken Presiden

08 Februari 2019, 20: 10: 38 WIB | editor : I Putu Suyatra

Draf Pembatalan Remisi Susrama Beres, Tinggal Teken Presiden

SUSRAMA: Draf pembatalan remisi Susrama saat ini tinggal tunggu tandatangan Presiden. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, JAKARTA - Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis. Pembunuh jurnalis Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa tersebut nyaris pasti batal menerima remisi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjenpas Kemenkum HAM) memastikan bahwa draf pembatalan remisi tersebut sudah jadi.

Keterangan itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami Jumat (8/2). ”Sudah ada draf keppres tentang pembatalan itu,” kata dia tegas. Perempuan yang lebih akrab dipanggil Utami tersebut mengakui bahwa sejak menerima aspirasi terkait penolakan remisi untuk Susrama, dirinya memberi perhatian lebih terhadap aspirasi yang sudah disampaikan.

Utami juga menyebutkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yassona H. Laoly meminta instansinya cepat merespons aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) bersama komunitas jurnalis lainnya. Sebab, Presiden Joko Widodo pun turut buka suara. ”Perintah dari bapak presiden, menkum HAM lakukan kajian. Bapak menteri memerintahkan kami melakukan kajian,” terang Utami.

Menurut Utami, arahan itu sudah diberikan sebelum dirinya bertolak ke Bali untuk menerima aspirasi secara langsung dari keluarga Prabangsa serta komunitas jurnalis di Pulau Dewata pada Sabtu pekan lalu (2/2). Untuk itu kajian terhadap remisi yang diberikan kepada Susrama cepat dilaksanakan. Tidak hanya internal Ditjenpas Kemenkum HAM, kajian turut melibatkan para akademisi.

Setelah kajian selesai dibuat, lanjut Utami, pihaknya langsung bersurat kepada menkum HAM. Oleh Yassona, hasil kajian itu kemudian diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. ”Bapak menteri langsung menulis surat atas hasil kajian kepada mensesneg untuk dilakukan pembatalan terhadap pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama,” beber dirjenpas perempuan pertama di Indonesia itu.

Hasilnya berupa draf keppres pembatalan remisi terhadap Susrama yang Jumat sore dipastikan oleh Utami sudah rampung. Menurut dia, ada banyak aspek melandasi keputusan yang diambil oleh instansinya. Mulai asas umum pemerintahan, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, sampai keadilan masyarakat. ”Mekanisme keberatan ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” jelasnya.

Namun demikian, ketika ditanya soal waktu pasti penerbitan keppres pembatalan remisi untuk Susrama, Utami menyampaikan bahwa dirinya belum bisa banyak bicara. Apakah akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi yang dijadwalkan hadir pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Jawa Timur? Dia tidak berani memastikan. ”Siapa tahu hari ini (kemarin) ditandatangani, besok (hari ini) di hari pers nasional sudah ada penegasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko juga enggan berkomentar banyak ketika ditanya posisi draf revisi keppres yang berisi remisi untuk Susrama. Dia meminta publik untuk menunggu proses yang dilakukan oleh pemerintah sampai tuntas. ”Ditunggu sebentar ya,” ujarnya saat ditemui usai hadir dalam acara diskusi tentang infrastruktur di Aloft Hotel Jakarta kemarin.

Dilain pihak, Ketua AJI Abdul Manan menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh komunitas jurnalis yang mengawal penanganan hukum atas tindak pidana pembunuhan terhadap Prabangsa akan menunggu sampai presiden menandatangi draf keppres tersebut. ”Jadi, kami akan menunggu realisasi komitmen dari pemerintah,” ungkap dia kepada awak media saat ditemui di kantor Ditjenpas Kemenkum HAM.

Kemarin, AJI memang sengaja mendatangi kantor Ditjenpas Kemenkum HAM. Mereka ke sana untuk menyerahkan secara langsung petisi online yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 46 ribu orang di laman change.org. Dari pantauan Jawa Pos kemarin malam, petisi itu malah sudah ditandatangani oleh lebih 48 ribu orang. Isi petisi yang dibuat Abdul Manan tersebut tidak lain adalah penolakan pemberian remisi terhadap Susrama.

Menurut Abdul Manan, penanganan hukum kasus pembunuhan Prabangsa merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pemerintah mendalami kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis lainnya. Sebab, masih banyak kasus yang belum terungkap. ”Kami di AJI mendorong agar kasus-kasus kekerasan serupa tidak terulang dan kasus-kasus pembunuhan yang belum selesai itu segera ada tindak lanjutnya,” harap dia. (far/syn/jpg)

(bx/yes/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia