Jumat, 24 May 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Jadi Pembicara Simposium JKN, Bupati Giri Prasta Beber Keunggulan KBS

11 Februari 2019, 19: 43: 40 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Jadi Pembicara Simposium JKN, Bupati Giri Prasta Beber Keunggulan KBS

SIMPOSIUM: Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menjadi pembicara pada Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk JKN di era Universal health coverage (UHC) di Universitas Warmadewa, Senin (11/2). (HUMAS SETDA BADUNG)

DENPASAR, BALI EXPRESS-Kabupaten Badung  telah melaksanakan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan per 1 Januari 2017.  Untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakatnya, Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Krama Badung Sehat (KBS).  Pada Simposium Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertajuk JKN di era Universal health coverage (UHC) di Universitas Warmadewa, Senin (11/2), Bupati Giri Prasta mengupas secara tuntas kebijakan yang telah membuahkan penghargaan  Universal Health Coverage JKN-KIS 2018 yang diserahkan langsung Presiden Joko Widodo.

Pada simposium yang bertempat di Gedung Widya Sabha Utama, kampus Universitas Warmadewa tersebut, Bupati Giri Prasta menjelaskan komitmen pemerintahannya melaksanakan kebijakan dalam bidang kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  “ Undang-undang 36 tentang Kesehatan mewajibkan Pemda mengalokasikan minimal 10 persen dari Belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan, tapi kami di Badung alokasi untuk bidang kesehatan mencapai 12  persen,” ungkapnya. Sementara untuk program JKN-KBS, alokasi dikatakan 15 persen dari total anggaran kesehatan.

Dijelaskan Bupati asal Desa Pelaga, Petang ini, manfaat tambahan dari program KBS diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup Nomor 73 Tahun 2016 tentang Program KBS. Artinya, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN tercover oleh KBS.

Pun setidaknya ada 22 manfaat tambahan KBS, di antaranya pelayanan evakuasi dengan ambulans dari rumah pasien di desa ke faskes rujukan di wilayah Provinsi Bali.  Bahkan peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN juga ditanggung KBS. “Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merata di setiap desa. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP. Rasio ideal dokter : penduduk adalah 1 : 2500 sesuai standar WHO, sedangkan untuk di Jakarta saja rasionya 1: 5000,” papar Giri Prasta menjelaskan kelebihan KBS.

Lebih lanjut dikatakan mantan Ketua DPRD Badung ini, untuk meningkatkan pelayanan tahun 2019 ini, status Puskesmas akan dijadikan BLUD. Pihaknya berkomitmen melaksanakan moto ‘Service Excellent, Zero Complain’. “Untuk pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini Badung memiliki sebanyak 140 FKTP dan 9 FKRTL/rumah sakit,” paparnya.

Untuk tahun anggaran 2018, Pemkab Badung lanjut Bupati Giri Prasta, telah mengucurkan anggaran untuk pembayaran premi JKN PBI APBD Rp  78,9 miliar lebih dan klaim manfaat tambahan JKN sebesar Rp 26,9 miliar lebih. Sehingga total anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 105,9 miliar lebih. Pada kesempatan itu pula Bupati Giri Prasta membeber sejumlah program jaminan sosial lainnya, seperti santunan penunggu pasien, santunan lanjut usia dan santunan kematian.

Selain Bupati Giri Prasta, para acara simposium ini turut sebagai pembicara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Koordinator Advokasi BPJS Watch Jakarta Timboel Siregar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakili Ir.  IG Putri Mahadewi,  M Kes., Deputy Direksi BPJS kesehatan wilayah Bali, NTB, NTT Gunadi dan Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Daerah Bali dr. Gede Wiryana Patra Jaya, M.Kes.

(bx/adi/aim/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia