Minggu, 21 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Bali Darurat Sampah Plastik, KMHDI-Peradah Gelar Dialog

01 Maret 2019, 15: 32: 02 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Bali Darurat Sampah Plastik, KMHDI-Peradah Gelar Dialog

NOTA KESEPAHAMAN: Gubernur Koster (tengah) tanda tangani nota kesepahaman soal sampah plastic. (istimewa)

BALI EXPRESS, DENPASAR – Sejak diterbitkan, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 (Pergub 97/2018) tentang aturan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, terus mendapat sambutan positif banyak pihak. Dukungan pun bermunculan. Lantaran tak dipungkiri Bali sudah darurat untuk urusan sampah plastik.

Karena itu dua wadah gerakan pemuda, masing-masing Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Bali dan Dewan Perwakilan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (DPP Peradah Indonesia) Bali tergerak mengawal implementasi aturan tersebut. Ini ditandai dengan kegiatan Dialog Publik berjudul “Bali Darurat Sampah Plastik. Apa Solusinya?” yang mereka gelar kemarin (28/2) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Pada acara tersebut, para peserta terdiri dari beberapa komponen yang intens dan menaruh perhatian pada persoalan sampah. Mulai dari pemerhati lingkungan, pihak bank sampah, akademisi maupun guru, dan beberapa pihak lainnya.

Dialog ini sendiri bertujuan mengumpulkan berbagai aspirasi semua pihak, untuk dirangkum menjadi satu. Sehingga nantinya bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan pergub nantinya. “Berbagai masukan yang nantinya disampaikan akan dilaporkan ke Gubernur untuk dijadikan pedoman,” jelas Ketua Panitia Dialog Publik Ketut Putra Bagawatra.

Sementara itu, Koster yang membuka langsung acara kemarin, mengaku gembira dengan aturan yang dikeluarkan pada awal kepemimpinannya itu mendapatkan respon positif di masyarakat. Demikian halnya dari KMHDI maupun Peradah Bali.

“Tidak cukup berhenti di sini saja. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan Bali,” ujar Koster seraya menyebut, aturan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, akan diikuti dengan beberapa program turunan.

Salah satu program turunan itu menyangkut sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. “Agar tidak seperti sekarang. Semua numplek di TPA (tempat pembuangan akhir), dan menimbulkan masalah yang tidak kunjung terpecahkan,” ujarnya.

Kendati begitu, Koster tidak menjabarkan lebih jauh program turunan yang berkaitan dengan TPA tersebut. Dia hanya menyebutkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menuntaskan persoalan yang ada di TPA.

Sedangkan salah seorang peserta dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra Ni Wayan Riawati, mengaku mendukung terbitnya Pergub yang mengatur pembatasan timbulan sampah plastik. Saat ini yang terpenting bagi pihaknya, menggugah kesadaran masyarakat mengenai sampah itu sendiri. Tidak semata mengenalkan dari sisi regulasinya semata.

“Dari sudut pandang kami, khususnya yang bergerak di bidang bank sampah, masyarakat perlu diberikan pengertian terlebih dulu. Bahwa sejak produksi awal, barang-barang dari plastik itu sudah besar terhadap pemanasan global.

Sehingga itu yang jadi dasar kenapa harus mengurangi penggunaan plastik. Pakai yang penting-penting saja. Yang single use (sekali pakai) dihindari,” tukasnya.

Edukasi inilah, sambungnya, yang terus digulirkan pihaknya ke masyarakat melalui jalur pendidikan. Yakni dengan menggandeng sekolah-sekolah. “Dan kalau bicara sampah tidak hanya plastik saja. Tapi harus terpadu. Hanya organik yang boleh dibuang ke alam. Ini yang kemudian membuat kami perlu mendorong aturan ini di-push lagi,” pungkasnya.

(bx/hai/aim/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia