Kamis, 22 Aug 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Melanggar, Empat Calon Wakil Rakyat Disanksi Teguran

02 Maret 2019, 06: 34: 29 WIB | editor : I Putu Suyatra

Melanggar, Empat Calon Wakil Rakyat Disanksi Teguran

PUTUSAN: Suasana sidang pelanggaran kampanye yang dilakukan empat orang calon wakil rakyat peserta pileg 2019 di Bawaslu Bali, Jumat kemarin (1/3). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, Jumat kemarin (1/3), menggelar sidang putusan terkait pelanggaran kampanye. Yang melibatkan tiga calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan dan satu calon anggota DPD RI.

 

Sidang berlangsung di Kantor Bawaslu Bali, Jalan Muhammad Yamin. Majelis pemeriksanya diketuai I Wayan Wirka yang juga anggota Bawaslu Bali. Selanjutnya anggota majelis terdiri atas I Ketut Rudia, I Ketut Ariyani, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan I Wayan Widyardana Putra.

Dalam sidang itu, majelis pemeriksa menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada empat orang calon anggota wakil rakyat tersebut.

Keempat calon yang berstatus terlapor itu antara lain Ketut Ngurah Arya (calon anggota DPRD Buleleng Dapil Buleleng IV); I Gusti Ayu Aries Sujati (calon anggota DPRD Bali Dapil 5 - Kabupaten Buleleng); I Ketut Kariyasa Adnyana (calon anggota DPR RI); dan Gede Lanang Darma Wiweka (calon anggota DPD RI).

“Mengadili. Kesatu, menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” ujar Ketua Majelis Pemeriksa, I Wayan Wirka, saat membacakan putusan sidang.

Kemudian dalam putusan kedua atau yang terakhir, majelis pemeriksa sepakat memberikan teguran tertulis kepada empat orang calon wakil rakyat tersebut.

Seperti diberitakan, keempat calon wakil rakyat itu dilaporkan melaksanakan kampanye pertemuan terbatas di Balai Banjar Adat Sumberbatok, Desa Sumberklampok pada 5 Februari lalu sekitar pukul 13.40 sampai dengan 14.45.

Kegiatan kampanye itu dihadiri sekitar 200 warga. Yang jadi persoalan hingga berujung pada sidang di Bawaslu Bali, kegiatan mereka dilakukan tanpa ada pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian.

Padahal sesuai ketentuan, peserta pemilu dalam melakukan kegiatan kampanye harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian. Kemudian, menembuskan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu.

Dalam proses pengawasan, ternyata surat pemberitahuan kepada kepolisian tidak ada. Sehingga aktivitas kampanye keempat calon wakil rakyat itu dinilai sebagai pelanggaran oleh Bawaslu Buleleng.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia