Minggu, 15 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

WNA Masuk DPT Terus Bertambah, Pleno Ditunda

13 Maret 2019, 08: 25: 19 WIB | editor : I Putu Suyatra

WNA Masuk DPT Terus Bertambah, Pleno Ditunda

Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, GIANYAR – Kisruh warga negara asing (WNA) masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) masih terus terjadi. Di Gianyar, sesuai penelusuran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, temuan WNA masuk DPT bertambah lagi. Dari sebelumnya 7 orang menjadi 13 orang. Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, Selasa kemarin (12/3) mengaku data tersebut bisa terus berubah seiring penjaringan yang dilakukan. “Kami terus sisir, bahkan ini ada penambahan lagi,” terangnya.

Sedangkan untuk jumlah pasti mengenai WNA yang masuk DPT masih terus diverifikasi. Sebelumnya jumlah WNA yang dipastikan masuk DPT terdapat 3 orang, dan saat ini diperkirakan bertambah lagi. Tetapi untuk kepastian jumlah ia mengaku masih menunggu kroscek dari petugas. “Kami sedang mengecek  dengan orangnya di lapangan, dengan dukungan Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut ia mengaku setelah menerima jumlah pasti WNA yang masuk DPT, pihaknya akan mengirimkan rekomendasi kepada KPU Gianyar. Yaitu rekomendasi untuk mencoret nama WNA tersebut dari DPT. Selain itu diungkapkan juga supaya tidak memperoleh formulir undangan ke TPS.

Terkait kesalahan itu pihaknya tidak bisa berbuat banyak, lantaran sudah telanjur terjadi.  Berdasarkan aturan pihak Bawaslu hanya bisa mendesak pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap kesalahan tersebut.

Banyaknya WNA yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 berimbas pada proses penetapan DPTb atau daftar pemilih tambahan. Rapat pleno rekapitulasi DPTb di tingkat kabupaten/kota yang semestinya digelar kemarin, Selasa (12/3), akhirnya diperpanjang sampai 17 Maret 2019 mendatang.

Perubahan jadwal pleno tersebut seiring terbitnya Surat KPU Nomor 391/PL.02.1-SD/01/KPU/3/2019. Surat itu menginstruksikan agar pleno rekapitulasi daftar pemilih tambahan dan pemutakhiran data DPTb di tingkat kabupaten/kota ditunda. "Sebenarnya hari ini. Pleno rekapitulasi DPTb untuk tingkat kabupaten/kota. Tapi karena ada surat KPU itu jadwalnya diperpanjang sampai 17 Maret nanti. Dan itupun sudah atas rekomendasi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," jelas Komisioner Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula, saat ditemui di kantornya.

Dengan adanya perpanjangan waktu itu, sambung dia, masih ada ruang untuk melakukan penyisiran atau verifikasi faktual terkait kemungkinan adanya WNA yang masih muncul dalam DPT. "Masih ada ruang untuk melakukan verifikasi faktual. Karena WNA yang setelah diverifikasi ternyata sudah berstatus WNI akan masuk dalam DPTb," imbuh Gung Nakula.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan, yang disinggung soal perbedaan data jumlah WNA yang masuk dalam DPT menilai tidak jadi persoalan. "Nggak masalah. Perbedaan itu kan karena beda metode pencarian. Besok bisa disinkronkan," tukasnya. 

Justru, sambung dia, semakin banyak data yang berbeda akan dikompilasikan untuk diverifikasi lagi. Entah dari Bawaslu, Polisi, atau LSM. Sehingga menurut dia, sekarang saatnya untuk membenahi data agar tidak menjadi masalah lagi.

"Tinggal dijadikan satu nanti. Mana yang sama, ya sudah selesai. Mana yang beda tinggal diverifikasi lagi. Kalau sudah begini kan tidak bisa lepas tangan. Banyak data yang diverifikasi akan bersihlah datanya nanti. Ini kan soal metode pencarian. Ada yang tracking pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Ada yang pakai nama," tegas dia.

Tapi, ujarnya lagi, ujung yang terpenting dari persoalan ini adalah pihaknya pasti mengeluarkan edaran kepada KPPS. "Supaya KPPS hati-hati jika ada WNA bawa E-KTP jangan diberikan memilih. Tapi kalau dia WNI ya silahkan," pungkasnya.

(bx/hai/ade/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia