Minggu, 15 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Kisruh Hibah di Klungkung, Dewan Diminta Tak Perlu Panik

15 Maret 2019, 20: 12: 51 WIB | editor : I Putu Suyatra

Kisruh Hibah di Klungkung, Dewan Diminta Tak Perlu Panik

BICARA: Kadek Agus Mulyawan (kanan) saat bicara dalam rapat kerja di DPRD Klungkung, Jumat (15/3). (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Kisruh dana hibah di Klungkung masih terus menggelinding. Tak mau persoalan itu terus meluas, DPRD Klungkung yang menjadi soroton masyarakat menggelar rapat kerja dengan instansi terkait di Pemkab Klungkung, termasuk dua orang netizen yang aktif bicara hibah di media sosial. Yakni I Nengah Sumerta dan Kadek Agus Mulyawan. Rapat kerja Jumat (15/3) membahas pencairan dana hibah APBD perubahan 2018 hingga sejumlah kelompok masyarakat mengembalikan dana tersebut. Namun tak menyimpulkan apapun.

Hal ini menjadi sorotan Agus Mulyawan yang diberikan kesempatan bicara dalam rapat kerja. Pengacara yang juga calon legislatif (Caleg) DPRD Bali dapil Klungkung itu menilai rapat kerja menjadi ajang saling menyalahkan antara eksekutif yang dipimpin Sekda Gede Putu Winastra didampingi sejumlah pejabat terkait dengan dewan yang dipimpin Ketua Dewan I Wayan Baru dan dihadiri sembilan anggotanya.

"Mohon maaf ya, kesannya kok saling menyalahkan," kata Mulyawan.

Ia mengungkapkan kisruh hibah itu ramai di masyarakat karena ada laporan dugaan penyelewengan dana hibah yang menyeret Wayan Baru. Kemudian kelompok penerima hibah yang belum tentu berkaitan dengan laporan itu ramai-ramai mengembalikan dana ke kas daerah, lantaran merasa tidak akan bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu akibat pencairan dana mepet dengan jadwal mengumpulkan laporan pertanggungjawaban (Lpj). Kondisi itu membuat dewan yang memfasilitasi penyaluran dana hibah menjadi sorotan masyarakat.

"Kenapa ramai? Melihat ke belakang banyak oknum (oknum dewan, Red) terpidana karena hibah. Mereka tahu bapak dewan memfasilitasi," tegas dia.

Setelah terjadi kisruh, Mulyawan berpendapat bahwa dewan maupun eksekutif tidak perlu panik. Sepanjang segala hal yang dilakukan sudah sesuai aturan. Laporan di Polda Bali tinggal diikuti prosesnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga yang melaporkan itu adalah hak. "Sebelum ada keputusan apapun di Pengadilan, kita tidak bersalah," tegas Mulyawan. 

Menanggapi statemen Mulyawan, Wayan Baru menegaskan bahwa dewan tidak panik. Ia sepakat masyarakat manapun berhak untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Terpenting ada dasarnya. Dia berulang kali menyinggung laporan dirinya ke Polda Bali. Dari lima objek hibah yang dilaporkan, hanya satu yang dia fasilitasi dan masih berjalan. 

Terkait anggota dewan agar tidak panik juga ditanggapi anggota dewan lain Sang Nyoman Putrayasa. Sepakat dengan Wayan Baru, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa tidak ada kepanikan di kalangan dewan. Rapat kerja digelar karena persoalan hibah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sehingga dianggap perlu ditelusuri sumber masalahnya. Salah satunya rapat kerja dengan pihak-pihak terkait.

Namun di awal rapat kerja, anggota dewan Komang Gde Ludra menyebutkan dewan gerah dengan kisruh hibah yang menjadi bulan-bulanan adalah anggota dewan. "Kami cukup gerah. Kami seperti gadis cantik dikelilingi pemuda brandal," ungkap politikus Partai Hanura itu.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia