Minggu, 21 Jul 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Sawah di Badung Makin Menyusut

15 Maret 2019, 20: 28: 20 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Sawah di Badung Makin Menyusut

MENYUSUT : Sawah di sebelah pemukiman warga di kawasan Kelurahan Sading, Mengwi, Badung, juga terancam makin menyusut jika tidak segera diantisipasi. (SURPA ADISASTRA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menekan alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah. Strateginya, dengan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, alih fungsi lahan tetap terjadi. Luas sawah pun kian menyusut.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, luas sawah selama tiga tahun terakhir mengalami pengurangan. Tahun 2017 lalu, sawah di ‘Gumi Keris’ tercatat seluas 9.974, 58 hektare. Selanjutnya tahun 2018 berkurang menjadi 9.940,24 hektare. Sementara berdasarkan data terbaru tahun 2019, luas sawah kembali menurun menjadi 9.456 hektare. “Memang terjadi pengurangan luas lahan persawahan,” ungkap Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Putu Oka Swadiana, Jumat (15/3).

Oka Swadiana menjelaskan, ada beberapa faktor yang memaksa alihfungsi tetap terjadi. Pertama, semakin tingginya kebutuhan lahan hunian, khususnya daerah dengan harga lahan terjangkau. Misalnya kawasan pedesaan yang berada di sekitar perkotaan.  Kawasan ini memiliki akses mudah menuju pusat-pusat kegiatan. “Dari waktu ke waktu kan penduduk berkembang. Jadi mereka membutuhkan hunian,” terangnya.

Selanjutnya, daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan kawasan cepat tumbuh. Hal ini menyebabkan rentan alih fungsi, seperti sawah yang ada di sekitar pemukiman, dilalui jaringan jalan, khususnya jalan nasional, provinsi, dan sebagainya.

Tidak bisa dipungkiri, terkadang sektor pertanian tidak lebih menjanjikan ketimbang sektor lainnya, seperti pariwisata, perdagangan, dan real estate. Hal ini juga salah satu penyebab alih fungsi.

Terakhir, adanya pembangunan prasarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya yang cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar. “Jadi beberapa faktor tersebut sangat berpengaruh pada alih fungsi lahan, padahal pemerintah Badung sudah melaksanakan program PBB gratis yang diharapkan dapat  menekan alih fungsi lahan,” jelas pria yang menduduki posisi Kepala Dinas Perikanan ini.

Di samping program PPB Gratis, Oka Swadiana juga menegaskan, pemerintah berupaya meringankan kinerja petani dengan tanggungan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun premi yang harus dibayar petani, 80 persen dibiayai  pemerintah pusat, yakni Rp 144.000 per hektare, sedangkan 20 persen Rp 36 ribu per hektare dibiayai dari APBD Kabupaten Badung. “Dengan demikian, petani tidak perlu membayar premi dari kantong sendiri, karena seluruhnya sudah ditanggung pemerintah melalui AUTP. Harga atau nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp 6 juta per hektare per musim tanam dan menjadi dasar perhitungan premi serta sebagai batas maksimum ganti rugi,” terangnya.

Berkenaan dengan hal ini, Oka Swadiana berharap masyarakat tergerak untuk mempertahankan lahan sawah. Di samping sudah dibantu oleh pemerintah, sawah merupakan salah satu warisan yang patut dilestarikan. “Semoga dengan tambahan program AUTP ini, alih fungsi sawah bisa kian ditekan,” tandasnya.

(bx/adi/aim/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia