Minggu, 15 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Penyidik Tunggu Perkembangan Penyelidikan Dana Hibah di Klungkung

16 Maret 2019, 08: 04: 18 WIB | editor : I Putu Suyatra

Penyidik Tunggu Perkembangan Penyelidikan Dana Hibah di Klungkung

RAKER : Kadek Agus Mulyawan (kanan) saat diundang dalam rapat kerja atau raker di DPRD Klungkung. (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, SEMARAPURA -  Laporan Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru yang melaporkan I Wayan Muka Udiana atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Klungkung, Minggu (10/3) tampaknya akan berjalan alot. Sebab, Sat Reskrim Polres Klungkung memastikan proses hukumnya menunggu hasil penyelidikan dana hibah di Polda Bali dengan terlapor Wayan Baru. 

Seperti diketahui, Muka Udiana dilaporkan gara-gara melaporkan Wayan Baru ke Polda Bali atas dugaan penyelewengan dana hibah di lima objek di wilayah Kecamatan Nusa Penida. 

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gunawan, Jumat (15/3) mengatakan bahwa Muka Udiana sebagai terlapor belum sempat dimintai keterangan. Lebih dulu menunggu hasil penyelidikan dugaan penyelewengan dana hibah di Polda Bali.

"Kami tidak serta merta bisa langsung menyentuh terlapor. Apalagi laporan dugaan pencemaran nama baik ini karena terlapor melaporkan dugaan penyimpangan dana hibah. Harus menunggu hasil penyelidikan dana hibah itu," ujar Mirza Gunawan.

Namun demikian, bukan berarti laporan Wayan Baru tidak ditindaklanjuti. Mirza menegaskan, begitu Wayan Baru melapor langsung dimintai keterangan. Hingga saat ini Wayan Baru sudah dua kali dimintai keterangan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dipanggil lagi. "Tergantung kepentingan penyidik," tegas Mirza.

Ia pun menyebutkan panggilan yang kedua untuk Wayan Baru karena masih ada berkas yang harus dilengkapi. "Pemeriksaan pertama masih ada kurang," jelasnya.

Selain meminta keterangan Wayan Baru, penyidik juga mengagendakan pemanggilan saksi-saksi untuk mendukung laporan politikus Partai Gerindra itu. "Saksi-saksi tetap kami panggil," tandasnya. 

Wayan Baru ditemui usai melapor  beberapa waktu lalu mengatakan , pihaknya melapor karena  dicurigai menyelewengkan dan hibah. Wayan Baru melapor juga atas dorongan warga. Sebab dari lima objek hibah yang dilaporkan Muka Udiana, hanya satu yang memang difasilitasi dirinya. Yakni pembangunan Pura Dadia Arya Kenceng di Dusun Cemulik, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida. Bantuan dari APBD Klungkung 2018 itu Rp 700 juta. 

Laporan Muka yang dinilai keliru itu dianggap perlu diluruskan agar masyarakat di Nusa Penida paham dan tidak terprovokasi hal-hal tidak benar. Satu objek hibah yang ia fasilitasi masih tahap pengerjaan. Ia juga tidak ikut campur proses pencairan dana tersebut.

“Jangankan menggelapkan. Itu masih sedang proses. Saya tidak pernah ikut campur terkait dengan dana hibah dari dulu,” terang Wayan Baru.

Untuk menguatkan laporan dugaan pencemaran nama baik, Wayan Baru menyertakan bukti-bukti laporan Muka Udiana ke Polda Bali berupa klipingan sejumlah berita di koran maupun media online. 

Dewan Tidak Perlu Panik

KISRUH dana hibah di Klungkung masih terus menggelinding. Tak mau persoalan itu terus meluas, DPRD Klungkung yang menjadi soroton masyarakat menggelar rapat kerja dengan instansi terkait di Pemkab Klungkung, termasuk dua orang netizen yang aktif bicara hibah di media sosial. Yakni I Nengah Sumerta dan Kadek Agus Mulyawan. 

Rapat kerja Jumat (15/3) kemarin membahas pencairan dana hibah APBD perubahan 2018 hingga sejumlah kelompok masyarakat mengembalikan dana tersebut. Namun tak menyimpulkan apapun.

Hal ini menjadi sorotan Agus Mulyawan yang diberikan kesempatan bicara dalam rapat kerja. Pengacara yang juga calon legislatif (caleg) DPRD Bali Dapil Klungkung itu menilai rapat kerja menjadi ajang saling menyalahkan antara eksekutif yang dipimpin Sekda Gede Putu Winastra didampingi sejumlah pejabat terkait dengan dewan yang dipimpin Ketua Dewan I Wayan Baru dan dihadiri sembilan anggotanya. "Mohon maaf ya, kesannya kok saling menyalahkan," kata Mulyawan.

Ia mengungkapkan kisruh hibah itu ramai di masyarakat karena ada laporan dugaan penyelewengan dana hibah yang menyeret Wayan Baru. Kemudian kelompok penerima hibah yang belum tentu berkaitan dengan laporan itu ramai-ramai mengembalikan dana ke kas daerah, lantaran merasa tidak akan bisa menyelesaikan pembangunan tepat waktu akibat pencairan dana mepet dengan jadwal mengumpulkan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Kondisi itu membuat dewan yang memfasilitasi penyaluran dana hibah menjadi sorotan masyarakat.

 "Kenapa ramai? Melihat ke belakang banyak oknum (oknum dewan,Red) terpidana karena hibah. Mereka tahu bapak dewan memfasilitasi," tegas dia.

Setelah terjadi kisruh, Mulyawan berpendapat bahwa dewan maupun eksekutif tidak perlu panik. Sepanjang segala hal yang dilakukan sudah sesuai aturan. Laporan di Polda Bali tinggal diikuti prosesnya dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Warga yang melaporkan itu adalah hak. "Sebelum ada keputusan apapun di Pengadilan, kita tidak bersalah," tegas Mulyawan. 

Menanggapi statemen Mulyawan, Wayan Baru menegaskan bahwa dewan tidak panik. Ia sepakat masyarakat manapun berhak untuk melaporkan dugaan tindak pidana. Terpenting ada dasarnya. Dia berulang kali menyinggung laporan dirinya ke Polda Bali. Dari lima objek hibah yang dilaporkan, hanya satu yang dia fasilitasi dan masih berjalan. 

Terkait anggota dewan agar tidak panik juga ditanggapi anggota dewan lain Sang Nyoman Putrayasa. Sepakat dengan Wayan Baru, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa tidak ada kepanikan di kalangan dewan. Rapat kerja digelar karena persoalan hibah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sehingga dianggap perlu ditelusuri sumber masalahnya. Salah satunya rapat kerja dengan pihak-pihak terkait.

Namun di awal rapat kerja kemarin, anggota dewan Komang Gde Ludra menyebutkan dewan gerah dengan kisruh hibah yang menjadi bulan-bulanan adalah anggota dewan. "Kami cukup gerah. Kami seperti gadis cantik dikelilingi pemuda brandal," ungkap politikus Partai Hanura itu. 

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia