Minggu, 21 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

Anggaran - SDM Terbatas, Hanya Lakukan Empat Kali Sidang Pasar

18 Maret 2019, 08: 54: 11 WIB | editor : I Putu Suyatra

Anggaran - SDM Terbatas, Hanya Lakukan Empat Kali Sidang Pasar

TERA : Kegiatan Sidang Pasar yang dilakukan Disperindag Tabanan belum lama ini. (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, TABANAN -  Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tabanan hanya mampu melakukan tera ulang alat timbang milik pedagang empat kali tahun 2019 ini. Alasannya terbatas anggaran. Kegiatan itu melalui sidang pasar. Seperti dijelaskan Minggu (17/3) kemarin.
Harusnya tera ulang timbangan dilakukan rutin. Selain alasan keterbatasan anggaran, juga sumber daya manusia ( SDM) penera yang dimiliki Disperindag juga terbatas.  Kasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang Disperindag Tabanan, Erna Susanti menjelaskan, sesuai UU Nomor.23 Tahun 2014 lampiran DD yang merupakan pelimpahan kewenangan dari provinsi. Unit Metrologi Legal  (UML) memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur timbang takar dan perlengkapannya (UTTP). Serta melakukan pengawasan kemetrologian. UML Tabanan sendiri diresmikan Maret 2018 oleh Menteri Perdagangan RI di Bandung.

"UML Tabanan dibawah Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Tabanan ada Bidang Kemetrologian dengan 3 Seksi. Yaitu Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, Seksi Bina SDM, Standardisasi dan Kemetrologian. Serta Seksi Pengawasan," jelasnya Minggu (17/3).

Dotambahkan, pada seksi pelayanan ada beberapa jenis pelayanan yaitu pelayanan di tempat UTTP terpasang atau digunakan istilah LOKO. Misalnya SPBU, rumah sakit, kantor pos, dan lainnya. Kemudian pelayanan di kantor, dan pelayanan di pasar berupa Sidang Pasar. Sidang pasar salah satu bentuk pelayanan tera dan tera ulang yang berlokasi di pasar-pasar tradisional.

Untuk tahun 2019, Tabanan hanya melakukan 4 kali Sidang Pasar, karena keterbatasan anggaran. "Tahun ini hanya mendapatkan anggaran Rp 59.673.000, itu sudah termasuk biaya untuk kalibrasi standar yang kami gunakan untuk pengujian UTTP Rp 23 juta. Jadi bisa dihitung untuk operasional  pelayanan kurang lebih hanya Rp 25 juta lebih. Dan dalam satu kali Sidang Pasar memerlukan anggaran Rp 4 sampai Rp 5 Juta," papar Susanti.

Disisi lain Tabanan sudah memiliki 7 pasar tradisional yang telah mengikuti evaluasi dan ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur oleh Kementerian Perdagangan RI. Pasar Tertib Ukur (PTU) adalah pasar dimana setiap pedagang yang menggunakan UTTP telah melakukan kewajiban tera ulang UTTP rutin setiap tahun dan menggunakan alat ukur secara benar. Saat ini pasar yang dikelola Pemda ada 11 pasar, belum termasuk pasar-pasar yang di kelola oleh adat dan belum tersentuh pelayanan Sidang Pasar. 

"Semestinya harus disediakan anggaran pelayanan di pasar-pasar yang sudah berpredikat Pasar Tertib Ukur," imbuhnya 

Adapun Sidang Pasar di tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019 di Pasar Kediri, tanggal 2 April 2019 di Pasar Bajera yang tahun ini dicalonkan sebagai Pasar Tertib Ukur, serta tanggal 29 dan 30 April 2019 di Pasar Tabanan.

Selain melakukan tera terhadap alat ukur, dalam Sidang Pasar juga dilakukan Tera Ulang untuk menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku dan dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera.

"Jadi penera adalah SDM khusus yang di didik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian di Cimahi Bandung selama 5 bulan. Dan penera merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.

 "Tetapi saat ini di Tabanan baru memiliki 2 orang SDM Penera, sedangkan kami harus melayani potensi UTTP kurang lebih 15.000 ribu UTTP yang tersebar di 10 kecamatan," tegasnya.

Dengan potensi UTTP yang sangat banyak, idealnya sidang pasar digelar kurang lebih 30 kali sampai 50 kali sidang. Hanya saja jika dibandingkan dengan SDM penera yang dimiliki Diperindag hal itu masih belum seimbang. "Kalau nanti anggaran tersedia tetapi SDM penera tetap dua orang ya tetap tidak akan maksimal," pungkasnya.

Sedangkan bagi pedagang yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana 1 tahun kurungan atau denda Rp 1.000.000. Namun pedagang yang melanggar terlebih dahulu diberikan pembinaan, dengan memberikan surat peringatan, dan wajib melakukan tera ulang saat dilaksanakan sidang pasar di pasar yang dimaksud.

(bx/ras/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia