Minggu, 22 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Soal DPK jadi DPT, KPU Karangasem Ngotot Tunggu Rekomendasi Bawaslu

18 Maret 2019, 09: 02: 01 WIB | editor : I Putu Suyatra

Soal DPK jadi DPT, KPU Karangasem Ngotot Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, AMLAPURA- Setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karangasem memastikan tidak akan mengeluarkan rekomendasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), pihak KPU justeru ngotot menunggu rekomendasi itu.

“Karena aturannya begitu, supaya bisa dimasukkan ke DPT harus rekomendasi Bawaslu,” ujar Divisi Data dan Informasi KPU Karangasem, Ni Luh Kusmirayanti, Minggu (17/3) kemarin.

Kusmirayanti mengungkapkan, jumlah DPK di Karangasem terus bertambah. Saat ini jumlahnya  133 orang. Tersebar di sejumlah daerah di Karangasem. Kusmirayanti mengatakan, ketika Bawaslu mau memberikan rekomendasi, maka mereka bisa masuk DPT. Namun,  terkait sikap KPU yang ngotot menunggu rekomendasi, ternyata tidak dibarengi dengan koordinasi melalui surat. KPU sebatas koordinasi secara lisan. Itu pun sudah dilakukan lebih dari sepekan. “Kami memang koordinasi lisan, tapi dilakukan dalam acara resmi,” jelasnya.

Pihak KPU tidak akan bersurat ke Bawaslu karena rekomendasi sudah kewenangan Bawaslu. Lanjut Kusmirayanti, jika memang Bawaslu tidak mempunyai data DPK secara detail, semestinya sebagai pengawas koordinasi ke KPU. “Sampai sekarang tidak ada dari Bawaslu minta data. Kalau minta, kami berikan,” tegas Kusmirayanti. Kusmirayanti tak merinci sampai kapan batas waktu menunggu rekomendasi Bawaslu.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Karangasem Putu Suardika menegaskan, lembaganya tidak akan mengeluarkan rekomendasi. DPK tetap DPK. Tidak bisa diubah menjadi DPT. Itu karena tidak ada regulasi yang mengatur Bawaslu bisa merekomendasi DPK menjadi DPT. "Aturannya tidak ada, bagaimana kami rekomendasi. Tidak bisa," kata Suardika.

Disinggung terkait PKPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu. Yakni pasal 35A yang menjadi acuan KPU bahwa Bawaslu bisa mengeluarkan rekomendasi, Suardika memiliki pemahaman berbeda. Menurutnya, pasal itu bukan mengatur DPK. Melainkan perbaikan DPT.

Seperti diketahui, DPK bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS sesuai alamat tinggal. Mereka dijadwalkan menyalurkan hak pilihnya satu jam sebelum penyoblosan selesai atau sekitar pukul 12.00. Itu juga kalau masih ada surat suara.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia