Senin, 23 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bisnis

Sebanyak 70 Persen Hotel di Klungkung Tak Berizin

19 Maret 2019, 18: 12: 22 WIB | editor : I Putu Suyatra

Sebanyak 70 Persen Hotel di Klungkung Tak Berizin

Ilustrasi (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, SEMARAPURA - Berdasarkan data di di Dinas Pariwisata Klungkung, jumlah hotel yang tidak berizin di Klungkung mencapai 70 persen dari jumlah 173 hotel di Klungkung. Hingga kini belum ada solusi untuk yang tidak berizin itu.  Hotel tak berizin tetap beroperasi. Sebagian besar ada di Nusa Penida.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra mengungkapkan, hotel tak berizin sudah ada sejak lama. Namun dengan alasan tak pegang data, Winastra tak menyebut jumlah pastinya. Agar hotel bodong itu mengantongi izin, Pemkab Klungkung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sempat mewacanakan akan mengeluarkan izin bersyarat. Hal itu juga pernah disampaikan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Namun hingga kini izin bersyarat tak kunjung lahir. "Izin bersyarat perlu proses. Tapi belum jelas sampai di mana, mentok," jelas Winastra, Selasa (19/3). 

Winastra menegaskan, dalam pembahasan izin bersyarat harus jelas bersyarat yang dimaksud. Misalnya yang dilanggar adalah sepadan pantai. Ini berkaitan dengan Perda RTRW. "Ada gak celahnya memberikan izin. Harus minta pendapat hukum. Biar tidak salah," terang Winastra. 

Bagaimana pengawasan selama ini, sehingga banyak hotel berdiri tanpa izin? "Kalau itu no comment. Segitu dulu ya," kata pejabat asal Tabanan itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Nengah Sukasta mengaku telah melakukan pembinaan terhadap hotel yang tak mengantongi izin. Tujuannya agar mereka mengurus izin. Berdasarkan hasil pantauannya, hotel di Nusa Penida banyak tak berizin karena melanggar sepadan pantai. 

Sementara itu, informasi yang didapat, hotel yang tak berizin dikabarkan tetap dipungut pajak. Ini mengacu jumlah wajib pajak di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung. Jumlah wajib pajak hotel hampir sama dengan jumlah hotel yang berizin dan tak berizin di Dinas Pariwisata. Hanya saja, Kepala Bidang Penagihan Keberatan Penelitian dan Pelaporan BPKPD Klungkung Cokorda Raka Sudarsana enggan memastikan bahwa yang tak berizin itu dipungut pajak. "Kami tidak tahu berizin apa tidak. Data kami dapat dari Bagian Pendataan. Kami tinggal nagih," jelasnya. 

Raka Sudarsana menyebutkan, mengacu Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran. Pasal 1 angka 6, menyebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran maka pajak yang dipungut oleh usaha hotel dan restoran wajib disetor ke Pemkab Klungkung karena usaha tersebut sudah operasional. "Kami tidak tahu berizin apa tidak," ungkapnya. 

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia