Minggu, 08 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Per 1 Maret, 97,1 Persen Warga Bangli Dapat Layanan Kesehatan Gratis

19 Maret 2019, 19: 13: 29 WIB | editor : I Putu Suyatra

Per 1 Maret, 97,1 Persen Warga Bangli Dapat Layanan Kesehatan Gratis

ENDANG TRIANA: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak. (AGUS EKA PURNA NEGARA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, BANGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, berkomitmen memberikan pemerataan layanan kesehatan bagi warganya dengan mendaftarkan sebanyak 258.012 jiwa dari total penduduk di Bangli sebanyak 265.972 jiwa, atau 97,1 persen masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan per 1 Maret 2019. Dengan begitu, Bangli masuk kategori Universal Health Coverage (UHC). UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima layanan kesehatan, tanpa harus mengalami hambatan keuangan.

Jumlah tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Bali. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak menekankan, UHC bukan semata-mata diperuntukkan bagi masyarakat miskin. UHC adalah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten sebagai penerima bantuan iuran (PBI) daerah. Karena itu, sebagai penerima bantuan, peserta PBI daerah mendapat hak rawat. Meski begitu penerima mendapat kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas. 

"Saya tegaskan. Kalau mereka naik kelas, otomatis mereka dinyatakan mampu menjadi peserta mandiri. Kan otomatis mereka dinyatakan gugur dan tidak lagi di-cover pemerintah. Pembayarannya juga dengan mekanisme autodebet, atau langsung dipotong dari rekeningnya," ujar dia, Senin (18/3).

Di satu sisi, lanjut Endang, terdapat sekitar 2,98 persen atau sebanyak 7.960 warga Bangli yang belum memiliki jaminan kesehatan. Endang mengatakan, jumlah tersebut masih memerlukan penyisiran kembali. Tidak menutup kemungkinan di antara jumlah itu, terdapat warga miskin ataupun penyandang disabilitas yang tercecer. Di sisi lain, ada kemungkinan beberapa yang sudah punya jaminan kesehatan dari pemilik usaha, pun demikian belum sama sekali punya jaminan kesehatan. 

Endang membeberkan, dalam waktu dekat ini Pemkab Bangli bakal menerapkan sistem PBI murni. Pemerintah akan menanggung total pembayarannya dari anggaran daerah. Otomatis, 100 persen penduduk Bangli nantinya bakal memiliki jaminan kesehatan. Saat beberapa kali dilakukan pertemuan, Bupati Bangli I Made Gianyar sempat mengatakan hal itu. Alasannya, selama ini pembagian dana atau dana sharing dari Pemprov Bal hanya 95 persen.

"Ini keinginan langsung Pak Bupati Bangli. Saat ini masih dalam proses regulasinya, di samping juga perlu penyaringan kembali. Karena mereka yang termasuk pekerja harus didaftarkan oleh pemilik usahanya," ujar endang.

Sebelumnya, pembayaran iuran Maret sempat tersendat. Berdasarkan data, jumlah tagihan yang mesti dibayar hingga Maret berjumlah Rp 8,1 Miliar lebih. Jumlah itu mesti dibayar tiap bulan, dengan jumlah Rp 2,7 miliar lebih dan merupakan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD dengan jumlah peserta sebanyak 118.345 jiwa. Kendati begitu, hal itu tergolong wajar karena ada jeda untuk realisasi keuangan daerah. “Biasanya pada awal tahun memang demikian, kami memaklumi itu. Walaupun belum dibayar oleh pemerintah daerah, kartu JKN-KIS bagi peserta PBI APBD sudah bisa digunakan.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Gede Suryawan tidak memungkiri belum dibayarnya Iuran PBI APBD. Kata dia pembayaran iuran tidak karena keterlambatan pihaknya, melainkan proses pengamprahan. Suryawan mengatakan, anggaran untuk pembayaran iuran PBI APBD, bersumber dari dana sharing antara provinsi dan kabupaten. “Jadi tergantung proses transfer dana sharingnya. Jika terlambat, maka proses pembayaran juga sedikit terlambat. Hanya saja, terkait pembayaran itu per hari ini, Selasa (19/3) seluruhnya telah lunas,” pungkas Suryawan.

(bx/aka/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia