Minggu, 22 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Desa Adat se-Bali Pertanyakan soal Pemberdayaan

19 Maret 2019, 22: 52: 13 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Desa Adat se-Bali Pertanyakan soal Pemberdayaan

SERAP ASPIRASI - Suasana serap aspirasi yang dilakukan Pansus Ranperda Desa Adat dengan perwakilan desa adat dari beberapa kabupaten di Bali, Selasa (19/3), di Wantilan DPRD Bali. (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR – Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Perda (Ranperda) Desa Adat di DPRD Bali sedang berkejaran dengan waktu. Apalagi rancangan aturan yang sedang dibahas,  dijadwalkan rampung dan disahkan akhir bulan ini.

Penyerapan aspirasi pun terus dilakukan. Beberapa daerah bahkan sudah didatangi. Pada Selasa (19/3), kegiatan serupa digelar di Wantilan DPRD Bali dengan melibatkan perwakilan desa adat dari beberapa kabupaten di Bali.

Kegiatan itu dipimpin langsung Ketua Pansus yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta. Dari hasil penyerapan aspirasi tersebut, ada keinginan dari para pendamping desa untuk terlibat dalam proses pemberdayaan desa adat.

“Menyangkut tentang keinginan mereka dalam proses pemberdayaan desa adat. Ini kan keinginan yang baik,” ujar Parta.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan salah satu pasal yang menyebutkan adanya pendamping desa adat. Hanya, secara teknis, pihaknya masih perlu mengkaji soal rekrutmen. Atau tinggal melanjutkan para pendamping desa dinas yang sudah ada. “Itu persoalannya teknis,” katanya.

Pendamping desa adat nantinya bertugas mendampingi prajuru adat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Mulai dari sisi pemberdayaan, penganggaran, maupun perencanaan, sehingga rencana strategis desa adat bisa terwujud dan tepat sasaran. 

Materi lain yang menjadi pembahasan pansus yakni kerjasama antar desa. Hal ini pun dikhawatirkan menimbulkan dualisme yang berujung pada konflik kepentingan antara desa adat dan desa dinas.

Menanggapi kekhawatiran itu, anggota Pansus Ranperda Desa Adat, Made Dauh Wijana menyebutkan,  semangat yang diusung mengenai kerja sama antara desa adat dan desa dinas sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 itu adalah dualitas.

“Semangatnya bukan dualisme, tetapi dualitas. Misalkan, desa adat mengelola DTW (daya tarik wisata), sedangkan dari desa dinasnya melakukan penyertaan modal,” ujar Dauh memberikan ilustrasi.

(bx/hai/aim/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia