Senin, 23 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

DPRD Jembrana Sahkan Empat Perda

20 Maret 2019, 20: 07: 59 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

DPRD Jembrana Sahkan Empat Perda

DISAHKAN : Rapat Paripurna DPRD Jembrana, Selasa siang (20/3), mengesahkan empat perda. (HUMAS FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, NEGARA - Rapat Paripurna IV DPRD Masa Persidangan II dilaksanakan Selasa siang  (19/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana. Dalam rapat tersebut empat Ranperda disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah).

Keempat perda tersebut, di antaranya Perda tentang Kabupaten Layak Anak, Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Perda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribuasi Jasa Umum. Tiga ranperda merupakan usulan dari Eksekutif yaitu Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Retribuasi Jasa Umum. Sementara Perda Kabupaten Layak Anak merupakan inisiatif DPRD Jembrana.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, I Wayan Wardana,  dan pengesahan dilaksanakan dengan penandatanganan oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Wakil Ketua DPRD, I Wayan Wardana yang disaksikan  Anggota Forkopimda, Anggota DPRD Jembrana dan juga kepala OPD Pemkab Jembrana.

Bupati Jembrana, I Putu Artha, dalam pendapat akhirnya mengatakan, dirinya merasa bersyukur atas disetujuinya tiga Ranperda yang diajukan Pemkab Jembrana. “Saya merasa sangat bersyukur atas persetujuan tersebut karena penetapan perda tersebut tentunya akan membawa dampak yang sangat positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jembrana,” ujarnya.

Pihaknya juga menyambut baik Perda Kabupaten Layak Anak yang merupakan inisiatif dari DPRD Jembrana, yang mana perda tersebut sejalan dengan landasan filosofis dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perda ini juga menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jembrana.

(bx/tor/aim/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia