Rabu, 18 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Bawaslu Badung Masih Temukan Pelanggaran APK

21 Maret 2019, 22: 15: 02 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Bawaslu Badung Masih Temukan Pelanggaran APK

RAPAT: Rapat koordinasi Bawaslu Kabupaten Badung bersama awak media, Kamis (21/3) di kawasan Petitenget, Kuta Utara. (SURPA ADISASTRA/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badung bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menertibkan ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) sejak September 2018. Namun demikian, masih saja ada APK yang melanggar, terutama di Kecamatan Kuta Utara.

Hal tersebut diungkap Anggota Bawaslu Badung Divisi Pengawasan, Kehumasan, dan Hubungan Antarlembaga, IGN Bagus Cahya di sela rapat koordinasi bertema 'Peliputan, Dokumentasi dan Pengelolaan Media Informasi' bersama awak media, Kamis (21/3) di kawasan Petitenget, Kuta Utara. "Sangat banyak (ditemukan APK yang melanggar). Kami sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan Satpol PP. Setelah pelantikan pengawas TPS, dalam waktu dekat ini, kami akan kembali turun ke lapangan," ungkapnya.

Berdasarkan data terakhir, jumlah total APK yang ditertibkan sejak 23 September 2018, dikatakan berjumlah 982 buah. "Itu hampir seribu," ujarnya.

Menurut Bagus Cahya, di seluruh kecamatan di Badung ditemukan APK yang melanggar. Namun paling sedikit di Kecamatan Petang. Selebihnya merata. "Yang paling tinggi itu kemungkinan di Kuta Utara. Tapi jumlahnya masih kami identifikasi," terangnya.

Kata dia, mekanisme untuk penurunan APK dilakukan secara bertahap. Pertama, pengawas pemilu di tingkat desa atau kelurahan melakukan identifikasi APK yang melanggar. Datanya kemudian diproses dan diserahkan ke partai politik yang bersangkutan melalui surat peringatan. Pasalnya, sesuai ketentuan, per desa atau kelurahan maksimal lima baliho dan 10 spanduk perpartai politik. "Nah, di partai politik ini tentu banyak caleg. Partai politik yang menentukan, semisal caleg A, B, C, sekian melanggar. Partai yang menentukan yang mana mau ditertibkan. Jika surat peringatan kami tak direspon, barulah kami yang menentukan yang mana yang ditertibkan. Tentu sesuai asas keadilan dan proporsional," jelas pria asal Kelurahan Benoa, Kuta Selatan ini.

Dalam penertiban APK, pihak Bawaslu, lanjut Bagus Cahya, mengacu pada UU Pemilu, Perda Kabupaten Badung,  dan UU Ketenagalistrikan. Dengan demikian, pihaknya akan menggandeng pihak Satpol PP, Panwaslu Kecamatan, dan PLN dalam penertiban selanjutnya. "Itu ada aturan dari PLN, bahwa jarak terdekat dengan kabel tegangan menengah. Jadi nanti kami minta bantuan PLN, karena mereka juga terganggu. Mereka juga memikirkan keselamatan masyarakat di dekat sana, karena ada bendera yang sudah melilit di kabel," tandas Bagus Cahya.

(bx/adi/aim/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia