Senin, 09 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Kolom
LOLOHIN MALU

Jangan Bangun Jalan aja, Perbaiki juga Manusia agar Tak Merusak Jalan

Oleh: Made Adnyana Ole

23 Maret 2019, 07: 56: 44 WIB | editor : I Putu Suyatra

Jangan Bangun Jalan aja, Perbaiki juga Manusia agar Tak Merusak Jalan

Made Adnyana Ole (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

PAWAI ogoh-ogoh menjelang Nyepi, yang sempat saya tulis di kolom ini sebagai festival terbesar di Bali tanpa proposal dan tanpa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), ternyata tak bebas dari dana bantuan pemerintah. Bantuannya bisa berupa bansos (bantuan sosial) tapi sesungguhnya tak benar-benar bersifat sosial. Politik ikut numpang.

Dana bantuan itu bisa juga berupa dana kebudayaan yang memang dianggarkan dalam APBD jauh-jauh hari dengan selalu diberi embel-embel slogan besar pengembangan kreatifitas anak muda sekaligus pelestarian budaya bangsa. Atau dirogoh dari dana lain dengan nama mata anggaran yang sesuai situasi dan kondisi.

Jangan lupa, ada juga bantuan murni dari kantong pribadi politikus yang sedang jadi caleg. Syaratnya, tentu saja sang politikus diberi waktu untuk berdiri di depan dan sedikit pidato saat pawai ogoh-ogoh dibuka. Malah, seorang teman dari sebuah desa mengabarkan, ada sejumlah kelompok sekaa teruna rela pawai ogoh-ogohnya dimulai pada malam yang cukup larut, hanya gara-gara menunggu sang politikus untuk membuka pawai itu. Tak jelas apakah politikus itu memberi bantuan dana cukup besar dari kantong sendiri, atau ia memang disegani, dihormati, dan dimuliakan di desa itu.    

Maka tak salah jika ada yang menganggap saya keliru menulis di kolom ini bahwa pawai ogoh-ogoh terbebas dari pengajuan proposal, terbebas dari LPJ, dan terbebas juga dari pemeriksaan BPK. Buktinya, ya, pemerintah memang memberi bantuan, antara lain lewat tangan pejabat yang politikus, atau politikus yang sedang berencana jadi pejabat.

Tapi, seperti biasa, tabiat sebuah bantuan, terutama bansos, memang seperti itu. Ia datang pada saat semuanya sudah kelar dan pragat. Misalnya sebuah sanggar seni yang awalnya dibangun secara mati-matian oleh seorang seniman dengan uang pas-pasan, lalu setelah besar, bantuan datang, seakan-akan bantuan itulah yang membesarkan sanggar itu. Artinya, bantuan itu tak menciptakan proses, ia numpang pada kesuksesan.

Bantuan yang menciptakan proses mungkin bisa disebut sebagai program pemberdayaan masyarakat. Dan pemerintah memang sudah melakukan hal itu.  Tapi saya tak tahu banyak seberapa besar dana pemerintah dikucurkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Lihatlah dana desa yang jumlahnya miliaran itu. Sebanyak 70 persen untuk pembangunan fisik dan 30 persen untuk  pemberdayaan masyarakat. Bisa diartikan 70 persen untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur berupa benda-benda, dan hanya 30 persen untuk perbaikan manusia.   

Dengan komposisi itu, sepertinya bantuan dicairkan agar secara cepat bisa memperlihatkan hasil nyata. Jalan diperbaiki agar tampak secara nyata lebih bagus dan lebih mulus dari sebelumnya. Jika secara fisik jalan itu tampak lebih mulus maka bantuan dianggap sudah berguna dan sukses. Si pemberi bantuan pun disanjung, syukur-syukur mendapat imbalan secara politik. Jika memperbaiki manusia, maka hasilnya tak bisa diketahui secara cepat dan nyata.  Karena hasil dari perbaikan manusia memerlukan proses panjang, tak bisa diketahui misalnya dalam satu periode masa jabatan bupati atau gubernur.

Padahal, jika terlalu asyik memperbaiki jalan agar tetap mulus, dan lupa memperbaiki manusianya, maka manusia bisa saja dengan mudah akan merusak jalan. Misalnya manusia buang sampah sembarangan, menciptakan banjir, air meluap ke jalan, sehingga aspal terkelupas, jalan pun cepat rusak. Atau ugal-ugalan di jalan dengan mengendarai kendaraan yang tak sesuai kapasitas jalan. Atau karena mentalnya terganggu, mungkin karena banyak utang dan susah dapat kerja, manusia dengan sengaja mencongkel-congkel aspal. Artinya, manusia sebaikanya diberdayakan sehingga dengan begitu secara mandiri ia bisa menciptakan infrastruktur untuk mempermudah hidupnya di kemudian hari.

Dana desa bisa saja dikucurkan lebih banyak untuk membangun lembaga PAUD dan TK agar  berkualitas. Daripada membiarkan investor membangun sekolah internasional yang berkualitas di sebuah desa, lalu warga desa membayar mahal untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah itu, lebih baik dana desa dibikin juga untuk membangun sekolah sendiri yang sama kualitasnya. Dengan begitu, dana  desa bisa ikut menciptakan proses seorang manusia untuk menjadi lebih baik, misalnya untuk bisa menciptakan jalan tol gratis atau membuat shortcut tanpa membebaskan lahan warga.      

Dengan logika semacam itu, saya sesungguhnya tetap kukuh bahwa festival ogoh-ogoh adalah festival terbesar tanpa proposal dan tanpa LPJ. Meskipun saya tahu sejumlah pemuda di sejumlah daerah menerima bantuan dari pemerintah.  Festival itu adalah festival mandiri dengan niat sendiri yang dimestikan ada, meski misalnya tak ada bantuan. Taruh misal sejak awal pawai ogoh-ogoh direncanakan semata-mata berdasar pada proposal bantuan dana, maka, jika proposal ditolak, yang terjadi bisa-bisa pawai tinggal rencana, tak pernah ada.

Secara sederhana bisa dipikirkan bahwa bantuan itu diniatkan, direncanakan, dianggarkan, dan dicairkan, pada saat pawai atau festival sudah pasti ada, sudah pasti dibuat, dan sudah pasti heboh, meski tanpa promosi besar-besaran. Padahal semuanya perlu proses. Dan bantuan jarang hadir di tengah proses. Misalnya dana pemerintah sejak awal dikucurkan secara serius untuk pembangunan dan pengembangan sanggar seni pemuda atau studio kerajinan hingga ke desa-desa. Pelatihan pun diberikan secara terprogram dan terstruktur.

Lalu ada program-program inovasi seperti workshop pengembangan kreativitas, termasuk pengembangan ekonomi kreatif, salah satunya bagaimana membuat produk-produk seni menjadi bernilai secara estetik dan ekonomi. Atau program untuk membuka pikiran mereka tentang bagaimana melestarikan nilai-nilai kebudayaan leluhur sekaligus membuat mereka menjadi sejahtera secara fisik maupun mental.

Jika itu berhasil, saat pawai ogoh-ogoh, para pejabat atau politikus, suatu saat nanti, mungkin tinggal menonton saja pawai itu, tak perlu lagi menenteng amplop atau menawarkan bansos dadakan.

 Tapi seorang teman berujar, jika masyarakat benar-benar berdaya, apalagi yang bisa dilakukan seorang politikus? (*)

(bx/dik/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia