Senin, 23 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Kolom

Dicari, Pengawas TPS ‘Bermata Seribu’

Oleh: I Ketut Rudia, SE.MM*

24 Maret 2019, 18: 30: 29 WIB | editor : I Putu Suyatra

Dicari, Pengawas TPS ‘Bermata Seribu’

I Ketut Rudia, SE.MM* (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

SENIN 25 Maret 2019, Pengawas Tempat Pemungutan Suara ( Pengawas TPS) secara serentak dikukuhkan. Pengawas TPS merupakan pasukan terakhir yang dibentuk Bawaslu yang akan bertugas mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Sesuai  ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,  bahwa Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga hari) sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara. Jika dihitung mundur, bahwa hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak hari Rabu 17 April 2019.

Dengan demikian, sesuai amanat Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pengawas TPS wajib sudah dibentuk pada tanggal 25 Maret 2019. Bagi Bawaslu yang diberikan amanah mengawasi seluruh Tahapan Pemilu 2019, termasuk Tahapan Pemungutan dan Suara di TPS pada tanggal 17 April 2019, keberadaan Pengawas TPS di TPS akan memudahkan Bawaslu dalam memastikan seluruh aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena dalam sejarah pengawasan Pemilu Nasional, baru kali ini ada Pengawas TPS di seluruh TPS. Namun dalam perjalanan rekrutmen calon Pengawas TPS, tidaklah mudah bagi Bawaslu. Pasalnya, syarat untuk menjadi Pengawas TPS yang diatur oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidaklah mudah.

Diantaraya calon Pengawas TPS miniml berumur 25 tahun dan pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat. Hal ini tertuang dengan jelas dalam pasal 117  ayat (1) huruf b yang berbunyi : pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawasu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kotaa, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Sementa menyangkut syarat pendidikan, diatur pada pasal 117 ayat (1) huruf f yang berbunyi : berpendidikan paling rendh strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinis serta berpendikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Dalam perjalanan rekrutmen Pengawas TPS yang berlangsung hampir satu bulan, dua kendala tersebut (umur dan pendidikan) yang di hadapi di lapangan. Pengalaman dilapangan menunjukkan, bahwa masyarakat sudah  berumur 25 tahun, sebagian besar  sudah memiliki pekerjaan yang tetap, dan memilih bekerja di perkotaan.

Sedangkan kendala daerah perkotaan, rata-rata mereka sudah bekerja dan enggan menjadi Pengawas TPS. Ada beberapa alasan yang dikemukakan. Diantaranya, menjadi Pengawas TPS tanggungjawabnya sangat berat. Bekerja penuh selama sebulan, jika salah bisa masuk penjara. Bahkan ada yang membandingkan, jika mereka memilih menjadi saksi Peserta Pemilu. Bekerja hanya satu hari, setelah itu sudah tidak punya tanggungjawab lagi. Apapun alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, tentu sah-sah saja. Tetapi Bawaslu telah memiliki  strategi khusus dalam rangka memenuhi ketersediaan Pengawas TPS di seluruh TPS.

Jika menilik tugas, wewenang, dan kewajiban dari Pengawas TPS  sebagaimana tertuang di dalam Pasal 114 sampai dengan pasal 116, Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tugas Pengawas TPS memang cukup berat disamping juga memiliki kewenangan yang sangat strategis. Dimulai dari pengawasan persiapan pemungutan suara hingga pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS, Pengawas TPS harus memastikan semua sub-sub kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan baik.

Menyangkut kewenangan di TPS, Pengawas TPS berwenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukanya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemugutan dan penghitungan suara. Terhadap wewenang tersebut, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti untuk keadaan tertentu, Pengawas TPS bisa merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS bersangkutan. Keadaan tertentu yang dimaksudkan `diantaranya : pembukaan kotak suara yang tidak sesuai ketentuan, petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan Pemilih, dan Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilh tembahan.  Kewenangan Pengawas TPS merekomendasikan PSU tertuang dalam  pasal 372 ayat (2) yang berbunyi : Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan. Keadaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana penulis sebutkan di atas.

Karena pembentukan Pengawas TPS dengan masa kerja satu bulan, dalam kurun waktu tersebut, masih ada Tahapan Kampanye. Sebagai pengawas, tentu juga diharapkan ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Beberapa foku-fokus pengawasan yang harus di lakukan oleh Pengawas TPS sebelum hari H diantaranya : memastikan tidak terjadi praktek-praktek kotor dalam rangka memperoleh dukungan suara yakni  politik uang, intimidasi, ancaman kekerasan juga informasi-informasi yang bersifat hoax yang dapat mempengaruhi pikiran pemilih.

Disamping itu, ada tugas berat juga Pengawas TPS menjelang hari H, yakni mengawasi pergerakan distribusi formulir surat pemberitahuan memilih kepada Pemilih yang lebih dikenal degan sebutan form C6. Pengawas TPS harus memastikan form C6 diberikan kepada Pemilih yang terdaftar di DPT. Potensi-potensi pelanggaran itulah yang harus di pastikan tidak tejradi, dan jika terjadi, Pengawas TPS dituntut berani melaporkan kepada atasnya untuk ditindak lanjuti. Tidak mudah memang, tapi itulah amanah negara yang harus dipikul oleh Pengawas TPS. Oleh karena itulah, Pengawas TPS di tuntut memiliki ‘seribu mata’ agar setiap dugaan pelanggaran bisa di ketahui. Selamat berkerja  Pejuang Demokrasi di TPS.  (*)    

*) Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali

(bx/wid/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia