Senin, 16 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Bawaslu Badung Kekurangan 344 Pengawas TPS

25 Maret 2019, 19: 54: 04 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Bawaslu Badung Kekurangan 344 Pengawas TPS

PELANTIKAN : Pelantikan Pengawas TPS di GOR Mengwi, Senin (25/3). (BAWASLU BADUNG FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, MANGUPURA - Hingga hari terakhir batas pembentukan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung kekurangan 344 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Hal ini, lantaran sulitnya mencari PTPS dengan usia minimal 25 tahun dan tamatan minimal SMA/sederajat sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun demikian, Bawaslu terpaksa melantik 1.069 PTPS, sembari mencari kembali calon petugas yang memenuhi syarat.

Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma memaparkan, pihaknya kekurangan 344 petugas dari total 1.413 TPS yang ada. “Ini karena terbentur syarat minimal umur 25. Kalau dari segi pendidikan, rata-rata memenuhi, bahkan ada yang sudah sarjana,” ungkapnya usai pelantikan PTPS di GOR Mengwi, Senin (25/3).

Diakui Alit Astasoma, pihaknya kesulitan mencari pengawas tingkat TPS, khususnya daerah selatan, karena rata-rata usia 25 tahun sudah sibuk bekerja. Dari enam kecamatan, tiga sudah terpenuhi. “Sementara tiga kecamatan, yakni Mengwi, Petang, dan Abiansemal sudah tercukupi. Nah, yang terkendala adalah Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan,” jelasnya.

Awalnya, lanjut Alit Astasoma, jumlah pendaftar sudah terpenuhi. Setelah dilakukan verifikasi oleh Bawaslu, ternyata ada yang terkendala usia dan jenjang pendidikan. “Banyak sarjana yang berminat, tetapi terkendala umur.  Sekarang kan rata-rata usia 22 tahun sudah sarjana, tetapi mereka terkendala umur,”  terangnya.

Pihaknya sudah berkonsultasi hingga ke tingkat pusat, tetapi tetap terkendala aturan. “Mudah-mudahan ada kebijakan diskresi atau apa, karena sudah dikonsultasikan ke (Bawaslu) RI. Kan Komisi II yang menangani. Bisa ndak yang di bawah umur 25, karena yang umur 22, 23, 24 ini kan sebenarnya banyak. Ini tidak terjadi di Badung atau Bali saja, tetapi seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Atas kekurangan ini, pihaknya diminta tetap berupaya mencari petugas yang memenuhi syarat sampai last minutes. Padahal sesuai ketentuan, pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara. “Kami sudah buat histori kronologisnya karena sudah berkali-kali perpanjangan (pendaftaran),” katanya.

Yang jelas, kata dia, sebelum masa tenang, seluruh petugas sudah mengikuti bimbingan teknis (bintek). Jadi sebelum itu, jumlahnya harus sudah terpenuhi. Pasalnya, bintek berlangsung satu atau dua hari. Dengan demikian, sementara pihaknya tetap melantik yang sudah ada. Sebetulnya, pelantikan dilakukan per kecamatan. Namun untuk efisiensi, dilaksanakan sekalian di Gor Mengwi.

Tak hanya PTPS, pihaknya mengatakan, partai politik juga kesulitan mencari saksi. Pihaknya sudah menyampaikan kepada parpol untuk segera menyetor nama saksi. Pasalnya, sesuai UU Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu yang melakukan bintek kepada para saksi. “Kami sudah surati secara formal. Nah, responnya, baru ada dua yang mengirim, Perindo dan Nasdem,” katanya.

(bx/adi/aim/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia