Senin, 22 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Bali

240 Hektare Aset Pemkab Klungkung Belum Bersertifikat

25 Maret 2019, 22: 02: 18 WIB | editor : I Putu Suyatra

240 Hektare Aset Pemkab Klungkung Belum Bersertifikat

BELUM BERSERTIFIKAT: Objek wisata Kertha Gosa merupakan salah satu aset yang sudah tercatat di Pemkab Klungkung tapi belum bersertifikat (I MADE MERTAWAN/BALI EXPRESS)

BALI EXPRESS, SEMARAPURA- Aset Pemkab Klungkung ternyata masih banyak belum bersertifikat. Data di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, luasnya sekitar 240 hektare. Itu baru sebatas tercatat sebagai aset Pemkab Klungkung. Ada yang masih lahan kosong. Beberapa sudah ada bangunan.

Pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKPD Klungkung I Wayan Sumarta didampingi Kepala Bidang Aset Luh Gde Widiyanti kemarin (25/3) mengungkapkan, secara perlahan akan disertifikatkan. “Pelan-pelan lah, apalagi jumlahnya banyak,” ujar Sumarta. Ada beberapa hal mengakibatkan banyak aset pemerintah belum disertifikatkan. Di antaranya, keterbatasan anggaran untuk proses penyertifikatan, keterbatasan sumber daya manusia untuk mengurus aset, termasuk proses penyertifikatan yang membutuhkan waktu lama. “Tahun 2017 kami sudah proses 47 bidang tanah. Sampai sekarang belum selesai sertifikatnya,” imbuh Widiyanti. Ia pun mengakui, hampir setiap tahun aset tanah yang belum bersertifikat itu menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Selain belum mempunyai bukti fisik, ada beberapa hal sebagai dampak lahan belum bersertifikat. Salah satunya menjadi kendala saat akan membangun. Seperti di objek wisata Kertha Gosa. Hingga saat ini, tanah objek wisata yang berada di Jalan Untung Surapati, Semarapura itu belum bersertifikat. Rencana Pemkab Klungkung mendirikan patung salah satu raja Klungkung Ida Dewa Agung Jambe jadi terhambat.

Selain Kertha Gosa, ada beberapa tanah Pemkab Klungkung yang sudah berisi bangunan namun tanahnya belum bersertifkat. Di antaranya, lahan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung dan lahan Kantor Dinas Pendidikan yang berada dalam satu bidang tanah dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah serta SMA N 2 Semarapura. “Kalau Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan itu awalnya aset Provinsi Bali, kini akan menjadi aset kabupaten. Tapi belum disertifikatkan,” tegas Widiyanti.

Selain ratusan aset Pemkab Klungkung yang baru sebatas tercatat, lanjut Widiyanti, masih banyak pula aset Pemkab Klungkung belum tercatat. Hanya saja, pihaknya tak bisa merinci jumlahnya. Ia sebatas menyebutkan beberapa yang akan dicatat sebagai aset. Seperti lahan GOR Nusa Penida di Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida dan lahan Gedung KNPI Klungkung di Kecamatan Klungkung. “Selain dua objek itu, sepertinya banyak aset yang akan kami catatkan sebagai aset pemda tahun ini,” tandas Widiyanti.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia