Senin, 23 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Mas Sumatri Tekankan Musrenbang Tak Keluar dari Nawa Satya Darma

25 Maret 2019, 22: 06: 51 WIB | editor : I Putu Suyatra

Mas Sumatri Tekankan Musrenbang Tak Keluar dari Nawa Satya Darma

BUKA MUSRENBANG: Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri membuka Musrenbang Senin (25/3) (HUMAS PEMKAB KARANGASEM FOR BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, AMLAPURA - Pemkab Karangasem melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Karangasem menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wantilan Kantor Bupati Karangasem Senin (25/3). Ini dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Karangasem 2020.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri saat membuka kegiatan itu, menekankan agar dalam penyusunan RKPD tak keluar dari program unggulan bupati, yakni Nawa Satya Darma. Melalui musrenbang program dan kegiatan hasil forum perangkat daerah yang mengadopsi usulan dari kecamatan dapat dibahas, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem 2020. “Visi, misi, dan program unggulan Nawa Satya Darma yang tertuang dalam RPJMD tetap menjadi panduan menyusun program prioritas dan kegiatan-kegiatan strategis,” tegas Mas Sumatri.

Ia pun mengingatkan agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggungjawab mengawal usulan yang didorong ke provinsi maupun ke pemerintah pusat.

Kepala Bappelitbangda Karangasem Made Sujana Erawan mengungkapkan, ada beberapa hal strategis pembangunan Karangasem 2020. Di antaranya tingginya angka kemiskinan, rendahnya daya saing ekonomi, rendahnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, tingginya kesenjangan wilayah dan rendahnya daya saing infrastruktur, tingginya resiko bencana serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, ada 5 prioritas pembangunan daerah. Meliputi peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui pembangunan pariwisata, pertanian dan ekonomi kreatif. Kemudian pelestarian adat, seni dan budaya daerah dan reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil forum perangkat daerah yang sudah dilaksanakan, didapatkan usulan dengan permohonan anggaran sebesar Rp 2 triliun lebi. Diarahkan ke APBD kabupaten Rp 1,2 triliun, APBD provinsi Rp 291 miliar dan APBN sebesar Rp 512 miliar.

(bx/wan/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia