Senin, 22 Apr 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Sosialisasi Ranperda Desa Adat, Pecalang Diusulkan Dapat Tunjangan

25 Maret 2019, 22: 39: 14 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Sosialisasi Ranperda Desa Adat, Pecalang Diusulkan Dapat Tunjangan

SOSIALISASI - Sosialisasi rancangan aturan antara Pansus Ranperda Desa Adat dan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan DPRD Bali, Senin (25/3). (ISTIMEWA)

BALI EXPRESS, DENPASAR – Aspirasi yang masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang desa adat terus bermunculan. Salah satunya menyentuh tentang keamanan Bali. Terkait itu, muncul aspirasi agar pecalang yang berperan dalam bidang keamanan diberikan tunjangan atau gaji.

Seperti disampaikan I Nyoman Merta, perwakilan dari Paiketan Krama Bali (PKB) saat mengikuti sosialisasi ranperda Desa Adat yang melibatkan para pecalang se-Bali di Wantilan DPRD Bali, Senin (25/3). Menurutnya, dengan tugas yang terus bertambah di luar kegiatan ritual keagamaan, para pecalang selama ini menjalankan tugasnya tanpa mendapatkan apa-apa. "Tiang usulkan kepada pansus supaya pecalang mendapat gaji," ujarnya.

Baginya, pecalang dalam tugasnya menjaga keamanan di lingkungan desa adat juga patut mendapatkan perhatian dan kesejahteraan. Karena itu, pihaknya meminta agar pansus yang membahas dan menyusun ranperda desa adat mengakomodasi usulan itu ke dalam salah satu pasal.

"Kalau bisa dimasukkan dalam Ranperda. Entah istilahnya honor, gaji, atau apa saja, yang penting kesejahteraan pecalang diperhatikan," imbuhnya.

Kendati demikian, persoalan gaji bagi para pecalang jangan sampai memberatkan desa adat atau pemerintah daerah, tetapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Pansus Ranperda Desa Adat DPRD Bali, Nyoman Parta, menyebutkan, akan mengakomodasikan hal itu, tetapi istilah yang dipakai bukan gaji, melainkan biaya operasional.

"Pecalang ini semangatnya ngayah. Mungkin (istilahnya) bukan gaji, tetapi biaya operasional," sebutnya.

Rencananya, pansus akan mengusulkan biaya operasional tersebut ke dalam forum pembahasan Ranperda dan Rapat Pembahasan Anggaran. Selama ini, Desa Adat mendapatkan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari Pemprov Bali. Nantinya, biaya operasional Pecalang akan diambil dari dana tersebut. "Kan ada Dana BKK. Mungkin dari dana itu bisa dipersentasekan untuk pecalang," pungkasnya.

(bx/hai/aim/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia