Rabu, 26 Jun 2019
baliexpress
icon featured
Politik

Bertemu Wapres Jusuf Kalla, KMHDI Singgung Soal Korupsi Dana Desa

01 April 2019, 13: 12: 26 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bertemu Wapres Jusuf Kalla, KMHDI Singgung Soal Korupsi Dana Desa

BERTEMU WAPRES: Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima pengurus Pimpinan Pusat KMHDI, Senin (1/4). (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan sejumlah pengurus Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI). Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa Hindu menyinggung persoalan bangsa khususnya menyangkut dengan prioritas penggunaan dana desa.

Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengatakan bahwa pihaknya melihat 186 triliun anggaran dana desa sejak tahun 2015 masih terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur.

Hal yang juga sama penting menurutnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, usaha, dan pengembangan ekonomi desa.

“Persoalan mendasar masyarakat desa adalah pemberdayaan, sehingga kita menginginkan ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan dari perangkat yang paling kecil yaitu desa,” Katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (01/4)

Selain itu, longgarnya pengawasan pemerintah dalam penggunaan dana desa telah menjadi ladang korupsi baru. Menurutnya, anggaran yang besar akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan sistem monitoring yang akurat.

“Dari 181 kasus korupsi dana desa pada tahun 2018 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 40,6 miliar. Menurut kita, naiknya anggaran dana desa seharusnya berimbang dengan naiknya standarisasi kompetensi aparat pemerintah desa, transparansi, dan pengawasan,” ujar Andre.

Andre Nuaba menyebutkan ada tiga permasalahan dasar dalam pengelolaan dana desa, diantaranya standarisasi kompetensi perangkat desa yang lemah, evaluasi RAPBDesa ditingkat camat yang menjadi peluang korupsi baru, dan sistem monitoring yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan memang masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan lagi pengawasanya.

"Memang kita masih banyak perlu meningkatkan pengawasan lagi, karena anggaran desa setiap tahunnya selalu naik terakhir mencapai 70 triliun. Terutama sinkronisasi monitoring antara pusat dan daerah," ungkapnya

Selain itu, Jusuf Kalla juga berpesan kepada KMHDI agar turut menjadi putra pembangun desa setelah menyelesaikan tugasnya sebagai kader KMHDI.

"Harus berani kembali ke desa dan menjadi pionir pembangunan di desanya masing-masing," tutupnya.

(bx/adi/yes/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia