Selasa, 10 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Perda Desa Adat Mulai Sah Berlaku

02 April 2019, 18: 25: 46 WIB | editor : Hakim Dwi Saputra

Perda Desa Adat Mulai Sah Berlaku

SAH : Sidang paripurna pengesahan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang berlangsung kemarin, Selasa (2/4), di DPRD Bali. (ISTIMEWA)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Setelah melalui proses pembahasan yang lumayan panjang, sekitar empat bulan, di DPRD Bali, Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Desa Adat akhirnya disahkan pada Selasa (2/4).

Dengan demikian, kini keberadaan desa adat di Bali memiliki payung hukum. Khususnya dalam penguatan dan pelestarian adat maupun budaya. Yakni Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

Proses pengesahan rancangan aturan itu berlangsung dalam sidang paripurna di DPRD Bali. Sidang tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati Di Ruang Sidang Utama DPRD Bali.

Ketua Pansus Ranperda Desa Adat, Nyoman Parta, menyebutkan keberadaan desa adat sejatinya mendapatkan pengakuan serta posisi yang strategis dan istimewa di Negera Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan itu tertuang dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Secara filosofis dan sosiologis, desa adat dipahami sebagai bentuk organisasi tradisional yang memiliki sususan pemerintahan, wilayah, norma hukum dan harta kekayaan bersifat otonom," ujar Parta saat menyampaikan laporannya.

Perda Desa Adat sendiri terdiri dari 19 bab dan 103 pasal. Dan, perda tersebut dibuat untuk memberikan pengakuan, penguatan, pemberdayaan, dan kemandirian aesa adat. "Yang dituangkan dalam pasal-pasal bersifat strategis, responsif, progresif, dan juga antisipatif," kata Parta.

Beberapa hal penting diatur dalam perda tersebut. Di antaranya desa adat sebagai subyek hukum. Kemudian kewajiban-kewajiban (swadharma) warga atau krama di Desa Adat yang tergolong dalam krama adat, krama tamiu (pendatang), dan tamiu atau tamu.

Perda itu juga mengatur tentang pemilihan bendesa adat oleh krama desa secara musyawarah mufakat. Kemudian kewajibannya melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan krama dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Serta melaksanakan pengelolaan sampah di wilayah atau wewidangan desa adat.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, keberadaan desa adat di Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Serta memiliki hak asal-usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Peranan desa adat di Bali dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sangat strategis. Sehingga sudah sewajarnya desa adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah, aik pusat maupun daerah, dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta pemberdayaan.

"Khususnya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala niskala," sebutnya.

Desa adat, sambungnya, memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan tinggi yang khas dan unik. Mulai dari adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Karena itu, keberadaan desa adat perlu dijaga dan diperkuat.

"Jangan sampai desa adat ditinggalkan generasi muda. Keberadaan desa adat sangat penting karena ada fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh desa lainnya. Kedepan perda ini harus dilaksanakan secara konsisten sehingga desa adat mampu menjaga kesucian alam Bali, menyejahterakan krama Bali, dan menjaga kebudayaan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” pungkasnya.

(bx/hai/aim/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia