Jumat, 20 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

1.309 TPS Masuk Kategori Rawan

15 April 2019, 08: 31: 52 WIB | editor : Chairul Amri Simabur

1.309 TPS Masuk Kategori Rawan

PEMAPARAN : Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Bali, Wayan Widi Ardana, saat memberi pemaparan dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 pada Sabtu lalu (13/4). (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal dua hari lagi. Pelaksanaannya akan digelar di seluruh Indonesia. Di Bali sendiri, Pemilu akan digelar di 12.215 TPS atau tempat pemungutan suara. Lalu dari 12 ribu itu, sekitar seribu lebih TPS masuk kategori rawan.

Perkiraan tingkat kerawanan tersebut mengacu pada IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang terdiri dari sepuluh indikator. Dan, seribu lebih TPS rawan tersebut, tepatnya 1.309 TPS, dikategorikan rawan karena terdapat pemilih pindahan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selain itu, ada 445 TPS yang masuk kategori rawan karena terdapat pemilih khusus. Bahkan, sekitar 390 TPS yang tergolong rawan karena lokasinya berdekatan dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu.

Pemetaan TPS rawan itu terungkap dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, Sabtu lalu (13/4). Dengan adanya pemetaan TPS rawan tersebut, Bawaslu melakukan upaya antisipasi dengan menempatkan Pengawas TPS (PTPS) berkualifikasi lebih.

"Kami akan menempatkan personil kami, PTPS kami, yang punya kualifikasi lebih. Jumlag PTPS sudah terpenuhi. Sesuai jumlah TPS. 12 ribu lebih," sebut Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Bali, Wayan Widi Ardana.

Dari sepuluh indikator yang dipakai untuk menentukan IKP dalam pemilu kali ini, adanya pemilih tambahan yang memberi kontribusi tingkat kerawanan sebuah TPS.

"Karena kemarin, kran untuk pindah memilih dibuka kembali. Yang sesuai undang-undang sebelumnya, 30 hari sebelum pemilihan, tapi sesuai putusan MK (Mahkamah Konstutusi) memberi kesempatan tujuh hari sebelum pemilihan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengungkap potensi kerawanan TPS berdasarkan indikator lokasinya dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu.

"Kami selaku pengawas wajib punya pretensi atau wajib curiga. Bukan tidak mungkin penyelenggara pemilunya berada di bawah pengaruh mereka (tokoh politik)," ungkapnya. (hai)

(bx/hai/hai/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia