Jumat, 20 Sep 2019
baliexpress
icon featured
Bali

Berkas Perkara Alit Dilimpahkan ke Kejati

15 April 2019, 20: 26: 27 WIB | editor : Nyoman Suarna

Berkas Perkara Alit Dilimpahkan ke Kejati

PELIMPAHAN: Berkas perkara kasus penipuan dan penggelapan yang menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali AA Alit Wira Putra telah dilimpahkan pihak Dit Reskrimum Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (15/4). (DOK. BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR - Berkas perkara kasus penipuan dan penggelapan yang menyeret Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali AA Alit Wira Putra telah diserahkan pihak Dit Reskrimum Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (15/4). Berkas perkara tahap I ini diserahkan langsung oleh Penyidik Unit 5 Subdit 3 Reskrimum bersamaan dengan penyerahan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan tersangka  Alit Wira Putra.

“Kasus tahap I sudah saya kirim. Tinggal menunggu dari jaksa saja, seperti apa. Tinggal Krimsus aja,” ungkapnya Dir Reskrimum Polda Bali Kombespol Andi Fairan saat ditemui di Mapolda Bali.

Dengan dilimpahkannya berkas perkara tersebut, Andi menyampaikan bahwa kasus dugaan penipuan sementara yang menyeret tersangka Alit, sudah kelar ditanganinya. Selanjutnya, terkait indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi, akan ditangani Dit Reskrimsus Polda Bali. Pihaknya juga sudah mengirimkan Nota Dinas ke Dir Reskrimsus Polda Bali terkait kasus ini.

Andi Fairan, saat ditemui, menyampaikan, beberapa orang juga sudah dimintai keterangan dalam BAP-nya, di antaranya Pemda Provinsi Bali Ida Bagus Made Parwata selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan I Wayan Wiasthana Ika Putra sebagai kepala Bapedda Litbang Provinsi Bali.

Hasilnya, pemeriksaan saksi dari Bappeda dan Dinas Perijinan Provinsi Bali, bahwa dari kedua instansi tersebut menyatakan tidak pernah ada penerbitan Rekomendasi Gubernur dan Ijin Prinsip Gubernur Bali berkaitan dengan PT Bangun Segitiga Mas (BSM). Sementara PT BSM sendiri telah mengantongi surat rekomendasi untuk mendapatkan ijin dari Gubernur saat itu.

“Dengan adanya biaya operasional sebesar Rp 16 miliar ini, diduga ada indikasi tindak pidana korupsi. Makanya saya sudah mengeluarkan nota dinas laporan informasi ke Krimsus,” tegasnya.

(bx/afi/man/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia