Jumat, 06 Dec 2019
baliexpress
icon featured
Politik
PEMILU 2019

Bawaslu Kaji Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Loloan Timur

17 April 2019, 18: 27: 40 WIB | editor : I Putu Suyatra

Bawaslu Kaji Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Loloan Timur

Komisioner Bawaslu Bali Divisi Hukum, Data, dan Informasi, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (CHAIRUL AMRI SIMABUR/BALI EXPRESS)

Share this      

BALI EXPRESS, DENPASAR  - Sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Rabu kemarin (17/4). Selain persoalan logistik yang baru didistribusikan pada hari H, ada juga persoalan pidana macam dugaan politik uang atau money politic. Bahkan dari sisi pelaksanaan, ada satu TPS atau tempat pemungutan suara yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Potensi itu terjadi pada TPS 04 Kelurahan Loloan, Kecamatan/Kabupaten Jembrana. Potensi ini terjadi lantaran ada seorang pemilih luar yang tidak membawa formulir A5 atau tidak terdaftar dalam DPTb. Dan orang itu juga tidak terdaftar pada DPT di TPS tersebut.

Divisi Hukum, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang dikonfirmasi Rabu petang (17/4) membenarkan peristiwa itu. Namun dia menegaskan, saat ini kemungkinan munculnya rekomendasi PSU masih dalam kajian.

“Masih kami kaji. Karena Bawaslu masih punya waktu untuk melakukan kajian itu. Karena prosesnya dari bawah. Dari Pemantau TPS (PTPS). Kemudian dibuatkan kajian untuk disampaikan ke KPPS,” jelas Raka Sandi yang kebetulan mendapatkan tugas pengawasan di Kabupaten Jembrana.

Karena itu, sambungnya, pihaknya tidak bisa tergesa-gesa mengeluarkan rekomendasi PSU. Sekalipun rekomendasi itu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan untuk keputusan pelaksanannya nanti ada pada KPU selaku penyelenggara.

“Sekarang lagi ada proses penghitungan. Dan kami juga lagi melakukan kajian. Kami tidak boleh buru-buru,” tegasnya.

Terlepas dari itu, potensi PSU itu bisa saja terjadi. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ketentuan itu. Khususnya pada Pasal 372 ayat (2) huruf d.

Sesuai ketentuan pada pasal itu, PSU di TPS wajib diulang bila dari hasil penelitian dan pemeriksaan PTPS terbukti mendapatkan pemilih yang tidak memiliki e-KTP dan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb.

(bx/hai/yes/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia